Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth terancam menghadapi pemakzulan (impeachment). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS atau yang dikenal dengan House of Representatives berpotensi mulai melakukan pemungutan suara secepatnya pekan depan.
Ancaman muncul sesaat Partai Republik kalah dalam pemilu sela (midterm elections) pada Selasa (3/11/2026), yang membuat Partai Demokrat berhasil merebut kendali atas Kongres untuk sisa masa jabatan Presiden AS Donald Trump.
Perang AS melawan Iran menjadi salah satu persoalan yang memicu tekanan terhadap pemerintahan Trump, termasuk Hegseth yang memiliki peran penting dalam operasi militer tersebut.
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, memastikan akan kembali mengajukan usulan pemakzulan Hegseth ketika Kongres mulai bersidang pekan depan.
Massie sebelumnya telah berusaha memakzulkan Hegseth karena menilai keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran dilakukan tanpa persetujuan Kongres.
Kritik tersebut semakin keras setelah hasil pemilu sela menunjukkan Partai Republik kehilangan kendali atas DPR dan Senat untuk periode mendatang.
Bahkan, Wakil Presiden AS JD Vance secara terbuka mengakui bahwa perang Iran menjadi salah satu penyebab kekalahan partainya.
Meski tekanan terus meningkat, Trump masih memberikan dukungan kepada Hegseth. Saat berbicara kepada wartawan pada Kamis (5/11/2026), Trump menilai menteri pertahanannya tersebut telah menjalankan tugas dengan sangat baik.
Hegseth juga menolak tuduhan terhadap dirinya. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial X, dia menyebut upaya pemakzulan tersebut tidak berdasar dan menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya.
 Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara selama pengarahan tentang perang Iran, di Pentagon di Washington, D.C., AS, 16 April 2026. (REUTERS/Nathan Howard) Foto: Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara selama pengarahan tentang perang Iran, di Pentagon di Washington, D.C., AS, 16 April 2026. (REUTERS/Nathan Howard)
|
Namun, dukungan Trump tidak otomatis menghentikan proses pemakzulan apabila Kongres memutuskan untuk melanjutkannya.
Persoalannya, Hegseth bukan presiden ataupun wakil presiden. Dia merupakan seorang menteri yang ditunjuk langsung oleh Trump.
Di Amerika Serikat: Bukan Hanya Presiden, Menteri Juga Bisa Dimakzulkan
Dalam sistem pemerintahan AS, pemakzulan ternyata tidak cuman berlaku bagi presiden.
Berdasarkan Konstitusi AS pasal II ayat 4 yang mengatur bahwa presiden, wakil presiden dan seluruh pejabat sipil federal tertentu bisa diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Aturan tersebut memungkinkan Kongres untuk meminta pertanggungjawaban pejabat tinggi negara, termasuk anggota kabinet seperti Menteri Pertahanan.
Namun, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena seorang pejabat dianggap gagal dalam menjalankan tugas atau tidak lagi mendapat dukungan politik.
Konstitusi AS menyebut ada tiga dasar utama pemakzulan, meliputi berikut :
- Penghianatan terhadap negara (treason)
- Penyuapan (bribery)
- Pelanggaran berat lainnya (high crimes and misdemeanors)
Istilah terkahir memiliki cakupan yang sangat luas dan masih menjadi perdebatan dalam hukum tata negara AS. Pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pemakzulan tidak harus berupa tindakan pidana biasa.
Dalam kasus Hegseth, persoalan utamanya berkaitan dengan keputusan pemerintah AS ketika menjalankan perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.
Padahal, sesuai dengan konstitusi disana yang membagi kewenangan militer antara presiden dan Kongres. Jadi presiden bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, sementara Kongres memiliki kewenangan menyatakan perang.
Pembagian kewenangan juga berkaitan dengan “War Powers Resolution 1973”.
