Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan agar pemerintah mengubah skema subsidi energi dari subsidi yang melekat pada barang menjadi subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat.
Menurut dia, pendekatan tersebut dinilai lebih tepat sasaran. Pasalnya subsidi dapat diberikan berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga, sementara harga barang dan jasa dibiarkan terbentuk berdasarkan mekanisme pasar.
“Maka subsidi tidak kepada barang tapi harus kepada orang bahwa pendekatan teknis per keluarga dan sebagainya. Biarkan barang dan jasa menemui titik equlibirumnya antara raw material berupa crude dan processing,” kata dia dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertajuk “Meramu Kebijakan Subsidi Tepat, Mampukah Negara Melindungi Hak Rakyat?”, Kamis (24/9/2026).
Sugeng menilai, subsidi yang melekat pada komoditas menimbulkan kesenjangan harga yang cukup besar antara barang subsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan atau moral hazard.
Ia mencontohkan LPG 3 kilogram yang harga di tingkat masyarakat dapat mencapai sekitar Rp21.000, bergantung pada penetapan di masing-masing daerah. Sementara itu, harga LPG non subsidi berada pada level yang berbeda jauh.
“Maka kemungkinan terjadi oplos sangat tinggi sekali. Itu memang ada moral hazard, tetapi memang secara faktual memungkinkan untuk menyimpang maka dalam konteks subsidi dalam keluarga itu desil. Menurut hemat kami agar subsidi tidak lagi kepada barang tetapi kepada orang atau pendekatannya kepada keluarga,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia M. Chairudin mengatakan bahwa ketepatan sasaran subsidi harus diukur dengan membandingkan data awal penerima dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kalau ngomong apakah tepat sasaran atau tidak harus dibandingkan dengan data awal yang diterima,” ujarnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertajuk “Meramu Kebijakan Subsidi Tepat, Mampukah Negara Melindungi Hak Rakyat?”, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, persoalan data bukan hanya menyangkut single identification number namun juga pembaruan dan verifikasi data secara berkala. Tanpa proses tersebut, data penerima subsidi berpotensi tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Belum soal single identifikasi number, bisa jadi data-data di pemilu ada masalah, oh orangnya sudah meninggal, karena tidak ada update atau verifikasi,” kata dia.
Chairudin menilai setiap data yang menjadi dasar pemberian subsidi perlu melalui proses verifikasi dan validasi. Bahkan, proses tersebut dapat melibatkan pihak independen untuk memastikan data yang tersedia benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.
Dia mencontohkan proses verifikasi terhadap keluarga yang masuk dalam kelompok desil tertentu. Kondisi di lapangan dapat berbeda dengan informasi yang tercatat dalam data awal.
Pengalaman Surveyor Indonesia dalam melakukan verifikasi lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan antara kebutuhan yang tercatat dalam data dengan kondisi aktual penerima manfaat.
“Pengalaman kami dalam proses ini sering menemukan data awal itu berbeda, misal terkait dgn penerima LPG, ketika LPG Periksa di lapangan, kenapa butuh banyak ternyata UMKM, kebutuhan lebih dari yang dipersyarakatkan data awal.
Oleh sebab itu, menurut dia kepastian data dan proses verifikasi menjadi penting sebelum pemerintah menentukan kebijakan lanjutan. “Kepastian data, verifikasi, sangat penting agar nantinya bisa jadi rekomendasi kebijakan pemerintah akan lakukan apa,” ujarnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment