Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim tidak bisa sembarangan menurunkan atau melakukan takedown konten di platform media sosial, karena terdapat jalur mekanisme resmi yang harus ditempuh.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa mekanisme penanganan konten mendesak maupun tidak mendesak dilakukan melalui alur yang sama. Namun, untuk konten mendesak, penanganan ditargetkan selesai dalam 4 jam, sedangkan konten normal dalam waktu 1×24 jam.
“Nah, ini bahwa ada basis batasan di Komdigi, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa. Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor,” kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia mengatakan tidak semua laporan masuk dalam kategori konten mendesak. Kategori tersebut hanya mencakup konten terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
Proses penurunan konten dimulai saat aduan diterima, baik melalui patroli siber, laporan masyarakat, maupun permintaan dari aparat penegakan hukum (APH). Terkait APH, dia menjelaskan pemutusan akses tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut hasil penegakan hukum.
Selanjutnya, Komdigi akan melakukan verifikasi terhadap data pendukung dari dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Setelah memeriksa kelengkapan persyaratan, Komdigi mengomunikasikannya kepada pihak platform digital.
“Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang harus mereka respons,” ucapnya.
Kemudian, pihak platform akan memberikan tanggapan atas pemberitahuan tersebut. Namun, tidak semua pengajuan langsung disetujui untuk ditindak.
“Dan perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform. Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi. Untuk konten yang mendesak memang 12 jam,” jelasnya.
“Makanya kategori untuk konten yang mendesak itu tidak banyak. Yang pertama adalah konten terorisme, kedua adalah konten pornografi anak, dan kategori ketiga berdasarkan PM5 adalah konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.
Jika tidak ada tanggapan dari platform, laporan baru akan masuk ke dalam Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk mendeteksi tingkat kepatuhan. Dari titik itulah hitungan waktu penurunan konten sesuai aturan mulai diterapkan.
“Jadi argonya jalan itu justru ketika sudah masuk ke sistem, jadi ada jeda waktu. Dan ketika 12 jam mendapat tanggapan itu, apabila ada tanggapan yang meminta-misal platform keberatan atas perintah atau platform meminta waktu tambahan untuk melakukan verifikasi-tetap dikasih. Jadi yang dibutuhkan itu adalah tanggapan dulu,” ungkapnya.
Selain itu, dua jenis konten yang dapat diblokir langsung oleh Komdigi adalah perjudian daring (online) dan pornografi. Dia menegaskan aktivitas pemblokiran tersebut juga dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak platform sebagai bagian dari pedoman komunitas (community guidelines) masing-masing.
“Nah, selain daripada itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi dari instansi yang berwenang atas muatan konten yang dilarang tersebut. Misalnya, ketika kita bicara konten yang sifatnya perdagangan ilegal,” kata Mediodecci.
(fab/fab)
Leave a comment