Aturan ini mewajibkan presiden untuk melaporkan pengerahan pasukan dalam situasi tertentu kepada Kongres dalam waktu 48 jam. Jika operasi militer berlangsung tanpa persetujuan yang diperlukan, aturan itu pada dasarnya menetapkan batas 60 hari, dengan tambahan waktu terbatas untuk penarikan pasukan dalam kondisi tertentu.
Meski demikian, penerapan aturan ini kerap menjadi perdebatan antara pemerintah dan Kongres.
Karena itu, tuduhan Massie terhadap Hegseth masih akan melalui proses politik dan konstitusional yang panjang.
Bagaimana Proses Pemakzulan di AS?
Berdasarkan konstitusi dan penjelasan resmi Senat AS, pemakzulan melibatkan dua lembaga dengan tugas yang berbeda.
DPR memiliki kewenangan mengajukan dan menyetujui tuduhan pemakzulan. Sementara itu, Senat berwenang mengadili dan memutuskan apakah pejabat yang bersangkutan harus diberhentikan.
Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Tahap pertama dimulai dari DPR AS.
Anggota DPR dapat mengajukan pasal-pasal pemakzulan atau articles of impeachment yang berisi tuduhan terhadap pejabat terkait.
Usulan tersebut dapat diperiksa melalui komite ataupun dibawa langsung ke sidang DPR menggunakan prosedur tertentu.
Jika disetujui mayoritas sederhana dalam pemungutan suara DPR, pejabat tersebut secara resmi berstatus telah dimakzulkan.
Sebagai gambaran, apabila seluruh 435 anggota DPR hadir dan memberikan suara setuju atau tidak setuju, diperlukan sedikitnya 218 suara setuju.
Setelah DPR menyetujui dan menyampaikan pasal-pasal pemakzulan, Senat AS akan menangani kasus tersebut berdasarkan aturan persidangan pemakzulan.
Dalam persidangan, perwakilan DPR bertindak sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, sedangkan pejabat yang dituduh dapat menyampaikan pembelaan.
Senat juga memiliki kewenangan menentukan prosedur, termasuk pemeriksaan bukti dan saksi. Dalam kondisi tertentu, Senat dapat mengambil keputusan prosedural untuk menghentikan perkara tanpa menyelesaikan persidangan penuh.
Untuk menyatakan seorang pejabat bersalah, konstitusi mewajibkan persetujuan sedikitnya dua pertiga senator yang hadir.
Jika seluruh 100 senator hadir, berarti dibutuhkan minimal 67 suara.
Apabila Hegseth dinyatakan bersalah melalui mekanisme tersebut, dia harus diberhentikan dari jabatannya. Senat juga dapat mengambil keputusan tambahan untuk melarangnya menduduki jabatan federal tertentu di masa depan.
Namun, jika jumlah suara tidak mencukupi, dia tidak diberhentikan.
Pernah Terjadi pada Menteri Perang AS
Kasus pemakzulan terhadap seorang menteri sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah AS.
Pada 1876, Menteri Perang AS William Belknap yang menjabat pada masa pemerintahan Presiden Ulysses S. Grant menghadapi proses pemakzulan setelah muncul dugaan korupsi terkait pemberian hak perdagangan di fasilitas militer.
Belknap bahkan memilih mengundurkan diri pada 2 Maret 1876, sesaat sebelum DPR melakukan pemungutan suara.
Namun, langkah tersebut tidak menghentikan prosesnya. DPR tetap menyetujui pemakzulan dan membawa perkara itu ke Senat.
Setelah menjalani persidangan, Belknap akhirnya dibebaskan karena suara yang mendukung putusan bersalah tidak mencapai ambang dua pertiga senator.
Kasus tersebut menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa pengunduran diri tidak selalu langsung menghentikan proses pemakzulan, meskipun kewenangan untuk mengadili mantan pejabat masih dapat diperdebatkan.
Dalam perkembangan yang lebih baru, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas juga dimakzulkan DPR pada 2024. Namun, Senat memilih menolak pasal-pasal pemakzulannya melalui keputusan prosedural.
Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa lolosnya pemakzulan di DPR belum tentu berakhir dengan pemberhentian pejabat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Leave a comment