Jakarta, CNBC Indonesia – Penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum berani mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah secara sepihak di tengah memanasnya konflik kelompok Houthi di Arab Saudi. Mereka masih menunggu kepastian dari maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA).
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan, akses penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah belum sepenuhnya ditutup. Sejumlah maskapai, termasuk Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, juga belum menutup rute penerbangan dari Jakarta.
“Maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang berangkat dari Jakarta belum menutup penerbangannya, karena wilayah yang terdampak masih berada di sekitar Abha, Najran, dan Riyadh. Wilayah-wilayah tersebut jaraknya cukup jauh dari Makkah dan Madinah,” kata Syam kepada CNBC Indonesia, Senin (12/10/2026).
Meski demikian, penyelenggara umrah masih mencermati perkembangan situasi keamanan. Syam menegaskan, keputusan terkait operasional penerbangan berada di tangan maskapai dan otoritas penerbangan Arab Saudi.
“Namun, apabila situasi ini pada akhirnya mengganggu perjalanan, kami masih menunggu keputusan resmi dari pihak maskapai dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi (GACA) yang memiliki kewenangan penuh,” ujarnya.
Menurut Syam, penutupan bandara di Jeddah dan Madinah akan berdampak langsung terhadap perjalanan jemaah umrah. Kondisi tersebut dapat memicu pembatalan keberangkatan, penundaan, hingga penjadwalan ulang perjalanan.
Bandara Riyadh diserang Houthi, Kamis (8/10/2026). (Social Media via REUTERS/Social Media) Foto: Bandara Riyadh diserang Houthi, Kamis (8/10/2026). (Social Media via REUTERS/Social Media)
|
“Terutama GACA, karena jika bandara di Jeddah dan Madinah ditutup, otomatis semua pergerakan akan terhenti,” ucap dia.
Ia menjelaskan, travel tidak bisa sembarangan membatalkan keberangkatan sebelum ada keputusan resmi. Sebab, apabila pembatalan dilakukan atas inisiatif penyelenggara, risiko kerugian justru harus ditanggung oleh pihak travel.
“Sehingga kita juga masih menunggu, kita tidak berani membatalkan dari pihak kita sendiri. Karena pasti itu adalah resiko yang harus kita tanggung sendiri apabila keputusan ini dari kita,” jelasnya.
Syam menambahkan, situasi tersebut berpotensi menjadi keadaan kahar atau force majeure apabila gangguan perjalanan tidak dapat dihindari. Namun, kepastian mengenai dampak terhadap keberangkatan jemaah masih menunggu keputusan pihak terkait.
Di sisi lain, ia mengatakan jemaah umrah membutuhkan kepastian mengenai status perjalanan mereka, terutama apakah keberangkatan tetap berjalan atau uang yang telah dibayarkan bisa dikembalikan.
“Di sisi lain, jemaah pada umumnya tidak mau pusing terkait urusan uang; mereka hanya ingin kepastian apakah jadi berangkat atau uangnya dikembalikan,” tutur Syam.
Sebelumnya, serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan penerbangan sipil di Arab Saudi. Serangan lanjutan juga dilaporkan terjadi pada Minggu (11/10/2026), sehari setelah serangan sebelumnya menimbulkan korban jiwa dan mengganggu operasional penerbangan.
Sementara itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal pada Senin (12/10/2026). Meski begitu, perkembangan situasi keamanan dan keputusan otoritas terkait tetap menjadi faktor penentu bagi perjalanan umrah berikutnya.
(wur)

Leave a comment