Kongres AS Direbut Demokrat, ke Mana Arah Politik Luar Negeri Trump?

Jakarta, CNBC Indonesia – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan sela Amerika Serikat (AS) 2026 membuka babak baru dalam hubungan politik Washington.

Untuk pertama kalinya dalam periode kedua pemerintahan Donald Trump, Partai Republik harus menghadapi Kongres yang dikuasai oposisi, setelah Demokrat berhasil merebut mayoritas kursi di DPR dan Senat.

Perubahan ini berpotensi membawa dampak hingga ke luar negeri.

Mulai dari perang AS melawan Iran, dukungan militer untuk Israel dan Ukraina, hingga program bantuan internasional yang sebelumnya dipangkas pemerintahan Trump, sejumlah kebijakan luar negeri AS kini berpotensi menghadapi pengawasan dan tekanan baru dari Kongres.

Namun, kemenangan Demokrat bukan berarti arah kebijakan luar negeri AS akan langsung berbalik. Trump masih menjabat sebagai presiden hingga 2029 dan memiliki kewenangan besar dalam menentukan operasi militer, diplomasi, serta hubungan dengan negara lain.

Situasi ini justru menciptakan pemerintahan terbelah (divided government), ketika presiden dan mayoritas Kongres berasal dari partai berbeda.

Mengutip analisis Council on Foreign Relations (CFR), Demokrat akan memiliki kendali lebih besar atas pembahasan anggaran federal, pimpinan komite Kongres, serta proses konfirmasi sejumlah pejabat diplomatik dan keamanan nasional.

Kendali tersebut dapat digunakan untuk mengawasi, menghambat, atau mengubah pendanaan kebijakan pemerintahan Trump.

Salah satu isu yang paling berpotensi menjadi sorotan adalah perang AS melawan Iran. Konflik yang dimulai pada Februari 2026 tersebut telah menyedot biaya militer dalam jumlah besar.

Berdasarkan estimasi Pentagon, lembaga yang mengelola pertahanan dan militer AS yang diperoleh Reuters, biaya perang Iran telah mencapai US$47,1 miliar atau sekitar Rp851,33 triliun (US$1-Rp18.082) hingga 16 Oktober 2026.

Angka tersebut lebih dari 25% di atas estimasi Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Juli yang mencapai US$37,5 miliar.

Dari total estimasi tersebut, sekitar US$11,9 miliar merupakan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Sementara itu, lebih dari US$29 miliar dibutuhkan untuk mengganti amunisi yang telah digunakan dan sekitar US$6,1 miliar untuk mengganti peralatan serta platform militer yang hilang.

Pentagon bahkan meminta tambahan pendanaan sebesar US$67 miliar kepada Kongres untuk menutup pengeluaran terkait perang. Permintaan ini berpotensi menjadi salah satu titik perselisihan antara Gedung Putih dan mayoritas Demokrat yang baru.

Demokrat dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk meminta penjelasan mengenai strategi perang, biaya operasi, hingga dampak konflik terhadap masyarakat AS. Mereka juga berpotensi mendorong legislasi untuk membatasi operasi militer berikutnya.

Namun, menghentikan perang tidak semudah menguasai mayoritas Kongres. Setiap upaya legislasi yang ditentang Trump masih dapat menghadapi veto presiden. Untuk mengesampingkan veto tersebut, diperlukan dukungan dua pertiga anggota di kedua kamar Kongres.

Bantuan Militer Israel dan Ukraina Berpotensi Diperiksa

Selain Iran, dukungan militer AS kepada Israel juga berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat.

Selama ini, AS memiliki komitmen bantuan militer sebesar US$3,8 miliar per tahun kepada Israel berdasarkan kesepakatan periode 2019-2028. Nilai tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan strategis Washington terhadap sekutunya di Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo) Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Namun, kemenangan Demokrat membuka peluang pembahasan mengenai persyaratan dan batasan bantuan militer tersebut. Analis CFR memperkirakan anggota Demokrat akan mendorong pembatasan bantuan, terutama terkait kebijakan militer Israel di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, Ukraina juga menjadi perhatian. Sejak invasi Rusia pada Februari 2022 hingga Juni 2026, AS telah berkomitmen memberikan lebih dari US$68,2 miliar dalam bentuk bantuan persenjataan dan layanan pertahanan kepada Kyiv.

Meski demikian, dukungan baru AS kepada Ukraina telah melambat sejak pemerintahan Trump kembali berkuasa. Congressional Research Service mencatat Kongres hanya mengotorisasi US$400 juta per tahun untuk bantuan keamanan Ukraina pada tahun fiskal 2026 dan 2027.

Presiden AS Donald Trump menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 17 Oktober 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Foto) Foto: Presiden AS Donald Trump menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 17 Oktober 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Kemenangan Demokrat dapat membuka ruang pembahasan ulang mengenai bantuan tersebut. Namun, perubahan besar tetap membutuhkan dukungan dari Gedung Putih maupun anggota Republik, terutama jika kebijakan yang diusulkan berpotensi menghadapi veto presiden.

Masa Depan USAID dan Bantuan Luar Negeri AS

Perubahan lain yang berpotensi menjadi perhatian Kongres adalah masa depan bantuan luar negeri AS setelah pemerintahan Trump membubarkan operasional USAID pada 2025.

Laporan Government Accountability Office (GAO) yang dirilis September 2026 menunjukkan skala perubahan tersebut. USAID telah menghentikan sekitar 6.780 dari total 7.510 penghargaan bantuan (awards) pada periode Januari 2025 hingga Maret 2026.

Nilai kewajiban pendanaan kumulatif dari program yang dihentikan mencapai US$79,1 miliar. Sementara itu, program yang masih aktif dan dialihkan pengelolaannya ke Departemen Luar Negeri AS memiliki nilai sekitar US$52,1 miliar per Maret 2026.

Dampaknya juga terlihat pada jumlah pegawai. Jumlah staf USAID menyusut dari sekitar 13.600 orang pada Januari 2025 menjadi hanya 241 orang pada April 2026.

Demokrat berpotensi menggunakan mayoritas Kongres untuk menyelidiki proses penghentian program, mengevaluasi penggunaan anggaran bantuan luar negeri, serta menyiapkan upaya pemulihan pendanaan. Namun, CFR menilai pemerintahan Trump tidak dapat diharapkan membatalkan kebijakan pembubaran USAID dalam waktu dekat.

Dengan demikian, kemenangan Demokrat belum tentu langsung mengubah arah kebijakan luar negeri AS. Namun, kendali atas anggaran dan pengawasan Kongres dapat menjadi instrumen penting untuk menguji seberapa jauh pemerintahan Trump dapat mempertahankan kebijakan militernya dan program bantuan internasional hingga akhir masa jabatan.

(mae/mae)