Jakarta, CNBC Indonesia – Perwakilan dari hampir 200 negara kini resmi berkumpul di pesisir Mediterania Turki pada hari Senin (9/11/2026). Mereka akan mengadakan pembicaraan iklim COP31 selama dua minggu berturut-turut di tengah kekacauan dan krisis global yang memanas.
Mengutip Reuters, Senin (9/11/2026), ancaman keamanan energi akibat perang dan lonjakan permintaan daya kecerdasan buatan (AI) kini memberi tekanan baru. Absennya Amerika Serikat (AS) dalam agenda kerja sama ini juga dikhawatirkan makin mempersulit upaya kolektif dunia melawan pemanasan global.
Profesor kebijakan lingkungan di Universitas Harvard John Holdren menilai serangkaian krisis ini menciptakan latar belakang yang sangat menantang. Kekacauan tersebut dipastikan akan mempersulit upaya tuan rumah Turki untuk mencapai sebuah kesepakatan iklim yang kuat.
“Sulit untuk bersikap optimistis,” ucap Holdren.
Perlu diketahui, Presidensi COP31 Turki memusatkan tujuannya untuk mengelektrifikasi lebih dari sepertiga ekonomi global pada tahun 2035. Target ambisius ini ditetapkan naik secara signifikan dari yang tadinya hanya berkisar di angka seperlima pada saat ini.
Sayangnya, para pendukung iklim mengkritik komitmen tersebut karena tambahan daya listrik tidak diwajibkan berasal dari sumber rendah karbon. Hal ini secara langsung memicu perdebatan sengit tentang apakah langkah elektrifikasi semata dapat dihitung sebagai kemajuan iklim.
 A COP31 logo is pictured near the venue ahead of the United Nations climate change conference, known as COP31, in Antalya, Turkey, November 8, 2026. REUTERS/Murad Sezer Foto: REUTERS/Murad Sezer
|
Sementara itu, koalisi negara kepulauan Pasifik Selatan terus mendorong ketersediaan peta jalan global yang lebih jelas untuk menjauh dari bahan bakar fosil. Namun, negara penghasil minyak seperti Arab Saudi berkeras bahwa bahan bakar fosil masih bisa menjadi bagian dari bauran energi asalkan dibarengi teknologi pengurang emisi.
Laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada bulan Oktober lalu menyebut dunia kini bersiap melampaui batas pemanasan 1,5 derajat Celcius. Fakta mencekam ini jelas semakin menambah tekanan nyata untuk tindakan yang lebih cepat terhadap krisis perubahan iklim global.
Penasihat blok Negara Terbelakang sekaligus Direktur Asia Selatan Climate Analytics Manjeet Dal menyoroti deretan cuaca ekstrem mematikan di Eropa Barat. Ia juga merujuk pada runtuhnya gletser di Nepal pada tahun 2026 yang menewaskan lebih dari 1.450 orang dengan ribuan lainnya hilang.
“Tahun ini telah terbukti menjadi salah satu tahun dengan jumlah korban tertinggi akibat bencana yang dipicu oleh iklim,” papar Dal.
Dampak Perang dan Gempuran AI
Lebih rinci, perang AS-Iran yang kini memasuki bulan kesembilan nyatanya telah sangat mengganggu kelancaran jalur pengiriman minyak Timur Tengah melalui Selat Hormuz. Buntunya jalur tersebut sontak mengerek harga bahan bakar secara global dan membuat banyak pemerintah berebut pasokan baru.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump merespons kekacauan Timur Tengah itu dengan mendorong kebijakan yang memaksimalkan produksi minyak, gas, dan batu bara. Negara-negara Asia seperti Korea Selatan, India, dan Thailand juga sepakat mengambil langkah mundur dengan meningkatkan ketergantungan mereka pada batu bara.
“Banyak orang yang sebelumnya mungkin malu untuk mendebat kelanjutan penggunaan bahan bakar fosil yang sangat tinggi kini merasa terdorong untuk menyampaikan argumen tersebut,” jelas Holdren.
Diplomat Brasil Andre Correa do Lago yang memimpin COP tahun lalu itu justru melihat adanya lonjakan penyebaran energi terbarukan di tengah berbagai konflik. Transformasi energi tersebut sebagian besar didorong secara masif oleh ekspor teknologi bersih yang sangat murah dari China.
“Perang telah memperkuat alasan untuk mempercepat transisi energi. AS adalah sesuatu yang berbeda dalam hal ini,” ungkap do Lago.
Di sisi lain, penyebaran teknologi AI yang sangat cepat telah mendorong lonjakan permintaan daya global dan ikut menyumbang emisi gas rumah kaca. Turki pada COP31 akan meminta seluruh delegasi untuk menandatangani komitmen demi memastikan AI terus dikembangkan secara berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional (ICC) John Denton menegaskan bahwa dunia usaha hanya menginginkan sebuah kejelasan regulasi. Para pelaku usaha secara mendesak menuntut kepastian hukum di tengah proses transisi energi yang kian tidak menentu ini.
“Penyampaian tidak dapat tetap menjadi slogan atau diserahkan pada inisiatif sukarela,” tegas Denton.
“COP31 harus mengirimkan sinyal kebijakan yang jelas yang memberi bisnis kepercayaan diri untuk berinvestasi dalam elektrifikasi dan transisi energi yang lebih luas,” tambahnya.
“Dan mengubah kebutuhan adaptasi menjadi proyek yang bankable.”
(tps/sef)
Leave a comment