CPI Indonesia Usulkan Dana Transisi Energi Berkeadilan untuk Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia – Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia mengusulkan pembentukan mekanisme pendanaan khusus untuk mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, memperkuat mata pencaharian lokal, serta mendorong diversifikasi dan transformasi ekonomi di Indonesia di analisis terbaru mengenai Dana Transisi Energi Berkeadilan. Gagasan tersebut diperkenalkan dalam diskusi panel di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF), dalam rangka Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Diskusi ini mempertemukan perwakilan pemerintah, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan di bidang pembiayaan iklim untuk membahas berbagai solusi pendanaan guna mewujudkan transisi energi yang berpusat pada masyarakat. Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 30,3 miliar per tahun untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

Namun, analisis CPI menunjukkan bahwa rata-rata investasi untuk pembangkitan listrik bersih hanya mencapai US$ 1,2 miliar per tahun selama periode 2019-2023. Tantangan pendanaan terutama masih dihadapi oleh proyek-proyek energi terbarukan berskala kecil di wilayah perdesaan dan komunitas berpenghasilan rendah, yang hingga kini masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah dan hibah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, CPI mengusulkan pembentukan Dana Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Fund/JETF) melalui tiga skema pendanaan yang saling melengkapi:

1. Dukungan Kelayakan (Viability Gap Funding): Mengurangi beban biaya investasi awal dalam pengembangan energi terbarukan agar tarif listrik yang dihasilkan tetap terjangkau

2. Pendanaan Peningkatan dan Alih Keterampilan (Upskilling and Reskilling): Memperkuat kapasitas teknis lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem energi terbarukan.

3. Pendanaan Pemanfaatan Energi Produktif (Productive Use of Energy): Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan badan usaha desa dalam memanfaatkan energi terbarukan untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pembiayaan transisi energi. “Transisi energi berkeadilan bukan hanya tentang memperluas akses terhadap listrik bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui JETF yang kami usulkan, kami ingin menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Tiza dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Analisis ini merekomendasikan pendekatan pendanaan dalam tiga fase, yaitu Inisiasi, Implementasi, serta Pengembangan/Replikasi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan, mengurangi risiko investasi, serta secara bertahap mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta. Hasil analisis juga mengidentifikasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai calon pengelola dana yang paling potensial, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan serta pengalamannya dalam mengelola pendanaan lingkungan hidup.

Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Endah Tri Kurniawaty, menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengalirkan pendanaan lingkungan hidup ke perekonomian lokal.

“Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan skema pendanaan yang mampu menjembatani kesenjangan investasi, mengelola risiko, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Analisis ini juga merekomendasikan agar pendanaan publik dan filantropi menjadi modal awal untuk menarik investasi swasta. Upaya tersebut perlu diiringi dengan pengembangan daftar proyek potensial (project pipeline) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal.

Sementara itu, Program Officer di Ford Foundation, Maryati Abdullah, menyoroti peran filantropi dalam mendorong transisi energi yang inklusif.

“Pendanaan filantropi dapat berperan sebagai katalis dengan mendukung inisiatif tingkat komunitas yang mungkin belum mampu menarik investasi komersial. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat lokal memiliki suara dalam proses transisi sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara adil dan merata,” tutur Maryati.

Diskusi di COP31 ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sekaligus menjajaki potensi kemitraan guna mendorong pembentukan JETF di Indonesia. Inisiatif ini juga berpotensi untuk direplikasi di berbagai negara lain di Asia Tenggara.

(rah/rah)

[Gambas:Video CNBC]