Jakarta, CNBC Indonesia – Energi memiliki posisi sangat strategis dalam menopang layanan komunikasi dan layanan publik. Tidak hanya menghidupkan jaringan komunikasi, energi adalah nadi yang membangun pusat data, sistem pembayaran, hingga berbagai platform pelayanan publik.
Keberadaan energi memastikan Base Transceiver Station (BTS), jaringan fiber optik, stasiun pemancar, data center, hingga sistem satelit tetap hidup.
Dengan besarnya peran energi, maka gangguan pasokan kemudian tidak berhenti pada persoalan listrik padam. Dampaknya bisa merembet menjadi gangguan komunikasi, terputusnya akses informasi, terganggunya transaksi digital, hingga terhambatnya pelayanan publik
 Ilustrasi Data Center. (Dok. Pexels) Foto: Ilustrasi Data Center. (Dok. Pexels)
|
Di tengah ancaman krisis energi global, kemampuan menjaga rantai ini menjadi kunci agar negara tetap hadir dan pelayanan publik tidak ikut “padam”.
Bayangkan jika energi tiba-tiba terganggu. Bukan hanya lampu yang padam atau aktivitas industri yang terhenti, tetapi juga lalu lintas layanan pemerintah yang ikut tersendat.
Pentingnya Membangun Ketahanan Energi di Era Digital
Perang Iran yang meletus sejak akhir Februari 2026 membuka mata dunia akan pentingnya ketahanan energi.
Perang membuat Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi nadi perdagangan komoditas energi dunia, mulai dari minyak hingga gas. Dunia pun kelabakan karena pasokan energi mendadak berkurang.
Dalam hal pasokan energi, terutama untuk listrik, Indonesia diuntungkan karena sekitar 40% pasokan energi primernya menggunakan batu bara. Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar membuat dampak guncangan energi bisa dimitigasi.
Indonesia juga berupaya mengantisipasi risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah dengan mendiversifikasi sumber impor minyak mentah, termasuk mencari pasokan dari Amerika Serikat dan kawasan lain di luar Timur Tengah.
Membangun ketahanan energi bukan sekadar mencari sumber pasokan sebanyak-banyaknya. Pemerintah juga harus memastikan energi tersedia, pembangkit siap bekerja, bahan bakar aman, jaringan transmisi kuat dan sistem mampu merespons perubahan kebutuhan, terutama di dunia digital.
Peran BUMN seperti PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun menjadi sangat vital.
Jika PLN menjadi pemasok utama listrik untuk menghidupkan infrastruktur digital, Pertamina berperan memastikan ketersediaan BBM yang menopang distribusi energi, mobilitas, serta sumber listrik cadangan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Pertamina menopang rantai energi dan operasional lapangan. BBM dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan distribusi yang mengangkut perangkat telekomunikasi, teknisi, dan pasokan energi ke berbagai daerah.
Tower Base Transceiver Station Milik Telkomsel Bukit Dengas. (Dok. Telkomsel) Foto: Tower Base Transceiver Station Milik Telkomsel Bukit Dengas. (Dok. Telkomsel)
|
Di lokasi tertentu, BBM juga digunakan untuk genset cadangan BTS, terutama ketika pasokan listrik utama terganggu atau jaringan listrik belum menjangkau wilayah tersebut.
BTS membutuhkan listrik 24 jam sedangkan ada sekitar 740.000 BTS di seluruh indonesia. Ketika listrik dari jaringan PLN padam atau belum tersedia, genset berbahan bakar diesel/BBM dapat menjadi sumber listrik cadangan agar BTS tetap beroperasi.
BBM tidak hanya digunakan kendaraan, tetapi juga menjadi energi pendukung infrastruktur telekomunikasi.
Di sisi lain, PLN menjadi fondasi listrik infrastruktur digital. Pasokan listrik PLN dibutuhkan untuk mengoperasikan BTS, jaringan fiber optik, perangkat transmisi, pusat data, kantor pemerintahan, sekolah, puskesmas, hingga fasilitas pelayanan publik.
Semakin stabil pasokan listrik, semakin kecil risiko gangguan terhadap konektivitas dan layanan digital.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sepanjang tahun 2025 kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional mencapai 107,51 gigawatt (GW).
PLN bertugas membangun listrik sampai daerah terpencil, memperkuat jaringan serta mengembangkan sumber energi alternatif, mulai dari tenaga surya hingga gas bumi.
Pengembangan energi baru dan terbarukan ini juga menjadi bagian penting pemerintah dalam membangun ketahanan energi.
Perubahan cara masyarakat Indonesia mengakses informasi berlangsung semakin cepat. Internet kini bukan lagi sekadar teknologi pelengkap, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Perkembangan internet tentu saja didukung oleh rasio elektrifikasi yang semakin tinggi. Tanpa listrik, internet tidak bisa hidup.
