Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha tekstil meminta pemerintah tidak menjadikan persoalan stok barang ritel yang mulai menipis sebagai alasan untuk membuka kembali keran impor produk tekstil jadi.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan adanya keluhan dari pelaku usaha ritel mengenai stok barang yang mulai tipis, khususnya produk yang aliran pasokannya masih bergantung dari luar negeri.
Airlangga sebelumnya menyebut pemerintah perlu mendorong distribusi dan ketersediaan stok agar aktivitas belanja masyarakat tetap berlangsung di dalam negeri. Pemerintah juga berharap pasokan barang dapat lebih banyak berasal dari dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengingatkan agar persoalan stok tidak berujung pada masuknya kembali barang impor murah yang berpotensi menekan industri konveksi nasional.
“Jangan sampai alasan stok menipis ini menjadi pintu masuk kembali banjirnya barang impor murah ke pasar domestik,” tegas Nandi kepada CNBC Indonesia, Senin (31/8/26).
Kondisi IKM konveksi di berbagai daerah hingga kini masih dalam tahap bertahan. Peningkatan pesanan juga belum terlihat signifikan, sehingga kapasitas produksi pelaku usaha masih belum dimanfaatkan secara penuh.
“Faktanya di lapangan, barang murah masih menjamur baik di platform online maupun pasar offline. Ini artinya masalahnya bukan pada ketersediaan barang, tapi pada daya saing dan keberpihakan,” ujarnya.
Persoalan pasokan ritel semestinya dapat menjadi peluang bagi industri dalam negeri, terutama IKM konveksi, untuk mengisi kebutuhan pasar. Terlebih, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan aturan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait pembatasan impor barang jadi tekstil.
IPKB pun meminta pemerintah melihat kondisi pasokan di tingkat produsen sebelum menentukan kebijakan impor. Pasalnya, masih terdapat kapasitas produksi, tenaga kerja, hingga stok produk lokal yang dapat dimanfaatkan.
“Data kami menunjukkan, kapasitas produksi IKM konveksi masih banyak yang menganggur. Tenaga kerja jahit masih banyak yang membutuhkan order. Gudang-gudang IKM masih terisi produk dalam negeri yang siap dipasok,” jelasnya.
Karena itu, Nandi mendorong pemerintah menghubungkan kebutuhan ritel dengan kapasitas produksi IKM dalam negeri. Menurut dia, proses kurasi dan fasilitasi perlu dipercepat agar produk lokal yang sudah tersedia dapat segera masuk ke pasar.
Di sisi lain, pengawasan terhadap barang impor ilegal dan barang bekas juga dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah produk impor murah kembali membanjiri pasar domestik dan semakin menekan pelaku usaha lokal. Keberlangsungan pasar domestik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang bagi konsumen, tetapi juga menyangkut keberlangsungan lapangan kerja.
“IKM Konveksi menyerap lebih 3 sampai 4 juta tenaga kerja. Menjaga pasar domestik berarti menjaga lapangan kerja dan ketahanan ekonomi rakyat. IKM Konveksi akan bangkit dengan sendirinya jika pasar domestik kita jaga,” pungkas Nandi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan adanya keluhan dari pelaku usaha ritel mengenai stok barang yang mulai tipis. Kondisi ini terutama terjadi pada produk yang aliran barangnya masih bergantung dari luar negeri.
Airlangga mengatakan, persoalan stok dan distribusi menjadi salah satu hal yang perlu segera didorong, agar aktivitas belanja masyarakat tetap berlangsung di dalam negeri.
“Nah tentu beberapa hal yang juga perlu didorong adalah distribusi, kemudian juga mengenai stok. Saya mendapatkan banyak masukan, bahwa stoknya itu tipis-tipis, terutama yang mengandung aliran barang dari luar negeri. Tetapi tentu kita berharap bahwa aliran barang juga bisa didorong dari dalam negeri,” kata Airlangga dalam paparannya saat membuka acara Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
(dce)
Leave a comment