Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Tepat 20 tahun setelah tsunami Pangandaran melanda pesisir selatan Jawa, para ahli mengingatkan, peristiwa tersebut masih menjadi salah satu pelajaran paling penting dalam mitigasi bencana di Indonesia.
Selain tercatat sebagai tsunami terbesar di Pulau Jawa setelah Banyuwangi 1994, bencana ini juga menjadi titik balik penguatan sistem peringatan dini tsunami nasional hingga kesiapsiagaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ahli Seismologi Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pepen Supendi, Guru Besar Institut Teknologi Sumatra (ITERA) Harkunti Pertiwi Rahayu, serta Ketua Tim Kerja Informasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Weniza dalam diskusi peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran, ditayangkan kanal Youtube InfoBMKG, Kamis (16/7/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa M7,7 yang mengguncang Pangandaran pada pukul 15:19 WIB, 17 Juli 2006 itu pemicu utama tsunami setinggi 4-8 meter di Pangandaran. Gelombang tersebut kemudian menyapu sepanjang 250 kilometer area pantai selatan Jawa, mulai dari Pangandaran, Jawa Tengah bagian selatan, hingga wilayah Yogyakarta.
Tragedi besar ini merenggut 668 korban jiwa, menghancurkan tempat tinggal ribuan warga. Ini menjadikan tsunami tersebut sebagai salah satu bencana paling banyak menelan korban jiwa di Indonesia setelah Tsunami Aceh 2004.
Berikut sejumlah catatan penting yang disampaikan para pakar dalam diskusi daring tersebut:
1. Tsunami Pangandaran Salah Satu Terbesar di Jawa
Ahli Seismologi Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pepen Supendi mengatakan tsunami Pangandaran merupakan tsunami terbesar yang pernah terjadi di Pulau Jawa setelah gempa dan tsunami Banyuwangi pada 1994. Peristiwa tersebut juga menjadi salah satu contoh paling penting fenomena tsunami earthquake yang mengubah pemahaman ilmuwan mengenai mekanisme pembangkitan tsunami.
Menurut Pepen, tragedi Pangandaran juga menjadi salah satu pemicu percepatan pembangunan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS). Meski inisiasi pembangunan sistem tersebut dimulai setelah tsunami Aceh 2004, kejadian Pangandaran pada 2006 mempercepat pengembangannya hingga akhirnya diresmikan pada 11 November 2008.
“(Tsunami Pangandaran) ini adalah tsunami terbesar di Jawa, setelah gempa dan tsunami Banyuwangi tahun 1994. Dan ini adalah salah satu contoh tsunami earthquake,” kata Pepen.
2. Gempa Terasa Lemah, Tapi Justru Memicu Tsunami Mematikan
Pepen menjelaskan gempa Pangandaran dikategorikan sebagai tsunami earthquake karena proses patahannya (rupture) berlangsung sangat lambat sehingga memancarkan energi berfrekuensi rendah. Akibatnya, guncangan yang dirasakan masyarakat relatif lemah meski mampu memicu tsunami besar.
Saat kejadian, masyarakat di Pangandaran hanya merasakan guncangan sekitar 3-4 MMI (Modified Mercalli Intensity), sehingga banyak yang menganggap gempa tersebut tidak berbahaya, karena guncangan itu hanya terasa seperti ada truk yang melintas. Padahal, sekitar satu jam kemudian gelombang tsunami datang menerjang kawasan pesisir.
“Gempa dan tsunami Pangandaran dikategorikan sebagai tsunami earthquake karena rupture-nya sangat lambat, sehingga guncangannya itu sebetulnya tidak terlalu dominan, tidak terlalu signifikan. Di Pangandaran saja hanya dirasakan 3 sampai 4 MMI,” ujarnya.
Karena itu, Pepen mengingatkan masyarakat yang berada di kawasan pantai agar tidak menunggu sirine atau peringatan dini ketika merasakan gempa yang berlangsung lama meski guncangannya lemah.
“Ketika Anda merasakan gempa yang cukup lama di kawasan pantai meskipun guncangannya relatif tidak sekuat gempa pada umumnya, itu boleh jadi pertanda bahwa itu adalah tsunami earthquake. Oleh karenanya segera menjauhi pantai karena setiap menit bahkan setiap detik itu bisa menyelamatkan nyawa kita semua,” tegas dia.
3. Tsunami Sempat Mencapai 21 Meter, Diduga Ada Faktor Lain Selain Gempa
Pepen menjelaskan, hasil observasi menunjukkan tinggi tsunami di Pangandaran dan pantai selatan Jawa Tengah umumnya berkisar 5-10 meter. Namun, di kawasan Nusa Kambangan, tinggi tsunami tercatat mencapai sekitar 21 meter.
