
Jakarta, CNBC Indonesia – Penolakan warga terhadap proyek pusat data atau data center mulai menjadi isu politik besar di Amerika Serikat (AS). Lonjakan tagihan listrik rumah tangga yang dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan energi pusat data membuat para politisi ikut menyoroti industri kelistrikan menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections tahun ini.
Harga listrik rumah tangga di AS telah meningkat lebih dari 10% sejak 2024, saat Donald Trump terpilih sebagai presiden bersama mayoritas Partai Republik di kedua kamar Kongres. Kenaikan tersebut bahkan melampaui inflasi barang dan jasa lainnya.
Di sejumlah negara bagian yang menjadi medan persaingan politik, seperti Ohio, Michigan, dan Pennsylvania, tagihan listrik naik lebih tinggi. Wilayah-wilayah tersebut juga menjadi pusat pertumbuhan proyek data center baru.
Kondisi ini mendorong sejumlah politisi mengusulkan pembatasan terhadap perusahaan listrik. Beberapa di antaranya bahkan mendorong pembekuan kenaikan tarif dan pemangkasan tingkat keuntungan yang dijamin bagi perusahaan utilitas.
“Ini bisa menjadi pemilu pertama yang secara khusus menjadikan perusahaan utilitas dan listrik sebagai isu utama dalam pemilihan paruh waktu,” kata Charles Hua, Direktur Eksekutif PowerLines, dikutip dari Reuters, Senin (2/11/2026).
“Sebagian alasannya adalah karena tagihan utilitas masyarakat terus naik dan mereka tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan itu akan berhenti,” ujarnya.
Tekanan terhadap industri listrik juga terlihat dari besarnya pengajuan kenaikan tarif. Survei Power Lines menunjukkan perusahaan utilitas diperkirakan mengajukan permintaan kenaikan tarif senilai US$31 miliar tahun ini, menyamai rekor tahun lalu. Nilai tersebut dua kali lipat dibandingkan rekor sebelumnya.
Di sisi lain, perusahaan listrik milik investor diperkirakan menggelontorkan belanja modal hampir US$1,3 triliun dalam lima tahun ke depan, berdasarkan analisis S&P Global’s Regulatory Research Associates.
Isu ini turut memengaruhi persaingan politik di sejumlah negara bagian. Di Ohio, kandidat gubernur dari Partai Demokrat Amy Acton berjanji menurunkan tagihan listrik jika terpilih. Ia juga mendukung moratorium pembangunan data center.
Sementara itu, pesaingnya dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, berjanji memastikan warga Ohio yang tinggal di sekitar data center tidak perlu membayar tagihan listrik.
Tekanan politik terhadap perusahaan listrik juga muncul di Pennsylvania. Pada April lalu, Gubernur Josh Shapiro mengumumkan perusahaan utilitas PECO Energy Company menarik proposal kenaikan tarif setelah menerima desakan darinya. Langkah tersebut diklaim dapat mengurangi tagihan listrik masyarakat hingga US$34 per bulan.
Menurut Jamie Van Nostrand, peneliti senior Kleinman Center for Energy Policy di University of Pennsylvania, para gubernur memanfaatkan persoalan harga energi untuk mengevaluasi sistem regulasi perusahaan utilitas.
“Para gubernur menggunakan krisis harga energi ini sebagai kesempatan untuk melihat lebih dalam model regulasi perusahaan utilitas dan mempertanyakan apakah model tersebut masih masuk akal,” katanya.
Namun, upaya menekan tarif listrik juga menuai kekhawatiran. Pemangkasan keuntungan perusahaan dan pembekuan tarif dinilai belum tentu berdampak signifikan terhadap tagihan rumah tangga. Kebijakan tersebut justru berpotensi mengurangi investasi jangka panjang pada jaringan listrik.
“Jaringan listrik adalah mesin terbesar Amerika, dan pengoperasiannya tidak mengikuti kalender politik. Jaringan ini membutuhkan investasi yang konsisten setiap tahun untuk menyediakan energi yang andal bagi pelanggan,” kata Drew Maloney, Presiden Edison Electric Institute.
Lembaga pemeringkat Fitch bahkan menurunkan prospek sektor utilitas Amerika Utara menjadi “deteriorating” dari sebelumnya “neutral” pada Juni. Fitch menyoroti tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu untuk membatasi tagihan listrik dan keuntungan perusahaan utilitas.
Charles Hua memperkirakan dampak sebenarnya dari tekanan politik terhadap industri listrik baru akan terlihat setelah pemilu berlangsung.
“Saya pikir inti persoalannya benar-benar akan muncul setelah pemilu,” ujarnya.
(dem/dem)
Leave a comment