Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menerjunkan jajaran Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
“Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya mengatakan, tim DJPb yang turut diterjunkan untuk mengawasi SPPG akan turut memberikan laporan langsung kepada dirinya maupun Badan Gizi Nasional (BGN) bila menemukan adanya permasalahan tata kelola.
Jika nantinya laporan temuan tidak ditindaklanjuti, ia mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memangkas anggaran program MBG.
“Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco ya kita kasih masukan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan. Dan kalau enggak didengar ya kita kurangin anggarannya otomatis,” ucap Urbaya.
Sejauh ini, Purbaya menganggap, pelaksanaan program MBG sudah semakin baik, terutama setelah di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Menurutnya Sudaryono sudah semakin efisien dalam menjalankan program priortias Presiden Prabowo Subianto itu.
Pada tahun ini saja, Sudaryono kata Purbaya mampu memangkas kebutuhan pelaksanaan program MBG dari semula Rp 330 triliun menjadi Rp 270 triliun. Lalu semakin efisien ke level Rp 240 triliun. Ia optimistis, pelaksanaan MBG pada tahun ini bahkan cukup menggunakan anggaran di bawah Rp 200 triliun.
“Jadi kepala BGN yang baru, orangnya cukup bagus ya. Bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi implementasi program itu. Sudah ada penghematan yang besar,” ungkap Purbaya.
Sampai dengan 2027, Purbaya mengatakan, pelaksanaan program MBG juga maksimal hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 240 triliun.
“Itu kan dianggarkan Rp 240 triliunan ya, anggarannya segitu. Cuma nanti kita lihat apakah langkah-langkah efisiensi yang sedang dijalankan oleh BGN akan benar-benar bisa menekan ke bawah apa enggak. Tapi saya pikir sih patokannya segitu, Rp 240 triliun maksimum,” tegas Purbaya.
(arj/arj)
Leave a comment