Jakarta, CNBC Indonesia – Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI telah resmi disampaikan kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan sosok yang akan mengisi kursi jabatan Wapres RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah menjamin pengunduran diri Gibran itu tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah berupaya menjaga agar dinamika politik tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Dia pun mencontohkan pergerakan IHSG (bursa) yang disebutnya tetap bagus di tengah pengajuan pengunduran Gibran secara resmi kemarin, Kami (12/11/2026).
Menurut Gibran, kepastian hukum memang menjadi salah satu pertimbangan utama pengusaha dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan investasi.
“Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan bahwa isu pengunduran diri Gibran tidak menjadi pertanyaan dari para diplomat asing dalam pertemuan Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dihadiri puluhan duta besar dan perwakilan diplomatik negara sahabat.
“Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi,” tegas Airlangga.
Adapun terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden, Airlangga menyebut mekanisme pengisian posisi tersebut sudah memiliki ketentuan. Proses selanjutnya menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja,” pungkas Airlangga.
Wanti-Wanti Pengusaha
Sementara, pengusaha menilai Indonesia perlu membangun sistem pemerintahan yang tidak membuat stabilitas ekonomi terlalu bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan. Hal ini penting agar berbagai agenda strategis, mulai dari investasi hingga pembangunan infrastruktur, tidak terganggu oleh perubahan politik.
“Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas, dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian,” kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana kepada CNBC Indonesia Jumat (13/11/26).
Pelaku usaha tetap menghormati proses demokrasi dan mekanisme konstitusional yang berjalan di Indonesia. Namun, dinamika politik juga harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menjaga kepastian hukum dan konsistensi regulasi.
“Demokrasi harus tetap berjalan, konstitusi harus dihormati, dan pemerintah harus tetap bekerja. Dunia usaha tidak meminta proses politik dihentikan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa agenda ekonomi nasional tidak ikut terhenti karena dinamika politik,” kata Ma’ruf.
Selain stabilitas politik, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka komitmen investasi yang diumumkan pemerintah. Investasi harus benar-benar terealisasi dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia,” ujar Ma’ruf.
Sorotan Investor
Sebelumnya, Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pengunduran diri Gibran merupakan perkembangan politik penting yang menjadi perhatian pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.
Erwin mengingatkan, investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Karena itu, proses transisi yang cepat, tertib, transparan, dan konstitusional diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun investasi.
“Investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Apabila proses transisi berlangsung cepat, tertib, transparan, dan konstitusional, kami melihat potensi dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan investasi dapat diminimalkan,” ujarnya.
 Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman
|
(dce)
Leave a comment