
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan aturan baru untuk memperketat pengawasan harga pangan di pasar. Melalui Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026, pemerintah menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Aturan yang ditetapkan pada 10 November 2026 tersebut mencakup sejumlah komoditas pangan strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam, daging ayam, jagung, hingga komoditas pangan pokok lainnya.
Dalam surat edaran tersebut, Bapanas menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP. Ya, [jika melanggar] itu diberi sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi,” kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Adapun rincian ketentuan harga pangan terbaru tersebut di antaranya:
Beras
-
Beras Premium: HET Rp14.900 per kg (Zona 1), Rp15.400 per kg (Zona 2), dan Rp15.800 per kg (Zona 3).
-
Beras Medium: HET Rp13.500 per kg (Zona 1), Rp14.000 per kg (Zona 2), dan Rp15.500 per kg (Zona 3).
-
Beras SPHP: HET Rp12.500 per kg (Zona 1), Rp13.100 per kg (Zona 2), dan Rp13.500 per kg (Zona 3).
-
Gabah Kering Panen (Tingkat Petani): HPP Rp6.500 per kg.
Minyak Goreng dan Gula
-
Minyakita: HET Rp15.700 per kg.
-
Gula Konsumsi: HET Rp17.500 per kg untuk wilayah luar Indonesia Timur dan Wilayah 3TP, serta Rp18.500 per kg untuk wilayah Indonesia Timur dan Wilayah 3TP.
Telur, Daging Ayam, dan Jagung
-
Telur Ayam Ras: HPP/HAP Produsen Rp26.500 per kg dan HET Rp30.000 per kg.
-
Daging Ayam Ras: HPP/HAP Produsen Rp25.000 per kg dan HET Rp40.000 per kg.
-
Jagung Pipilan Kering (Kadar Air 15% Tingkat Peternak): HET Rp5.800 per kg.
Selain mengatur ketentuan harga, surat edaran ini juga mempertegas mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.
Bapanas menunjuk sejumlah pejabat sebagai pengawas sesuai dengan kewenangannya, mulai dari Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim.
Pengawas juga diminta untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, sasaran dari surat edaran ini mencakup berbagai rantai pelaku usaha, mulai dari Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN/BUMD, hingga distributor.
Melalui aturan ini, pemerintah berupaya memastikan ketentuan harga pangan benar-benar dijalankan di tingkat perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
(fab/fab)
Leave a comment