Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai investasi di Batam melonjak 72,38% menjadi Rp44,01 triliun pada 2025 dibandingkan dengan 2024. Pencapaian tersebut disebut Kepala Badan Pengusaha (BP) Batam Amsakar Achmad buah dari ‘hadiah’ regulasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Untuk angka investasi, ya pertumbuhannya juga sangat signifikan. 2024, realisasi investasi kita Rp25,46 triliun, 2025 itu menjadi Rp44,01 triliun, tumbuh 72,83%. Kalau dilihat dari target 2025, itu angka kita Rp36,9 triliun, realisasi kita Rp44,01 triliun,” katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Amsakar mengatakan ada lima regulasi diatur pemerintah yang mendorong pertumbuhan investasi di Batam.
“Itu Jakarta, Pak Prabowo menghadiahkan kepada Batam itu lima regulasi,” tuturnya.
Pertama adalah Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2025. Kemudian PP No.25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan PP No.28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis resiko.
Lalu kemudian PP No, 27.2025 tentang perluasan wilayah kerja di Batam. Amsakar mengatakan berbagai regulasi tersebut memberikan kemudahan investasi kepada para investor.
“Jadi, saya lihat sekarang ada tiga bidang, tiga kategori perizinan. Itu namanya pelayanan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha,” ucapnya.
Kemudahan investasi lain, dalam hal regulasi ditunjukkan Amsakar di 16 sektor, sebanyak 1.416, dimana jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan yang selama ini diurus ke Kementerian/Lembaga (K/L), sekarang cukup selesai diurus di Batam.
“Nah, ini yang kami sebut dengan support dari Pemerintah Pusat terhadap Batam ini luar biasa,” tuturnya.
Aturan lain yang mendorong investasi ke Batam, menurut Amsakar, adalah PP No.47/2025 yang menjadi dasar pengembangan wilayah kerja yang saat ini sudah mencakup 22 pulai du sekitar Batam.
Dirinya berujar tas mendapatkan arahan Presiden agar melakukan simplifikasi kemudahan pada pelayanan perizinan, maka dirinya beserta jajarannya pun membenahi semua soal perizinan investasi di Batam.
“Dulu untuk mengurus amdal, itu butuh 6 bulan sampai 2 tahun, tapi sekarang dalam hitungan 38 hari itu sudah selesai. PKKPRL untuk wilayah laut, itu dalam hitungan 2 bulan sudah selesai.
“Saya kira ini yang memberikan daya ungkit terhadap perkembangan investasi yang terjadi akhir-akhir ini,” sambungnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment