Subang, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ambisi pemerintah dalam mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengubah sistem pemerintahan. Salah satu dampak yang diharapkan adalah berkurangnya potensi korupsi dengan memangkas interaksi langsung antarorang dalam pelayanan pemerintahan.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan Government Technology berbasis AI. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan akan membuat proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat bertemu langsung dengan aparat.
“Karena kita sekarang sudah mempromosikan Government Technology yang berbasis AI, itu akan membuat transparansi, membuat tadi kita lebih terbuka dan itu akan mengurangi korupsi,” kata Luhut saat peresmian pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Pemanfaatan teknologi seperti face recognition dan biometrik akan menjadi bagian penting dalam sistem pendataan pemerintah. Dengan sistem tersebut, proses identifikasi masyarakat dapat dilakukan secara digital sehingga ketergantungan terhadap proses manual dapat dikurangi.
“Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang karena semua dengan face recognition, dengan biometrik, itu sudah semua bisa didapat,” ujarnya.
Luhut menilai digitalisasi pendataan tersebut merupakan salah satu lompatan penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo,” kata Luhut.
Menurutnya, sistem pendataan berbasis teknologi juga akan berperan dalam memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan.
Luhut bahkan mengungkap rencana perubahan pola pemberian insentif. Pemerintah ke depan disebut akan mengurangi pemberian insentif melalui subsidi terhadap produk dan mengarahkannya langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi kepada insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat yang ingin mendapatkan bansos nantinya perlu melakukan registrasi. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.
“Jadi nanti sekian puluh juta atau ratusan juta penduduk kita yang qualified untuk menerima tadi cash transfer, itu akan saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan,” kata Luhut.
(haa/haa)
Leave a comment