Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar forum Risk and Governance Summit (RGS) 2026, di mana agenda ini digelar untuk memperkuat peran Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam agenda ini, turut hadir Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Sophie Wattimena, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.
Agenda RGS 2026 ini mengusung tema Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity.
Sophia mengatakan bahwa risiko siber dan penyalahgunaan AI menjadi risiko utama dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance-Risk-Compliance/GRC) di sektor jasa keuangan.
Hal ini berdasarkan hasil survei singkat OJK terhadap para praktisi fungsi GRC beberapa waktu lalu sebelum agenda RGS 2026.
“Kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi GRC. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko siber dan penyalahgunaan AI ini menjadi perhatian utama, di samping risiko lain seperti perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim,” kata Sophia dalam pidatonya di agenda RGS 2026, Selasa (14/7/2026).
Sophia mengatakan, perkembangan risiko saat ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi maupun institusi dalam melakukan adaptasi.
Kondisi tersebut menuntut penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang semakin tangguh agar sektor jasa keuangan tetap mampu menghadapi berbagai tantangan.
“Menariknya, hasil ini sejalan juga dengan hasil survei dari institusi global,” lanjut Sophia.
Selain hasil survei tersebut, OJK juga mencermati data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan anomali transaksi di sektor jasa keuangan masih cukup signifikan.
“Tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama secara terintegrasi dan kolaboratif serta didukung oleh tata kelola dan akuntabilitas yang kuat,” terang Sophia.
Menurutnya, penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Secara terpisah, Sophia menjelaskan jumlah peserta yang hadir dalam agenda ini, animonya pun meningkat, di mana ada sekitar 800 peserta yang hadir langsung dan ada sekitar 20.000-an peserta yang hadir melalui online.
“Kalau kami melihat animonya ini, tahun ini audiens peningkatannya luar biasa ya. Jadi di dalam ruangan itu ada sekitar 700 hingga 800 peserta. Namun yang online itu 20.000 lebih. Sementara tahun lalu itu hanya mendapat sekitar 16 ribu ya, ada peningkatan sekitar 25%. Jadi cukup signifikan,” terangnya saat konferensi pers.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment