Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan (Korsel) akan memindahkan sekitar 10.000 pegawai pemerintah beserta 44 lembaga pemerintah pusat dari kawasan metropolitan Seoul ke Kota Sejong secara bertahap mulai 2027 hingga 2031. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di ibu kota.
Mengutip laporan Reuters, Rabu (14/10/2026), Kementerian Dalam Negeri Korsel menyatakan sebanyak 9.929 pegawai dari 44 lembaga pemerintah akan direlokasi ke Sejong, yang telah ditetapkan sebagai pusat administrasi negara tersebut.
Dalam tahap awal pada 2027, sebanyak 27 lembaga dengan total 2.995 pegawai akan dipindahkan menggunakan gedung perkantoran sewaan di Sejong.
Sejumlah lembaga yang masuk dalam gelombang pertama antara lain Komisi Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, Komisi Keselamatan dan Keamanan Nuklir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Badan Warga Korea di Luar Negeri.
Sementara itu, 17 lembaga lainnya harus menunggu pembangunan gedung pemerintahan khusus sebelum dapat menempati lokasi baru. Proses pemindahan kelompok ini ditargetkan rampung pada 2031.
Lembaga yang masuk dalam kelompok tersebut mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi, Kementerian Pertahanan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Audit dan Inspeksi, serta Kantor Investigasi Korupsi. Sejumlah badan penuntutan dan investigasi kejahatan berat yang baru dibentuk juga akan direlokasi.
Pemerintah memperkirakan pembangunan kompleks perkantoran baru itu membutuhkan anggaran sekitar 3,1 triliun won atau setara US$2,3 miliar. Selain itu, dana sebesar 89,7 miliar won akan dialokasikan untuk penyewaan gedung dan bantuan pemindahan.
Untuk melancarkan rencana tersebut, pemerintah juga akan mengupayakan perubahan undang-undang guna mencabut pengecualian yang selama ini menghalangi Kementerian Luar Negeri, Unifikasi, Pertahanan, Kehakiman, serta Kesetaraan Gender untuk pindah ke Sejong.
Rencana relokasi ini sejalan dengan pembangunan pusat pemerintahan baru di Sejong. Kantor kepresidenan di kota tersebut dijadwalkan selesai pada 2029, sedangkan kantor cabang parlemen Korea Selatan direncanakan mulai beroperasi pada 2033.
Sejong terletak sekitar 110 kilometer di selatan Seoul. Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa pemindahan berbagai lembaga negara ke kota tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi penumpukan penduduk, modal, bisnis, dan infrastruktur di kawasan ibu kota.
Kebijakan itu juga ditujukan untuk menghadapi persoalan demografi yang semakin menekan wilayah lain di Korea Selatan. Ketika aktivitas ekonomi dan penduduk terkonsentrasi di kawasan metropolitan Seoul, sejumlah daerah lainnya justru menghadapi penurunan populasi.
(luc/luc)
Leave a comment