Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir September masih 68,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357 triliun, atau senilai Rp 1.607,6 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, meski penerimaan pajak hingga 30 September 2026 tumbuh 24,1%, DJP masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan sepanjang Oktober hingga Desember 2026 yang kurang Rp 750 triliun.
“Realisasi penerimaan pajak sampai 30 September 2026 tumbuh akumulasi 24,1%, namun sisa penerimaan ke depan masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp 750 triliun,” kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2026, Jumat (9/10/2026).
Untuk mengejar target itu, Bimo mengatakan, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan seluruh data perpajakan yang telah dikumpulkan demi memperkuat pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, hingga menggali potensi penerimaan pajak yang belum tergarap.
“Langkah-langkah yang akan kita lakukan tentu kita akan menghabiskan semua data yang sedang kita olah untuk pengawasan, untuk pemeriksaan, untuk menegakkan hukum, dan juga penggalian potensi. Kita akan selesaikan sampai dengan Desember 2026, kita sudah konsolidasi dengan semua kantor wilayah,” tutur Bimo.
Selain itu, DJP akan mengandalkan sejumlah kebijakan perpajakan untuk mendongkrak penerimaan, di antaranya pemungutan pajak transaksi digital luar negeri, pajak penghasilan (PPh) melalui marketplace, dan kebijakan pengurangan sanksi perpajakan.
DJP juga akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor usaha yang mencatat pertumbuhan cukup kuat hingga September 2026. Sektor itu di antaranya perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, hingga jasa perusahaan.
Dari sektor perdagangan, rinciannya adalah perdagangan online, hingga perdagangan bahan bakar minyak (BBM), Sedangkan instri pengolahan seperti industri logam dasar dan industri minyak sawit mentah (CPO). Adaun pertambangan terkait dengan sektor minyak dan gas bumi (migas).
“Lalu di sektor jasa perusahaan, di aktivitas konsultasi manajemen, dan juga sedikit ada mobilitas yang terkait dengan penerimaan di sektor transportasi dan pergudangan, serta konstruksi dan real estate,” ujar Bimo.
(arj/arj)
Leave a comment