Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melayangkan peringatan keras kepada para pemimpin dunia terkait laju perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) yang dinilai menyimpan risiko masif dan tak boleh diabaikan.
Sikap tegas ini sekaligus menempatkan Guterres dalam posisi yang berseberangan dengan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya mengklaim bahwa regulasi pengamanan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup.
Menjelang perhelatan Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan depan, Guterres menegaskan kepada awak media bahwa urgensi pengawasan ketat terhadap teknologi pintar ini akan menjadi agenda krusial dalam deretan pertemuannya dengan para kepala negara.
“Kita tidak mampu mengabaikan kekhawatiran yang telah disuarakan, terutama oleh mereka yang berada di garis depan pengembangan AI,” ujar Guterres, dikutip dari Reuters, Kamis (17/9/2026).
“Merupakan tanggung jawab utama setiap pemerintahan untuk melindungi warganya-termasuk dari ancaman kecerdasan buatan,” ujarnya.
Alarm bahaya publik terkait potensi destruktif AI kian bergeming menyusul langkah drastis peneliti perusahaan AI Anthropic, Jacob Coxon, yang memutuskan mundur pekan lalu.
Mundurnya Coxon dilandasi oleh kekhawatiran mendalam bahwa para pengembang teknologi ini meyakini sistem buatan mereka berpotensi memicu kepunahan massal sebelum dekade ini berakhir. Gelombang kecemasan ini turut mendorong sejumlah pemimpin industri teknologi raksasa untuk menyerukan perlambatan laju inovasi AI.
Kendati demikian, Presiden AS Donald Trump bergeming. Pada Senin lalu, ia menyatakan bahwa Washington telah memiliki instrumen pengaman (guardrails) yang memadai untuk mengatur sekaligus menindak badan usaha di sektor AI, seraya meremehkan kekhawatiran yang disuarakan para petinggi industri.
Di sisi lain, Guterres sejak lama konsisten mengampanyekan pembentukan tata kelola AI global. Pada 2023 silam, PBB bahkan telah membentuk dewan penasihat khusus beranggotakan 39 orang yang diisi oleh para eksekutif teknologi, pejabat birokrasi, hingga akademisi global dari berbagai negara adidaya seperti AS, Rusia, dan Jepang.
Para diplomat juga membocorkan bahwa Dewan Keamanan PBB berencana menggelar sidang khusus membahas AI di sela-sela KTT tahunan para pemimpin dunia pekan depan-sebuah kelanjutan dari pertemuan perdana dewan beranggotakan 15 negara tersebut pada 2023 lalu.
Menurut Guterres, negara-negara yang memegang kendali atas teknologi terdepan AI wajib membangun kanal komunikasi yang intensif, skema pertukaran informasi transparan, serta merumuskan standar pengaman bersama. Langkah ini dinilai mendesak guna membendung persaingan tidak sehat (race to the bottom) yang dikhawatirkan dapat memicu bencana global di masa depan.
Sementara itu, Trump justru memandang bahwa keraguan terhadap pengembangan AI domestik hanya akan menjadi angin segar bagi kompetitor utamanya, yakni China.
Di tengah memanasnya diskursus ini, Trump dijadwalkan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Washington pekan depan. Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa delegasi tingkat menengah dari kedua negara sempat merancang pertemuan terpisah pada pertengahan September guna membahas secara khusus potensi risiko siber dan AI.
“Kita memerlukan pemahaman bersama tentang bagaimana cara memajukan pengembangan AI yang aman, terjamin, dan bertanggung jawab-sekaligus mengidentifikasi kapan sistem yang semakin kuat ini memerlukan pengamanan yang lebih ketat, atau langkah-langkah tambahan untuk mengelola potensi risiko,” pungkas Guterres.
(fab/fab)
Leave a comment