Listrik menghidupkan infrastruktur digital, infrastruktur mengalirkan data, BTS memancarkan sinyal, handphone menerima informasi, dan masyarakat menikmati layanan digital.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi nasional Indonesia mencapai 99,83% pada triwulan I-2026, naik signifikan dibandingkan posisi satu dekade lalu pada 2016 yang sebesar 91,16%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 72,78% pada 2024. Artinya, dalam tiga tahun, semakin banyak masyarakat yang terhubung ke ruang digital.
perkembangan TIK Foto: BPS
|
Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Akses internet di wilayah perkotaan meningkat dari 71,81% menjadi 79,14%, sementara di perdesaan melonjak lebih tajam dari 49,30% menjadi 63,71%.
Sebanyak 99,08% pengguna internet pada 2024 mengakses internet melalui telepon seluler. Laptop hanya digunakan oleh 10,12% penduduk dan komputer desktop 2,62%.
Media masarakat mengakses internet Foto: BPS
|
Aktivitas masyarakat di dunia maya memang masih didominasi hiburan sebesar 85,29%, disusul media sosial 77,57% serta pencarian informasi dan berita 77,50%.
Namun, internet juga mulai banyak digunakan untuk membeli barang dan jasa mencapai 23%, layanan finansial 11,57%, pembelajaran daring 9,96%, dan bekerja dari rumah hanya 1,60%.
Tak hanya masyarakat, internet kini menjadi jalur lalu lintas baru pelayanan pemerintah.
Masyarakat semakin bisa mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Membuat dokumen kependudukan, membayar pajak, mengecek BPJS, mencari sekolah, mengurus bansos, mengurus izin usaha, memperpanjang SIM, mengurus paspor hingga menyampaikan pengaduan pemerintah semakin bisa dilakukan melalui layar ponsel.
Perubahan ini membuat pelayanan publik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada gedung kantor dan antrean panjang. Layanan pemerintah kini bergerak mengikuti masyarakat ke ruang digital.
Suasana pelayanan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/2/2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru membuat dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat dicairkan jika peserta berusia 56 Tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Suasana pelayanan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/2/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
|
Perubahan ini juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan. Bukan lagi sekadar membangun banyak aplikasi, tetapi mulai membangun ekosistem layanan yang terintegrasi.
Seluruh lalu lintas digital tersebut membutuhkan energi agar dapat bekerja tanpa henti.
Kebutuhan Energi Makin Besar
Dengan makin besarnya penggunaan internet, kebutuhan energi juga membesar.
Data U.S. Energy Information Administration (EIA), jaringan transmisi data secara global menggunakan sekitar 260-360 terawatt-hour (TWh) listrik pada 2022.
Untuk data center, skalanya jauh lebih besar. IEA memperkirakan data center dunia mengonsumsi sekitar 415 TWh listrik pada 2024, setara sekitar 1,5% konsumsi listrik global.
Sebagai pembanding dari operator lokal, total penggunaan listrik TelkomGroup mencapai 2.448.592.668 kWh, atau sekitar 2,45 TWh sepanjang 2025. Angka ini naik dari 2,39 TWh pada 2024.
Menara Telkom Foto: Telkom
|
Penggunaan listrik TelkomGroup salah satunya adalah untuk data center.
Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyebut dengan lebih dari 212 juta pengguna internet dan lonjakan adopsi cloud, e-commerce, hingga fintech, kebutuhan akan pusat data (Data Center) meningkat pesat.
Indonesia memiliki 185 Data Center dengan kapasitas 274 MW, dan ditargetkan mencapai lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Lonjakan itu bukan sekadar penambahan gedung dan server. Jika kapasitas 2.000 MW diasumsikan beroperasi penuh selama 24 jam, kebutuhan energinya secara teoritis mencapai sekitar 17,52 terawatt hour (TWh) per tahun.
Sebagai pembanding, PLN mencatat penjualan listrik nasional pada 2025 mencapai 317,69 TWh. Dengan demikian, kebutuhan teoritis data center berkapasitas 2.000 MW tersebut setara sekitar 5,5% dari penjualan listrik nasional setahun.
Dengan kata lain, ketika kapasitas data center Indonesia bergerak dari 274 MW menuju lebih dari 2.000 MW, yang perlu disiapkan bukan hanya infrastruktur digital.
Di belakangnya terdapat kebutuhan terhadap pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu, distribusi hingga cadangan daya.
Pada akhirnya, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Ketersediaan listrik dan energi yang andal tidak hanya memastikan rumah tangga dan dunia usaha dapat beraktivitas, tetapi juga menjaga layanan publik tetap berjalan, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan.
Karena itu, memperkuat ketahanan energi bukan sekadar menjaga pasokan listrik, tetapi juga memastikan roda kehidupan, layanan publik, dan komunikasi masyarakat t
Ilustrasi Data Center. (Dok. Pexels) Foto: Ilustrasi Data Center. (Dok. Pexels)
Tower Base Transceiver Station Milik Telkomsel Bukit Dengas. (Dok. Telkomsel) Foto: Tower Base Transceiver Station Milik Telkomsel Bukit Dengas. (Dok. Telkomsel)
Leave a comment