Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.
Salah satu agenda utamanya adalah World Leaders’ Summit pada 11-12 November 2026, yang mempertemukan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin organisasi internasional untuk menyampaikan prioritas dalam menghadapi krisis iklim.
Pertemuan bertema Towards a Sustainable, Resilient and Equitable Future tersebut menekankan pentingnya mengubah komitmen iklim menjadi tindakan nyata.
Sebagai tuan rumah, Turki mendorong COP31 menjadi Implementation COP, dengan fokus pada pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.
 Opening Ceremony Paviliun Indonesia di ajang COP 31st di Antalya, Turkiye, Senin (09/11/2026). (CNBC Indonesia/Chrysania Suhartanto) Foto: (CNBC Indonesia/Chrysania Suhartanto)
|
Urgensi ini semakin besar seiring memburuknya kondisi iklim global. Berdasarkan World Meteorological Organization (WMO), suhu rata-rata global pada Januari-September 2026 mencapai sekitar 1,47 derajat Celsius di atas tingkat praindustri, mendekati ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris.
Di tengah meningkatnya ancaman iklim dan ketegangan geopolitik, para pemimpin dunia menyampaikan beragam prioritas, mulai dari percepatan transisi energi, pengurangan emisi, pendanaan iklim, hingga perlindungan negara-negara rentan.
Berikut sejumlah pemimpin dunia yang menyampaikan pandangannya dalam COP31.
Apa Saja yang Disampaikan Mereka?
1. António Guterres: Krisis Iklim Bergerak Lebih Cepat dari Respons Dunia
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa krisis iklim semakin memburuk, sementara upaya penanganannya belum berjalan cukup cepat.
Ia menyoroti emisi global yang mencapai rekor tertinggi pada 2025, meningkatnya suhu, serta dampak bencana iklim terhadap masyarakat dan perekonomian.
 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin (19/10/2026). Foto: Thea Fathanah Arbar/CNBC Indonesia).
|
“Kenyataan pahitnya adalah krisis iklim bergerak lebih cepat daripada kita. Emisi pada 2025 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Rekor suhu terus terpecahkan,” ujar Guterres, dikutip dari Reuters, Rabu (11/11/2026).
Guterres juga mengkritik keuntungan besar industri bahan bakar fosil di tengah krisis iklim. Ia mendorong percepatan penghentian penggunaan bahan bakar fosil, penguatan sistem peringatan dini, serta kontribusi perusahaan minyak melalui pajak atas keuntungan luar biasa (windfall profits).
2. Recep Tayyip Erdogan: Konflik Global Jangan Hambat Kerja Sama Iklim
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi perubahan iklim di tengah meningkatnya konflik geopolitik, migrasi, kelaparan, dan kemiskinan.
 President of Turkey Tayyip Erdogan speaks at the Malaysia-Turkey Business Forum during his working visit to Malaysia, in Putrajaya, Malaysia, February 11, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain
|
“Perjuangan kita melawan perubahan iklim sayangnya berlangsung ketika sistem internasional sedang menghadapi persoalan yang semakin berat. Selain manusia, alam juga harus menanggung dampak besar yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata,” ujar Erdogan.
Sebagai tuan rumah COP31, Erdogan mendorong implementasi nyata komitmen iklim, termasuk peningkatan akses pendanaan bagi negara-negara rentan. Ia juga menegaskan bahwa negara maju perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pengurangan emisi dan pembiayaan iklim.
3. Lula da Silva: Isu Iklim Tergeser oleh Perang dan Tarif Perdagangan
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengkritik melemahnya perhatian internasional terhadap perubahan iklim setelah COP30 di Brasil pada 2025. Menurutnya, agenda iklim semakin tersisih oleh konflik geopolitik, kebijakan perdagangan, dan persoalan keamanan.
“Kita mulai lebih banyak membicarakan senjata dan tarif perdagangan dibandingkan kelangsungan hidup generasi mendatang,” ujar Lula.
 Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan isyarat saat menghadiri pernyataan pers bersama dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung (tidak terlihat dalam foto) di Istana Alvorada di Brasilia, Brasil, pada 27 Juli 2026. (REUTERS/Adriano Machado) Foto: Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan isyarat saat menghadiri pernyataan pers bersama dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung (tidak terlihat dalam foto) di Istana Alvorada di Brasilia, Brasil, pada 27 Juli 2026. (REUTERS/Adriano Machado)
|
Ia juga menyoroti berkurangnya perhatian terhadap perubahan iklim dalam forum G7 dan G20. Lula memperingatkan bahwa persaingan geopolitik dan kepentingan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi kerja sama iklim internasional.
