Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani memastikan proses pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan tetap berjalan hingga saat ini.
“Sudah berjalan, sedang berjalan, sedang berjalan, berjalan,” ujar Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2026).
Adapun, Rosan tidak merinci proses pengalihan tersebut. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pemerintah tengah mencari mekanisme yang memungkinkan kewajiban fiskal dari proyek tersebut dapat dikelola, tanpa mengganggu keberlangsungan layanan kereta cepat Whoosh.
Menurut Juda, keberlangsungan operasional Whoosh menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembahasan penyelesaian persoalan tersebut.
“Yang penting jangan sampai Whoosh ini berhenti servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya bisa diminimize,” ujar Juda, minggu lalu (1/10/2026).
Juda mengatakan pembahasan mengenai penyelesaian utang Whoosh masih berlangsung. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji sejumlah opsi dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Salah satu proses yang tengah dilakukan adalah uji tuntas atau due diligence terhadap proyek Whoosh.
“Dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Juda.
Sebelumnya, Menteri Keuangan 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan utang proyek Whoosh akan dicicil hingga sekitar 80 tahun dengan nilai pembayaran kurang dari Rp1 triliun per tahun. Menurutnya, nominal tersebut relatif kecil dibandingkan keuntungan badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Satu BLU saja untungnya bisa Rp 3-Rp 4 triliun per tahun. Dengan mendistribusikan beban cicilan Whoosh ke 2 BLU atau Special Mission Vehicles Kemenkeu, Purbaya optimistis cicilan akan aman.
“Ada kan kalau kita lihat salah satu perusahaan apa yang salah satu yang BUMN (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang kita yang agak kecil aja untungnya setahun Rp 3-4 triliun. Kalau yang sedikit yang bisa. Tambah satu lagi ada yang untung Rp 6-7 triliun. Jadi cukup lah,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, bulan lalu (9/9/2026).
Pernyataan Purbaya ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat pembayaran cicilan utang Whoosh sebagai beban yang berat. Dengan demikian, nilai cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, laba dari satu atau dua BUMN dinilai sudah cukup untuk menutup kebutuhan pembayaran tersebut.
Ketika ditanya apakah perusahaan yang dimaksud adalah Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI yang akan mengelola utang Whoosh, Purbaya tidak memberikan jawaban tegas.
“Mungkin satu mungkin dua-duanya,” ujarnya.
(haa/haa)
Leave a comment