Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga (K/L). Menurut Prabowo, salah satu penyebabnya adalah adanya birokrat yang memiliki kuasa besar di institusinya.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog bersama sejumlah wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).
Saat itu, Prabowo bicara mengenai visi membangun Universitas Republik Indonesia, yang salah satunya membawahi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Upaya tersebut meniru Prancis yang memiliki sekolah tinggi administrasi negara, Ecole Nationale d’administration (ENA), untuk memiliki administrator yang kuat.
Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno juga memiliki visi itu, dengan membangun LAN. Namun LAN kini disebut hanya sebagai lembaga formalitas untuk meningkatkan karier abdi negara.
“Ini mau saya perbaiki,” katanya.
Prabowo juga menyebut ingin meniru Turki yang memiliki akademi khusus Gubernur. Maka, setelah ada URI diharapkan gubernur, bupati, hingga dirjen akan gembleng pendidikan sebelum menjabat. Meskipun hal ini masih dalam perencanaan.
Dengan cara ini, Prabowo berharap tidak ada lagi birokrat yang tidak bisa tersentuh, layaknya raja kecil. Hingga ketidaksinkronisasi antarlembaga.
“Dan saya katakan kita harus berani dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable,” tegas Prabowo.
“Kemarin-kemarin ada entah dia sinkron sama menteri penguasa dan sebagainya, ada dirjen (direktur jenderal) yang tidak bisa disentuh. Itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state jadi birokrasi yang nggak mau diatur, raja kecil,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, para birokrat ini mengetahui bahwa pemimpin politik hanya bertahan hingga lima tahun, sementara ASN menjabat lama di kementerian itu. Mereka juga mengetahui seluk-beluk dan celah untuk memperoleh keuntungan.
“Ini tidak semua tapi pengalaman saya bener yang anda katakan bener ketidaksinkronan antar KL-KL karena merasa dirinya, raja atau apa. Itu bener,” tuturnya.
Bahkan, ketidaksinkronan ini juga sempat dikeluhkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Karena ada menteri yang enggan bertemu dia meskipun sudah bersurat formal.
“Saya pernah komplain ke Pak Jokowi, beliau presiden, saya menteri. Bapak presiden saya minta waktu menghadap bapak paling lambat saya tiga hari menghadap bapak ini salah satu menteri bapak udah satu tahun saya minta ketemu dia gak mau ketemu saya. Saya tulis surat ke menteri itu dijawab satu tahun kemudian, dari Jakarta ke Jakarta,” tuturnya.
“Menteri Pertahan AS tulis (surat) ke saya. Ini saya sampaikan saya gak sebut namanya tapi. Tapi anda benar, that is our problem kita berani mengakui itu kesulitan kita,” tambahnya.
(emy/miq)
Leave a comment