Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah strategis dengan merencanakan investasi bernilai fantastis sekitar US$ 5,55 miliar (Rp 100 triliun) untuk membangkitkan kembali muruah industri tekstil nasional. Aliran modal jumbo ini secara khusus akan difokuskan untuk merintis pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang sepenuhnya bergerak di sektor tekstil.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membeberkan, strategi besar ini mencakup aksi pengambilalihan berbagai pabrik tekstil yang nantinya akan dilebur dan disinergikan. Ia turut memastikan bahwa jajarannya di Kementerian Perindustrian telah melakukan koordinasi mendalam dengan pihak Danantara terkait mega proyek tersebut.
“Kami sudah koordinasi dengan Danantara. Danantara menginvestasikan cukup besar untuk pabrik tekstil, produksi tekstil ini, mungkin sekitar Rp 100 triliun, angka yang sangat besar, dan mengambil beberapa pabrik ya, beberapa pabrik diambil sekaligus,” paparnya kepada Detik.com, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Lebih lanjut, Sarmuji menguraikan, setiap fasilitas produksi tekstil sejatinya memiliki keistimewaan masing-masing yang dapat saling melengkapi. Melalui proses peleburan tersebut, pemerintah menaruh asa besar agar segera terbentuk sebuah ekosistem industri tekstil dengan kapasitas produksi dan daya saing global yang jauh lebih tangguh.
“Tentu kami berharap masing-masing pabrik ini kan sebenarnya punya keunggulan tersendiri. Keunggulan-keunggulan itu bisa digabungkan, bisa disinergikan menjadi keunggulan yang lebih besar lagi.”
Menperin memandang bahwa kolaborasi antarpabrik ini merupakan strategi jitu agar entitas bisnis tekstil cetusan Danantara tersebut mampu langsung memegang keunggulan kompetitif sejak hari pertama beroperasi.
Mengenai target waktu peluncuran BUMN tekstil anyar ini, ia sangat berharap agar eksekusinya dapat direalisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertimbangan utamanya adalah demi kembali menyerap dan memberdayakan para pekerja industri tekstil yang sebelumnya telanjur menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Mungkin secepatnya karena kebutuhan tenaga kerja yang di-layoff itu sebenarnya butuh naungan baru, dan sayang kalau mereka nggak segera dimanfaatkan,” pungkas Sarmuji.
(tps/tps)
Leave a comment