Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah proyek apartemen mangkrak nampak terlihat di wilayah Jabodetabek. Kondisinya beragam bahkan ada yang hampir rampung. Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Syawali mengatakan terdapat dilema dalam pembangunan hunian vertikal karena pengembang membutuhkan modal besar untuk menghasilkan unit siap huni, sementara perbankan juga mempertimbangkan kepastian konsumennya.
Pembangunan apartemen membutuhkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rumah tapak. Pengembang harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk menyelesaikan struktur bangunan, fasilitas hingga finishing sebelum hunian dapat dihuni.
“Ya karena kan kebijakan pemerintah melalui bank ya, melalui perbankan bahwa saat akad tuh harus ready stock. Bayangin membangun kalau satu rumah okelah ya bisa ditangani Rp100-200 juta, tapi kalau membangun gedung dengan fasilitas dengan finishing-nya itu agak-agak berat, apalagi jadi serba salah ya telur dulu apa ayam dulu,” kata Syawali kepada CNBC Indonesia, Senin (31/8/2026)
Kondisi tersebut membuat pengembang harus menanggung kebutuhan modal di depan sebelum seluruh unit dapat terserap. Ketika penjualan tidak sesuai target, proyek berisiko berhenti di tengah jalan.
Dari sisi bank, kehati-hatian juga muncul karena pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan proyek dan calon konsumen. Jika proyek tidak berjalan atau konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban, risiko kredit bermasalah dapat meningkat.
 Suasana Apartemen mangkrak The Lana Alam Sutra di Kawasan Tangerang, Banten, Selasa (12/9/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Suasana Apartemen mangkrak The Lana Alam Sutra di Kawasan Tangerang, Banten, Selasa (12/9/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
|
“Karena perbankan nggak mau juga risiko khawatir nanti si konsumennya belum pasti, akhirnya mangkrak ya terjadi NPL dan lain-lain macet, mandek ya rugi juga bagian analis mereka atau tim risk-nya,” sebutnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hunian vertikal tidak bisa hanya mengandalkan pengembang. Kesiapan pembiayaan, minat konsumen dan aturan pemerintah perlu berjalan dalam satu ekosistem agar proyek tidak berhenti ketika sudah masuk tahap pembangunan.
Asprumnas menilai persoalan hunian membutuhkan keterlibatan seluruh pihak sejak awal. Pertemuan dan pembahasan saja dinilai belum cukup apabila tidak diikuti langkah konkret untuk mengatasi hambatan di lapangan.
“Nah, memang ini sangat dilema. Tentunya satu, edukasi tentang dari segi konsumen dulu ya, kita bicara ekosistem kan. Konsumen, pengembang, perbankan sama regulasi pemerintah pusat ataupun daerah. Nah ini harus benar-benar menyadari sesadar-sadarnya bukan hanya sekilas ada rapat, ada pertemuan, ada FGD, ada seminar, oke habis itu sudah lupa, nggak mau pusing. Nah ini harus ditumbuh kembangkan kesadaran penuh bukan kesadaran basa-basilah,” ujarnya.
(fys/wur)
Leave a comment