Jakarta, CNBC Indonesia – Raja Malaysia Sultan Ibrahim pada Jumat (18/9/2026) memberikan pengampunan bersyarat kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Keputusan tersebut memungkinkan Najib tak dihukum di penjara melainkan menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Keputusan itu diumumkan Departemen Urusan Hukum di bawah Departemen Perdana Menteri (PM) Malaysia. Pernyataan diberikan setelah pertemuan Lembaga Pengampunan Wilayah Federal yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim.
“Raja Sultan Ibrahim telah menyetujui untuk memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib Razak, yang memungkinkan dia menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028,” demikian pernyataan pemerintah Malaysia, seperti dilaporkan Reuters, Jumat (18/9/2026).
Najib sendiri merupakan merupakan menjabat sebagai PM Malaysia pada 2009-2018. Pria 73 tahun itu dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Najib telah berulang kali membantah melakukan kesalahan dan menyatakan dirinya dijadikan kambing hitam dalam skema kompleks yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar. Dalam kasus SRC International, salah satu mantan unit 1MDB, Najib sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.
Namun, pada 2024, hukuman tersebut dipangkas menjadi enam tahun. Sementara denda yang semula RM210 juta dikurangi menjadi RM50 juta.
Dengan keputusan terbaru, Najib dapat menjalani sisa hukuman tersebut di rumah. Namun, pengampunan itu bersifat bersyarat dan Najib diwajibkan membayar denda RM50 juta atau sekitar Rp216 miliar (sekitar Rp4.331,60).
Jika seluruh persyaratan pengampunan tidak dipenuhi, keputusan tersebut dapat dicabut dan Najib harus kembali menjalani sisa hukumannya di penjara. Najib sebelumnya juga mengajukan upaya hukum agar dapat menjalani hukuman di rumah.
Namun, Pengadilan Tinggi Malaysia pada Desember 2025 menolak permohonan tersebut. Najib kemudian menarik bandingnya pada April 2026.
 Former Malaysian prime minister Najib Razak waves as he walks to a courtroom, after his arrival in court in Kuala Lumpur, Malaysia July 4, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin Foto: REUTERS/Lai Seng Sin
|
Skandal 1MDB
Nama Najib menjadi sorotan dalam skandal 1MDB, kasus keuangan besar yang melibatkan dana investasi negara Malaysia. Menurut penyelidik Amerika Serikat (AS), sebanyak US$4,5 miliar dana 1MDB diduga diselewengkan dalam skema tersebut.
Lebih dari US$1 miliar disebut mengalir ke rekening yang terkait dengan Najib. Najib juga dinyatakan bersalah dalam perkara terpisah yang masih berkaitan dengan 1MDB pada Desember 2025.
Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sekitar US$2,8 miliar. Ia telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Picu Gejolak Politik
Keputusan memberikan tahanan rumah kepada Najib berpotensi menjadi isu politik sensitif bagi pemerintahan PM Anwar Ibrahim. Partai UMNO, yang pernah dipimpin Najib dan kini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Anwar, tetap memiliki pengaruh dalam politik Malaysia. Sementara itu, kelompok Pakatan Harapan sebelumnya menentang pemberian keringanan tambahan kepada Najib.
Analis politik dari International Islamic University Malaysia, Syaza Shukri, mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan tersebut dapat menguntungkan UMNO menjelang pemilu berikutnya. Ia juga menilai keputusan itu berpotensi menambah tekanan terhadap pemerintahan Anwar.
Najib sendiri tetap menjadi figur yang berpengaruh di UMNO meskipun tengah menjalani hukuman penjara. Pemilu Malaysia berikutnya belum dijadwalkan hingga awal 2028. Namun, Anwar sebelumnya mengatakan kemungkinan pemilu dini dapat dipertimbangkan apabila keretakan dalam koalisinya semakin dalam.
(sef/sef)
Leave a comment