Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler 1448 H/2027 M mulai Selasa (10/11/2026).
Jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun ini dapat melakukan pelunasan tahap pertama hingga 10 Desember 2026.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj Nurchalis mengimbau jemaah yang berhak melunasi untuk segera menyelesaikan pembayaran. Jemaah juga diminta memperhatikan batas waktu transaksi perbankan serta memastikan persyaratan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan telah terpenuhi.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata Nurchalis di Jakarta, dikutip dari rilis resmi, Selasa (10/11/2026).
Pelunasan Bipih reguler musim haji 2027 dibagi menjadi dua tahap. Seluruh proses pembayaran berlangsung setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Tahap pertama berlangsung pada 10 November-10 Desember 2026. Tahapan ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia (lansia).
Adapun tahap kedua dijadwalkan pada 16-31 Desember 2026, apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap pertama.
Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50%, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Nurchalis menjelaskan, pembagian pelunasan menjadi dua tahap bertujuan memastikan penyerapan kuota haji di seluruh daerah berjalan optimal dan transparan.
“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.
Besaran Biaya Haji 2027
Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Setiap jemaah haji reguler mendapatkan subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3.200.000.
Setelah memperhitungkan subsidi tersebut, besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah berbeda-beda sesuai embarkasi keberangkatan.
Berikut rincian Bipih haji reguler 2027 berdasarkan embarkasi:
- Aceh: Rp43.695.779
- Medan: Rp44.020.279
- Padang: Rp44.148.779
- Balikpapan: Rp49.891.779
- Banjarmasin: Rp50.128.779
- Lombok: Rp50.366.779
- Batam: Rp51.531.279
- Palembang: Rp52.161.279
- Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779
- Jakarta: Rp53.543.779
- Kertajati: Rp55.101.279
- Makassar: Rp55.428.465
- Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279
Dengan demikian, Bipih terendah berada pada embarkasi Aceh sebesar Rp43,69 juta. Sementara itu, biaya tertinggi berlaku bagi jemaah dari embarkasi Surabaya dan Dhoho sebesar Rp58,14 juta.
Syarat Pelunasan Haji 2027
Untuk dapat melakukan pelunasan, jemaah wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, berstatus aktif dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jemaah juga wajib memenuhi persyaratan istitaah kesehatan. Selain itu, jemaah belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Khusus jemaah prioritas lansia, pemerintah menetapkan batas usia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti. Besaran yang harus dibayarkan merupakan Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah.
Transaksi dapat dilakukan melalui saluran non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi jemaah yang berada di wilayah tanpa akses layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran dapat dilakukan melalui kas keliling.
Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.
Nurchalis berharap jemaah yang masuk dalam alokasi kuota dapat memanfaatkan waktu pelunasan sesuai jadwal agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pemberangkatan kelompok terbang (kloter) berjalan tertib dan tepat waktu.
(haa/haa)
Leave a comment