Strategi Prabowo Mendayung Politik Luar Negeri

Beberapa negara bahkan dikunjungi berulang kali karena kepentingan strategis yang dianggap mendesak. Malaysia dikunjungi lima kali, Uni Emirat Arab, Perancis dan Rusia empat kali, sementara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Mesir masing-masing tiga kali. China, Korea Selatan, Jepang, Yordania, India, masuk dalam daftar kunjungan berulang dengan frekuensi dua kali. Dari seluruh agenda tersebut, sebelas kunjungan bersifat multilateral. Sisanya merupakan kunjungan bilateral dengan tujuan spesifik dan terarah.

Intensitas ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah dan efektivitas strategi politik luar negeri yang sedang dijalankan. Apakah frekuensi tinggi tersebut mencerminkan diplomasi aktif yang produktif? Atau justru menjadi simbol pendekatan yang terlalu luas tanpa prioritas jelas? Dalam konteks global yang semakin multipolar, strategi seperti ini memang terlihat relevan, tetapi tetap menyisakan ruang kritik yang penting untuk dikemukakan.

Kunjungan terakhir pada Jumat (11-14/09/2026) ke India menghadiri KTT ke-18 BRICS. Dalam KTT BRICS ini, menegaskan rencana strategis Indonesia untuk mencapai kemandirian nasional, terutama dalam pangan dan energi. Dua topik ini selalu disampaikan Prabowo dalam setiap pertemuannya dengan pemimpin negara lain, selain mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan kerjasama global.

Sebelumnya, Selasa (1/09/2026) ke Vladivostok Rusia menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11, merupakan kunjungan keempatnya. Pada kunjungan ke Vladivostok Rusia terakhir ini, kehadiran Prabowo ditengarai akan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus menjalin kerja sama energi. Pada kunjungan sebelumnya ke Moskow, pada Minggu (12/04/2026), membahas geopolitik dan ketahanan energi dampak perang Israel-USA vs Iran. Kunjungan ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Prabowo mencoba memainkan peran dalam dinamika geopolitik global.

Dalam situasi ketika ketegangan Timur Tengah memicu gangguan rantai pasok energi dunia, langkah Indonesia untuk menjajaki kerja sama dengan Rusia, termasuk memperkuat posisi Indonesia di dalam BRICS, dapat dipahami sebagai upaya mengamankan kebutuhan domestik. Namun, langkah ini juga membuka potensi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang memiliki posisi berbeda terhadap Rusia.

Indonesia memang sejak awal menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak cukup hanya dijadikan slogan normatif. Politik luar negeri harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan domestik.

Dalam konteks inilah, kebijakan Prabowo bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada 26 Januari 2026 dapat dipahami. Forum tersebut dibentuk dengan tujuan mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel.

Keputusan bergabung dalam BoP memicu reaksi beragam di dalam negeri, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut berisiko terhadap konsistensi posisi Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. Politik luar negeri memang selalu berkelindan dengan persepsi domestik, legitimasi politik, serta sensitivitas ideologis masyarakat.

Prabowo tampaknya menyadari hal ini, sehingga ia mengundang tokoh-tokoh agama untuk memberikan penjelasan dan membangun pemahaman bersama. Langkah tersebut berhasil meredam sebagian kritik, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan perdebatan. Sayangnya, belum sempat BoP melakukan apa pun untuk Gaza, USA-Israel malah menyerang Iran, yang sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. BoP pun mengering sebelum berkembang.

Di sisi lain, kunjungan ke Rusia juga memperlihatkan dimensi pragmatis dalam kebijakan luar negeri. Sebagai salah satu produsen energi terbesar dunia, Rusia menjadi mitra yang sulit diabaikan. Apalagi Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan terhadap minyak Rusia.

Namun demikian, pendekatan pragmatis ini tidak lepas dari risiko geopolitik yang kompleks. Ketika Indonesia mendekat ke Rusia, dan juga BRICS, pada saat yang sama ia harus menjaga hubungan dengan USA dan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan berbeda.

Di sinilah terlihat tantangan utama dalam strategi “mendayung di antara dua karang”. Metafora ini tepat menjadi gambaran politik luar negeri Indonesia.

Prabowo tampaknya mengadopsi prinsip yang sederhana namun ambisius dalam menjalankan diplomasi internasional. Ia sering menyampaikan bahwa satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan masih kurang. Prinsip ini mencerminkan keinginan untuk merangkul sebanyak mungkin mitra tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Di dalam negeri, pendekatan serupa telah diterapkan melalui pembentukan koalisi besar yang melibatkan berbagai partai politik.

Namun, pertanyaan besar muncul ketika prinsip tersebut diterapkan dalam hubungan internasional. Berbeda dengan politik domestik, hubungan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pragmatis. Ada faktor ideologi, sejarah, dan aliansi strategis. Negara-negara besar memiliki kepentingan yang sering kali saling bertentangan, sehingga sulit bagi satu negara untuk berada di semua sisi sekaligus tanpa menghadapi tekanan.

Dengan demikian, upaya Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak harus diimbangi dengan kejelasan prioritas dan konsistensi sikap. Misalnya, hubungan dengan Amerika Serikat tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi dan keamanan yang signifikan. Di sisi lain, hubungan dengan China juga sangat penting dalam konteks investasi dan perdagangan. Sementara itu, kerja sama dengan Rusia membuka peluang di sektor energi dan pertahanan. Keterlibatan dalam BRICS membuka peluang ekonomi yang sangat besar. Semua hubungan ini tidak selalu sejalan, sehingga diperlukan strategi yang cermat untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

Efektivitas strategi Prabowo pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan hasil konkret bagi Indonesia. Diplomasi yang intensif harus diikuti dengan capaian yang terukur, seperti peningkatan investasi, diversifikasi sumber energi, serta penguatan posisi Indonesia dalam forum internasional. Tanpa hasil yang jelas, frekuensi kunjungan yang tinggi berisiko dipersepsikan sebagai aktivitas simbolik yang kurang berdampak.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek efisiensi dan prioritas dalam pelaksanaan diplomasi. Tidak semua kunjungan memiliki nilai strategis yang sama, sehingga diperlukan selektivitas dalam menentukan agenda. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, fokus pada isu-isu kunci seperti ketahanan pangan, energi, dan teknologi menjadi lebih penting

Dapat dipahami bahwa strategi politik luar negeri Prabowo mencerminkan upaya untuk menavigasi kompleksitas dunia yang semakin multipolar. Presiden mencoba memanfaatkan setiap peluang yang ada, sekaligus menghindari konflik yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Pendekatan ini memiliki potensi untuk berhasil, tetapi juga mengandung risiko yang tidak kecil. Keseimbangan antara pragmatisme dan prinsip menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

Indonesia berada pada posisi yang unik dalam peta geopolitik global. Sebagai negara berkembang dengan potensi besar, negara kita memiliki ruang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam berbagai isu internasional. Namun, peran tersebut harus didukung oleh strategi yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Perjalanan luar negeri yang intensif harus dilihat sebagai sarana, bukan tujuan.

Dengan demikian, pertanyaan apakah strategi politik luar negeri Prabowo efektif, tidak dapat dijawab secara sederhana. Perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan berdasarkan hasil yang dicapai serta dampak yang ditimbulkan.

Kritik yang konstruktif penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada pada jalur tepat. Keberhasilan politik luar negeri tidak hanya diukur dari seberapa sering Presiden bepergian, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyatnya.