APBN Korban MSCI, Beban Utang RI Terancam Bengkak

Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil review indeks dari MSCI November membuat pasar keuangan Indonesia terguncang, termasuk obligasi. Kondisi ini juga berdampak besar terhadap penerbitan surat utang pemerintah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan permintaan di pasar perdana sempat melemah pasca pengumuman MSCI tetapi kembali menguat sejak aihir Oktober 2026.

Sepanjang 2026 hingga November, MSCI telah mengumumkan hasil Index Review reguler sebanyak empat kali, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November.

Namun, jika menghitung seluruh pengumuman penting terkait pasar saham Indonesia, jumlahnya lebih dari empat kali. MSCI juga mengumumkan hasil Market Classification Review pada 24 Juni 2026 serta membuka konsultasi proposal reklasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market pada 15 Oktober 2026.

Pergerakan incoming bids dan tawaran yang diambil dalam lelang SBN 2026 Foto: Kementerian Keuangan

Setiap kali review, pasar keuangan Indonesia juga ikut terguncang.

Pada 28 Oktober 2026 atau setelah ancaman diturunkannya Indonesia ke kelas standalone, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun bahkan menembus 7,707% yang merupakan posisi tertinggi sejak awal pandemi.

Imbal hasil ini jauh lebih tinggi dibandingkan dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 6,9%.

“Per Oktober kemarin ada tekanan di pasar keuangan khususnya MSCI akan menaruh pasar saham RI standalone. Pasar keuangan tidak kondusif,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari ini, Jumat (13/11/2026).

Suahasil menambahkan guncangan pasar akibat MSCI membuat pemerintah lebih hati-hati dalam menentukan waktu penerbitan. Pasalnya, kondisi pasar keuangan yang bergejolak membuat yield naik sehingga beban bunga utang bisa makin besar.

“Kita pilih timing yang baik dengan biaya seminimal mungkin dengan pertimbangan kebutuhan kas dan dinamika pasar,”imbuhnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan pembiayaan utang netto per akhir Oktober 2026 menembus Rp 629,3 triliun, atau 75,6% dari target.

Realisasi pembiayaan termasuk penerbitan SBN netto sebesar Rp 586,1 triliun.

Realisasi penerbitan utang per Oktober 2026 Foto: Kementerian Keuangan

Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menjelaskan realisasi belanja bunga utang per akhir Oktober 2026 menembus Rp 494 triliun. 
Pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp 458,4 triliun sementara ke luar negeri mencapai Rp 35,6 triliun.

Pembayaran bunga utang setara dengan 16,5% dari belanja APBN per akhir Oktober 2026 (Rp 2.997,2 triliun).

(mae/mae)