Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan kekuatan laut antara Amerika Serikat (AS) dan China kian tajam. Di saat China memperbesar armada dengan dukungan industri pembuatan kapal yang kuat, AS justru masih menghadapi keterlambatan produksi dan lemahnya kapasitas galangan domestik.
Pada abad ke-18, politikus Inggris William Blackstone menyebut Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) sebagai “benteng terapung yang melindungi negara kepulauan tersebut”.
Kini, bukan lagi Inggris yang menguasai lautan, melainkan Amerika Serikat. Dominasi angkatan laut AS mulai terancam seiring China membangun kekuatan maritimnya sendiri.
China berupaya memperkuat kendali atas wilayah perairan yang diklaim sebagai teritorialnya, meski ditentang negara-negara tetangga. Ambisi memperluas pengaruh global turut mendorong ekspansi angkatan lautnya.
Dalam waktu yang relatif singkat, angkatan laut China berkembang dari angkatan laut kecil yang berfokus pada pertahanan pesisir menjadi yang terbesar di dunia, menurut laporan Departemen Pertahanan AS pada 2020.
Saat itu, China memiliki 350 kapal tempur, termasuk kapal perang, kapal induk, kapal penyapu ranjau, dan kapal pendukung. Jumlah tersebut melampaui 293 kapal milik AS, yang nyaris tidak bertambah selama dua dekade.
Rencana China memperbesar armadanya menjadi 435 kapal pada 2030 dinilai cukup realistis.
Sebaliknya, target Amerika Serikat menambah 58 kapal ke armadanya pada 2031, termasuk membangun kapal perang kelas “Trump” bertenaga nuklir yang diusulkan Presiden tahun lalu, dinilai sulit diwujudkan.
Pasalnya, China memiliki keunggulan yang tidak dimiliki AS, yakni industri pembuatan kapal komersial berskala besar yang menjadi penopang utama kebangkitannya sebagai kekuatan angkatan laut.
Setelah Perang Dunia II, dominasi industri pembuatan kapal Eropa mulai digeser Jepang yang mengandalkan baja dan tenaga kerja murah serta metode produksi baru, sebelum kemudian beralih ke Korea Selatan.
Kini, China menjadi pemain dominan. Dalam 25 tahun terakhir, porsinya terhadap total tonase pembangunan kapal dunia meningkat dari 5% menjadi lebih dari 50%. Sebaliknya, industri pembuatan kapal komersial AS nyaris tidak diperhitungkan, sehingga menyulitkan angkatan lautnya mengimbangi China.
Matthew Funaiole dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan industri pembuatan kapal komersial China “berkaitan erat” dengan angkatan lautnya. Keterkaitan aktivitas sipil dan militer membuat galangan kapal tetap aktif.
Ketika pesanan komersial melambat, fasilitas galangan dapat digunakan untuk mengerjakan kapal militer sehingga meningkatkan tingkat pengembalian investasi.
Kapal perang memang jauh lebih kompleks dibandingkan kapal komersial seperti kapal kontainer. Keduanya tetap memiliki banyak kesamaan, mulai dari struktur baja dan sistem perpipaan hingga mesin dan baling-baling. Marzio Forlini dari Bain mengatakan berbagai jenis kapal juga memiliki banyak kesamaan pada fondasi dasarnya.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa Eropa masih memiliki industri kapal militer yang kuat. Kawasan ini mempertahankan industri pembuatan kapal komersial untuk kapal khusus, seperti kapal pesiar, kapal pemecah es, dan kapal pendukung energi lepas pantai.
Industri kapal militernya tidak hanya memasok kebutuhan domestik, tetapi juga pasar ekspor. Menurut Michael Potter dari Accenture, galangan kapal sipil tidak hanya menyediakan kapasitas produksi, tetapi juga menjadi tempat mengasah keterampilan untuk mengintegrasikan sistem persenjataan, radar, dan perangkat pertahanan lainnya.
Pierroberto Folgiero, CEO Fincantieri, perusahaan pembuat kapal terbesar di Eropa, juga menilai industri kapal komersial dan militer saling melengkapi.
Hal itu terlihat dari kesamaan keterampilan manufaktur, ketersediaan galangan kapal, hingga rantai pasok yang saling beririsan. Folgiero mencontohkan kapal pesiar yang menjadi spesialisasi Fincantieri.
Kapal jenis ini memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena harus dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk pembangkit listrik dan sistem air, untuk melayani hingga 10.000 orang serta 20 restoran.
Menurut Folgiero, jika pemerintah ingin mengembangkan industri pembuatan kapal militer, “industri pembuatan kapal sipil harus dibina dan dilindungi.”
Di Amerika Serikat, upaya untuk melindungi industri pembuatan kapal domestik justru berdampak sebaliknya. Jones Act, aturan yang diberlakukan pada 1920 untuk mendorong industri pembuatan kapal dalam negeri, justru menjadi penghambat. Aturan tersebut mewajibkan pengangkutan antarpelabuhan domestik menggunakan kapal yang dibuat dan diawaki oleh warga AS.
Kebijakan ini membuat persaingan menjadi terbatas dan biaya terus meningkat. Jones Act menjadi salah satu alasan utama mengapa pada 2025 AS hanya menyumbang 0,03% dari total tonase kapal yang dibangun secara global. Aturan tersebut untuk sementara tidak diberlalukan agar kapal tanker asing dapat membantu mengangkut minyak sebagai bagian dari upaya menekan harga bahan bakar di AS.
Lemahnya industri pembuatan kapal komersial AS berdampak besar terhadap angkatan laut negara tersebut. Galangan kapalnya kesulitan menyelesaikan pembangunan kapal tepat waktu dan sesuai anggaran.
Dua kapal induk yang tengah dibangun oleh anak usaha Huntington Ingalls Industries, perusahaan pembuat kapal militer terbesar di AS, semula dijadwalkan selesai pada Maret 2028.
Kini, penyelesaiannya diperkirakan terlambat lebih dari dua tahun. Sebanyak 80% program pembangunan fregat, kapal selam, dan kapal militer lainnya juga mengalami keterlambatan.
Para politikus AS menyadari persoalan tersebut. Ships for America Act, rancangan undang-undang bipartisan yang diusulkan pada 2025, menargetkan penambahan 250 kapal pada armada sipil AS dalam sepuluh tahun melalui subsidi dan berbagai kebijakan lainnya.
Pada Februari, pemerintah juga meluncurkan Maritime Action Plan yang mencakup pembentukan dana senilai US$20 miliar atau sekitar Rp358,5 triliun (US$1 = Rp17.926) untuk investasi di industri pembuatan kapal.
Pemerintah AS turut meluncurkan inisiatif bertajuk “Make American Shipbuilding Great Again” untuk menarik tenaga ahli dan investasi dari Korea Selatan. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil.
Bulan lalu, tiga perusahaan pembuat kapal terbesar Korea Selatan mengumumkan 15 proyek kerja sama untuk meningkatkan fasilitas galangan yang sudah ada maupun membangun galangan baru di AS. Sejumlah anggota parlemen bahkan mengusulkan perubahan aturan pengadaan AS agar kapal militer dapat dibangun oleh negara sekutu seperti Jepang atau Korea Selatan.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(slm/slm)
Leave a comment