
Jakarta, CNBC Indonesia – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026 menjadi kabar baik untuk George Soros. Partai yang selama bertahun-tahun memperoleh dukungan pendanaannya berhasil merebut mayoritas DPR AS dan Senat, mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington.
Secara politik, hasil tersebut menjadi kemenangan untuk agenda yang didukung Soros. Demokrat akan memiliki posisi lebih kuat untuk mengawasi pemerintahan Donald Trump, memengaruhi pembahasan anggaran, serta menghambat kebijakan yang mereka tentang.
Meski demikian, keuntungan politik tersebut tidak otomatis berarti keuntungan finansial. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kemenangan Demokrat langsung meningkatkan kekayaan atau menghasilkan keuntungan investasi untuk Soros.
Hubungan Panjang dengan Demokrat
Kedekatan Soros dengan Demokrat tumbuh dari persinggungan pandangan mengenai kebebasan sipil, hak individu, dan pemerintahan yang terbuka. Pemikirannya dipengaruhi filsuf Karl Popper, yang menekankan pentingnya masyarakat terbuka serta pembatasan terhadap kekuasaan yang tidak dapat dikritik.
Pengalaman hidup Soros turut membentuk pandangan tersebut. Lahir di Hungaria pada 1930, ia melewati pendudukan Nazi sebelum pindah ke Inggris dan kemudian membangun karier keuangan di Amerika Serikat.
Melalui kegiatan filantropinya, Soros mendukung berbagai organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Sejumlah gagasan tersebut beririsan dengan agenda kelompok liberal dan progresif dalam Partai Demokrat.
Keterlibatannya dalam pertarungan politik AS semakin menonjol menjelang pemilu 2004. Soros menentang arah pemerintahan Presiden George W. Bush dari Partai Republik dan mendanai organisasi yang berusaha mengalahkannya.
Pada Desember 2003, ia menyatakan telah berkomitmen memberikan US$10 juta kepada America Coming Together dan US$2,5 juta kepada MoveOn.org Voter Fund. Dukungan itu memperlihatkan kesediaannya menggunakan kekayaan untuk memperjuangkan perubahan arah politik.
Donasi Besar untuk Mendukung Demokrat
Dukungan tersebut berlanjut melalui Democracy PAC dan Democracy PAC II, kendaraan pendanaan yang membantu organisasi pendukung kandidat Demokrat.
Dalam siklus pemilu 2022, Soros memberikan US$125 juta kepada Democracy PAC II. Angka tersebut merupakan dana yang disetorkan kepada komite, sehingga tidak otomatis sama dengan pengeluaran kampanye pada pemilu tersebut.
Dengan rekam jejak itu, kemenangan Demokrat pada 2026 memiliki arti politik yang jelas untuk Soros. Kelompok politik yang didukungnya memperoleh kekuatan lebih besar setelah menghadapi dominasi Republik di Washington.
Namun, Demokrat memiliki beragam faksi dan kepentingan. Kemenangan partai tidak menjamin seluruh keinginan seorang donatur akan menjadi kebijakan. Kompromi di Kongres dan kewenangan presiden tetap menentukan hasil akhirnya.
Soros dan Jejaknya di Indonesia
Di Indonesia, Soros juga dikenal melalui kontroversi krisis moneter 1997-1998. Aktivitas Quantum Fund yang dipimpinnya, terutama spekulasi terhadap baht Thailand, menjadi sorotan ketika gejolak mata uang menyebar ke negara-negara Asia.
Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, menuduh Soros berperan dalam krisis tersebut. Pelemahan baht yang kemudian diikuti tekanan terhadap rupiah membuat namanya terus dikaitkan dengan kehancuran ekonomi Indonesia.
Namun, klaim bahwa Soros menyebabkan krisis Indonesia belum terbukti. Kajian pasar saat itu menunjukkan banyak posisi hedge fund pada rupiah justru mengharapkan penguatan setelah pelemahan awal.
Krisis Indonesia juga melibatkan besarnya utang valuta asing, kerentanan perbankan, penarikan modal, dan hilangnya kepercayaan pasar. Ketika rupiah melemah, kebutuhan perusahaan membayar utang dolar memperbesar tekanan terhadap kurs dan kondisi keuangan domestik.
Karena itu, aktivitas spekulan merupakan bagian dari pembahasan krisis, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan seluruh penyebab kejatuhan ekonomi Indonesia.
Clinton Terlibat melalui IMF
Saat krisis berlangsung, AS dipimpin Bill Clinton dari Partai Demokrat. Pemerintahannya mendukung program Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia dan mendorong pelaksanaan reformasi ekonomi.
Pada 15 Januari 1998, Soeharto menghubungi Clinton setelah menandatangani kesepakatan reformasi dengan IMF. Clinton menyambut langkah tersebut sebagai upaya memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
Keterlibatan Washington dalam penanganan krisis memang terdokumentasi. Namun, hubungan politik Soros dengan Demokrat tidak membuktikan adanya kerja sama dengan Clinton untuk menjatuhkan rupiah.
Kedekatan tersebut menjelaskan pilihan pendanaan politik Soros dan arti kemenangan Demokrat untuk agenda yang didukungnya. Tuduhan mengenai keterlibatan dalam penyebab krisis 1998 tetap membutuhkan bukti tersendiri.
(gls/gls)
Leave a comment