Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan pelepasan Kawasan hutan untuk diperluas menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Hal ini dilakukan demi membuka ruang bagi pengembangan ekonomi daerah.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana menyampaikan kondisi Mentawai saat ini 90% terdiri atas kawasan hutan baik hutan produksi, hutan taman nasional, suaka margasatwa, dan hutan lindung. Sementara kawasan APL untuk pertanian dan hunian jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak bisa mendukung pembangunan.
“Kawasan APL sangat sempit dan tidak bisa mendukung pembangunan karena kalau bicara kawasan pemukiman sudah tidak cukup lalu ditambah perladangan warga. Apalagi ketika kita melakukan pembangunan sarana infrastruktur, itu kita akan berbenturan dengan kehutanan. Ini yang terjadi Mentawai,” ungkap dia dalam Nation Hub, CNBC Indonesia Rabu (23/09/2026).
Rinto menegaskan kondisi ini mengakibatkan Kepulauan Mentawai sebagai salah satu kabupaten termiskin di Sumatra Barat.
Untuk itu pihaknya meminta pemerintah pusat mencabut izin konsesi kawasan hutan. Rinto mengungkapkan sebayak tiga izin konsesi dicabut oleh pemerintah pusat, yakni 1 di pantai utara selatan dan 2 di Pulau Siberut.
“Ini yang coba kami perjuangkan supaya kawasan ini bisa diberikan keleluasaan kepada kami dalam rangka mempercepat pembangunan Mentawai,” tambah dia.
Lebih lanjut, Rinto memaparkan beberapa sektor yang akan digarap dan merupakan sektor unggulan di Kepulauan Mentawai sebagai daerah agraris dan kelautan. Mentawai memiliki potensi pertanian terutama kelapa, minyak nilam, pinang, dan gaharu.
“Mentawai ini daerah agraris dan kelautan. Kelautan kami mendukung. Mentawai satu-satunya kabupaten di Sumatra Barat yang terpisah dengan darat,” tutur dia.
Sementara untuk sektor kelautan, Mentawai memiliki potensi wisata selancar atau surfing dan perikanan seperti teripang hingga tuna biru.
“Kalau ini dikelola dengan baik ini bisa mempercepat peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Mentawai,” terang Rinto.
Dia menambahkan saat ini sektor pertanian di Mentawai belum berkontribusi bagi perekonomian. Sebab masyarakat Mentawai belum memiliki kemampuan pengelolaan lahan.
“Masyarakat kita punya lahan 1 hektar tidak mampu dia olah karena dia tidak punya alat produksi. Maka kita buat program bagi masyarakat yang mau diolah lahannya,” jelas Rinto.
Adapun dalam meningkatkan produktivitas pertanian, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalankan Program 1.000 Hektar Lahan Sawah Baru. Program ini juga bertujuan untuk upaya swasembada beras di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Tahun depan kita bukakan lahan masyarakat berupa hektar dan kita tanami kelapa dan setelah setahun dua tahun kita serahkan ke pemiliknya. Mereka yang melanjutkan pengelolaan,” jelas dia.
(dpu/dpu)
Leave a comment