
Jakarta, CNBC Indonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelaksanaan tugas kepolisian. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri mengalami perubahan, di antaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.
Pada jajaran Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Selain itu, Kombes Pol. Yuyan Priatmaja, S.I.K., M.H. yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Sementara pada lingkungan Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Fachrul Sugiarto, S.I.K. mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Pol. Ervindo Maulana, S.E., M.M.
Mutasi juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di berbagai Polda, antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kepada para pejabat yang mendapat penugasan baru, ia berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.
Melalui mutasi tersebut, Polri diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Mutasi ini dilakukan di tengah penyidikan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Berikut perinciannya:
1. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
2. Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution
3. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso
4. Mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi
Terhadap para tersangka dikenakan tiga pasal, yaitu:
a. Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara selama 10 tahun.
b. Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara selama enam tahun.
c. Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman penjara selama delapan tahun.
(miq/miq)
Leave a comment