Menurutnya, sejumlah penelitian menyebut ketinggian tersebut kemungkinan tidak hanya disebabkan oleh patahan gempa di megathrust. Ada dugaan longsoran bawah laut lokal, serta kontribusi splay fault yang ikut memperbesar tinggi tsunami.
“Yang menarik di sini adalah pada ketinggian tsunami maksimum di daerah Nusa Kambangan mencapai 21 meter. Itu salah satu hipotesisnya bahwa ada kemungkinan sumber lain selain dari rupture di megathrust-nya tadi, yaitu adanya longsoran bawah laut lokal. Jadi ada faktor lain, ada secondary tsunami source yang ada di situ,” jelas Pepen.
4. Ancaman Gempa Serupa di Selatan Jawa Masih Ada?
Pepen mengatakan Pusat Studi Gempa Nasional telah mengidentifikasi dua segmen megathrust di selatan Jawa, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan penelitian terbaru, terdapat skenario terburuk di mana kedua segmen tersebut dapat mengalami patahan secara bersamaan.
Ia pun menegaskan, gempa berkekuatan sekitar Magnitudo 7,7 seperti Pangandaran saja sudah cukup menimbulkan kerusakan besar sehingga kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi faktor paling penting.
“Saya ingin mengingatkan bahwa jangankan magnitudo 8, magnitudo 7,7 saja kasus gempa dan tsunami Pangandaran, magnitudo 7,8 gempa dan tsunami Banyuwangi 1994, itu telah cukup meluluhlantakkan kita semua,” katanya.
5. Ketangguhan Industri Pariwisata Pangandaran Masih Jadi PR
Guru Besar Institut Teknologi Sumatra (ITERA) Harkunti Pertiwi Rahayu mengatakan, salah satu pelajaran penting dari tsunami Pangandaran adalah perlunya memperkuat ketangguhan sektor pariwisata melalui Business Continuity Plan (BCP).
Menurutnya, Pangandaran merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berkembang pesat. Namun tsunami 2006 memperlihatkan sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih.
Berdasarkan hasil kajiannya, tingkat ketangguhan industri pariwisata Pangandaran saat ini masih relatif rendah.
“Secara keseluruhan, Pangandaran overall resilience (ketangguhan) level-nya hanya 33,51 persen,” ujar Harkunti.
Ia menilai pemerintah daerah bersama pelaku usaha perlu meningkatkan resiliensi kawasan wisata agar mampu pulih lebih cepat bila kembali diterpa bencana.
“Salah satu cara untuk menghindari ini tentunya diharapkan stakeholders di Pangandaran, khususnya untuk tourism industry, bisa meningkatkan business resilience level-nya jadi tidak 33,51 persen, bisa naik mungkin ke 50 persen atau lebih dari itu,” katanya.
6. Rambu Tsunami Perlu Distandardisasi agar Tidak Membingungkan
Selain itu, Harkunti menyoroti masih beragamnya rambu evakuasi tsunami di lapangan. Menurutnya, perbedaan desain rambu yang berasal dari berbagai program dan donor berpotensi membingungkan masyarakat maupun wisatawan ketika harus melakukan evakuasi.
Ia mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki standar nasional untuk rambu tsunami. Namun implementasinya di lapangan masih belum seragam sehingga perlu terus dibenahi.
“Yang saya temui di Pangandaran ternyata Tsunami Signage itu atau rambu-rambu tsunami sangat beragam. Meskipun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah mengeluarkan standar, tetapi masih ada saya lihat beberapa rambu-rambu tsunami yang sesuai dengan donor,” ujarnya.
Menurut Harkunti, persoalan tidak hanya pada bentuk rambu, tetapi juga arah evakuasi yang di beberapa lokasi dapat membingungkan pendatang.
“Rambunya nggak salah ya, tetapi di dalam penerapannya tolong perlu ada penjelasan,” kata dia.
7. Sistem Peringatan Dini Kini Jauh Lebih Cepat
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Informasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Weniza mengatakan tragedi Pangandaran menjadi salah satu momentum penting percepatan pengembangan InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System).
Saat ini, BMKG telah mampu menyampaikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami hanya dalam waktu sekitar tiga menit berkat penguatan jaringan seismograf, tide gauge, serta berbagai kanal diseminasi informasi.
“Perjalanan waktu di tahun 2008 hingga tahun 2018 kita telah mampu untuk memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami pada waktu kurang dari 5 menit. Dan saat ini dengan perkembangan teknologi, dengan penambahan peralatan, kita mampu untuk memberikan informasi gempa dan tsunami dalam waktu 3 sampai 5 menit,” kata Weniza.
Menurutnya, BMKG juga terus mengembangkan teknologi peringatan dini melalui Sistem Garuda, Earthquake Early Warning System (EEWS), serta penguatan kolaborasi antar lembaga dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
 Tragedi Tsunami 2006 di Pangandaran Jawa Barat. (Istimewa) Foto: (Istimewa)
|
Leave a comment