4. Han Zheng: Negara Maju Harus Memimpin Pengurangan Emisi
Wakil Presiden China Han Zheng menegaskan pentingnya prinsip common but differentiated responsibilities, yakni tanggung jawab bersama dengan kewajiban berbeda berdasarkan kapasitas dan kondisi masing-masing negara.
“Negara-negara maju harus memimpin pengurangan emisi dan memenuhi komitmen pendanaan iklim mereka,” ujar Han Zheng.
 Wakil Perdana Menteri China Han Zheng Foto: REUTERS/Jason Lee
|
Ia juga mendorong seluruh negara untuk memenuhi target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), sekaligus meningkatkan ambisi pengurangan emisi. Pernyataan ini menegaskan tuntutan China agar negara maju mengambil peran lebih besar dalam penanganan perubahan iklim.
5. Anthony Albanese: Negara Kepulauan Pasifik Membutuhkan Tindakan Nyata
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan Pasifik, terutama akibat kenaikan permukaan laut. Ia mencontohkan Tuvalu, yang memiliki ketinggian daratan rata-rata hanya sekitar 1,83 meter di atas permukaan laut.
“COP31 harus menjadi tempat di mana kerja sama kita menghasilkan hasil nyata, membuka investasi teknologi energi bersih, mempercepat elektrifikasi, mempercepat aksi untuk lautan kita, dan membuka akses pendanaan iklim bagi mereka yang paling membutuhkan,” ujar Albanese.
 Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memberi isyarat saat konferensi pers di Sydney, Australia, 18 Juni 2026. REUTERS/Hollie Adams/File Photo Foto: REUTERS/Hollie Adams/File Photo
|
Albanese juga menekankan bahwa meskipun proyeksi pemanasan global telah turun dari sekitar 4 derajat Celsius sebelum Perjanjian Paris menjadi sekitar 2,6 derajat Celsius, dunia masih jauh dari target 1,5 derajat Celsius. Australia pun mendorong percepatan transisi energi dan pembiayaan adaptasi bagi negara-negara Pasifik.
6. Abiy Ahmed: Kerusakan Iklim Mengurangi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menyoroti dampak ekonomi perubahan iklim, terutama bagi negara-negara yang harus mengalokasikan semakin banyak anggaran untuk menangani kerusakan akibat bencana.
“Semakin besar pengeluaran kita untuk mengatasi kerusakan akibat perubahan iklim, semakin sedikit dana yang tersedia untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang bagi generasi muda,” ujar Abiy.
 Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed at the Grand Kremlin Palace in Moscow, Russia, October 28, 2026. Igor Ivanko/Pool via REUTERS Foto: via REUTERS/IGOR IVANKO
|
Ia menegaskan bahwa negara-negara dengan tanggung jawab historis terbesar terhadap emisi dan kapasitas ekonomi lebih kuat harus memimpin pengurangan emisi yang lebih dalam pada dekade ini.
7. Nataša Pirc Musar: Transisi Energi Tidak Boleh Terus Ditunda
Presiden Slovenia Nataša Pirc Musar mengkritik lambatnya implementasi komitmen iklim global. Ia menilai pendekatan transisi bertahap tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda pengurangan emisi.
“Transisi bertahap tidak boleh menjadi alasan untuk penundaan tanpa akhir. Kita harus berhenti bersikap terlalu hati-hati dan mulai memenuhi komitmen kita,” ujar Pirc Musar.
Ia juga mengkritik dominasi kepentingan perusahaan minyak besar dan keuntungan finansial jangka pendek dalam kebijakan iklim, serta menyerukan agar perlindungan manusia dan lingkungan menjadi prioritas utama.
8. Ursula von der Leyen: Uni Eropa Dukung Elektrifikasi Global
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa transisi energi menjadi kebutuhan penting, baik untuk mengatasi perubahan iklim maupun memperkuat keamanan energi global.
“Dunia sedang menyaksikan konsekuensi dari mempertahankan kondisi yang ada, baik bagi iklim maupun keamanan energi kita,” ujar von der Leyen.
 European Commission President Ursula von der Leyen talks to the press as she arrives for the EU-Western Balkans summit in Tirana, on December 6, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) Foto: Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. (AFP/LUDOVIC MARIN)
|
Ia menyatakan dukungan Uni Eropa terhadap 35-by-35 Global Electrification Pledge, yakni inisiatif yang menargetkan tingkat elektrifikasi global sebesar 35% pada 2035, serta mengajak negara-negara lain mempercepat transisi menuju energi bersih.
9. Mohamed Muizzu: Negara Rentan Tidak Seharusnya Berutang untuk Mengatasi Krisis Iklim
Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menuntut negara-negara maju memenuhi komitmen pembiayaan iklim, terutama bagi negara kepulauan kecil yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.
“Kami tidak seharusnya dipaksa berutang untuk keluar dari krisis yang hanya sedikit kami sebabkan. Upaya membangun ketahanan tidak boleh dibayar dengan utang yang tidak berkelanjutan,” ujar Muizzu.
 Profil Presiden Mohamed Muizzu (AP Photo/Rafiq Maqbool), File) Foto: Profil Presiden Mohamed Muizzu (AP Photo/Rafiq Maqbool), File)
|
Ia menekankan bahwa pendanaan iklim harus bersifat baru, tambahan, dapat diprediksi, dan diberikan dalam bentuk hibah, sehingga tidak memperburuk beban utang negara-negara rentan.
10. Massoud Pezeshkian: Kerusakan Lingkungan Akibat Perang Harus Diperhitungkan
Presiden Iran Massoud Pezeshkian menyoroti dampak lingkungan akibat konflik bersenjata dan menyerukan agar tanggung jawab iklim juga mencakup kerusakan yang terjadi selama peperangan.
“Kami mengharapkan komunitas global membangun hubungan yang nyata dan bermakna antara komitmen iklim pada masa damai dan tanggung jawab pada masa perang,” ujar Pezeshkian.
Ia mendorong pembentukan mekanisme internasional untuk mendokumentasikan, menilai, dan memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat agresi militer.
WMO: Data Iklim Memperlihatkan Urgensi Aksi Global
Selain pernyataan para pemimpin dunia, COP31 juga menjadi forum penyampaian perkembangan terbaru kondisi iklim global.
Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Celeste Saulo memaparkan bahwa ketidakseimbangan energi Bumi telah mencapai tingkat tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 1960. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bumi menyerap lebih banyak energi dibandingkan yang dilepaskan kembali ke luar angkasa, sehingga panas terus terakumulasi dalam sistem iklim.
WMO juga mencatat konsentrasi tiga gas rumah kaca (GRK) utama, yakni karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), mencapai rekor tertinggi pada 2025. Berikut kenaikan tiga GRK utama pada tahun 2025, dibandingkan era praindustri 1750.
Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut memperkuat urgensi penanganan perubahan iklim. WMO mencatat kandungan panas laut dan permukaan air laut telah mencapai rekor tertinggi, sementara es terus menyusut dan cadangan air tawar berkurang.
Di tengah meningkatnya risiko iklim, penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah negara yang memiliki sistem peringatan dini meningkat lebih dari dua kali lipat.
WMO menyebut tingkat kematian akibat bencana di wilayah dengan sistem peringatan dini yang kuat tercatat enam kali lebih rendah dibandingkan wilayah dengan sistem yang lemah.
COP31 Didorong Menghasilkan Implementasi Nyata
Berbagai pernyataan para pemimpin dunia memperlihatkan bahwa tantangan iklim tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga persoalan pendanaan, pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan hubungan geopolitik.
Negara-negara maju didorong mempercepat transisi energi dan memenuhi komitmen pembiayaan, sementara negara berkembang menekankan pentingnya akses pendanaan yang adil serta dukungan bagi masyarakat yang paling rentan.
Sekretaris Eksekutif UN Climate Change Simon Stiell menyampaikan bahwa COP31 dijalankan melalui dua jalur utama, yakni negosiasi antarnegara dan Global Climate Action Agenda yang melibatkan implementasi aksi iklim dalam kegiatan ekonomi nyata.
Fokusnya mencakup penerjemahan target menjadi solusi praktis, peningkatan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat, serta perbaikan akses terhadap pembiayaan iklim.
Dengan agenda tersebut, COP31 menjadi ujian bagi kemampuan negara-negara dunia untuk mengubah komitmen iklim menjadi kebijakan, investasi, dan tindakan nyata di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim global.
(slm/slm)
Leave a comment