Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia masih rendah akibat kurangnya kemauan politik (political will) pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan.
Hashim pun membandingkan selisih rasio penerimaan negara Indonesia dengan Kamboja yang mencapai sekitar 6 poin persentase. Dengan asumsi nilai PDB nominal Indonesia sekitar US$1,4 triliun hingga US$1,5 triliun, ia memperkirakan selisih tersebut setara dengan US$90 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun per tahun.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat meningkatkan rasio penerimaan hingga 18%.
“Rasio penerimaan kita rendah karena tidak ada kemauan politik (political will), menurut saya dan Presiden Prabowo,” ujar Hashim dalam Prasasti Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa, (13/10/2026).
Hashim juga menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal atau yang disebut sebagai grey economy. Ia mengungkapkan, berdasarkan perkiraan yang disampaikan Bank Dunia kepadanya dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan mencapai 35%-45% dari perekonomian nominal Indonesia.
Dengan nilai PDB nominal sekitar US$1,5 triliun, Hashim memperkirakan ukuran ekonomi Indonesia yang sebenarnya dapat mendekati US$2,1 triliun atau sekitar Rp35.000 triliun.
“Jadi, ini merupakan kabar buruk, tetapi sekaligus kabar baik karena di situlah peluangnya. Peluangnya adalah kita seharusnya bisa segera mengumpulkan lebih banyak penerimaan negara. Kami ingin mencapai rasio 18%, tetapi bukan 18% dari US$1,5 triliun. Kami ingin mencapai 18% dari Rp35.000 triliun. Lalu, bagaimana kita akan melakukannya? Caranya adalah melalui digitalisasi,” kata dia.
Ia menjelaskan, pemerintah mulai menjalankan program digitalisasi perpajakan yang memungkinkan proses pemungutan pajak, penerimaan negara, dan royalti dilakukan melalui sistem mesin. Menurut Hashim, digitalisasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengatasi hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.
(haa/haa)
Leave a comment