Perbandingan Progres Pembangkit Energi Nuklir Singapura vs Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura mulai memperkuat persiapan pengembangan energi nuklir di tengah tingginya ketergantungan terhadap gas alam, termasuk pasokan dari Indonesia. Langkah ini berlangsung ketika pemerintah Indonesia memangkas sebagian ekspor gas melalui pipa ke negara tetangga tersebut.

Pada Senin (26/10/2026), pemerintah Singapura mengumumkan tiga program pengembangan tenaga ahli nuklir untuk mempersiapkan kemungkinan penggunaan teknologi tersebut sebagai sumber listrik masa depan.

Meski belum memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), langkah tersebut menunjukkan upaya Singapura mendiversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan ekspor gas ke Singapura masih berada dalam batas kontrak yang disepakati.

Menurut Bahlil, total ekspor gas Indonesia melalui pipa ke Singapura mencapai 409,5 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Dari jumlah tersebut, pemerintah memangkas 31 MMSCFD, terdiri atas 15 MMSCFD dari Natuna dan 16 MMSCFD dari Sumatra.

“Batas kontrak minimum kita sekitar 91-92. Kita baru 8%, kecuali kita potong 10% baru melanggar kontrak,” jelas Bahlil, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (26/10/2026).

Selain melalui pipa, Indonesia juga mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Bahlil menegaskan pemerintah tetap menghormati komitmen kontrak perdagangan energi dengan Singapura.

Secara historis, nilai ekspor gas alam Indonesia menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Satu Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor gas alam berkode HS 27112190 tercatat sebesar US$2,73 miliar pada 2021, meningkat menjadi US$2,98 miliar pada 2022, sebelum turun menjadi US$1,63 miliar pada 2025.

Singapore Mulai Siapkan Tenaga Ahli Nuklir

Pemerintah Singapura semakin serius mempersiapkan pengembangan energi nuklir sebagai salah satu alternatif sumber listrik masa depan.

Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri Singapura (METI) bersama Energy Market Authority (EMA) pada Senin (26/10/2026) mengumumkan tiga program untuk memperkuat keahlian nasional di bidang nuklir, mulai dari sektor pemerintahan, industri, hingga perumusan kebijakan energi.

Ketiga program tersebut bertujuan membangun kapasitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan Singapura dalam mengevaluasi kelayakan teknologi nuklir untuk pembangkitan listrik.

Dalam pembukaan Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, Menteri Energi dan Perindustrian Singapura Tan See Leng menegaskan pentingnya memperkuat keahlian nuklir nasional.

“Kami menggandakan upaya untuk membangun kelompok pakar dan profesional nuklir di Singapura,” ujar Tan See Leng, diterjemahkan dari pidatonya.

Selain ketiga program tersebut, National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) juga tengah mempersiapkan program magister bersama di bidang teknik nuklir yang ditargetkan diluncurkan pada 2027.

Menurut Tan, pengembangan keahlian tersebut tetap akan memberikan manfaat meskipun Singapura pada akhirnya memutuskan tidak menggunakan energi nuklir, terutama seiring meningkatnya minat terhadap teknologi tersebut di Asia Tenggara dan dunia.

Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 2027, yang akan mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan kelembagaan nuklir Singapura.

Meski demikian, Singapura hingga kini belum mengambil keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Fokus pemerintah masih pada penguatan kapasitas nasional dan kajian kelayakan sebelum menentukan peran nuklir dalam bauran energi jangka panjang.

Lebih dari 90% Listrik Singapura Bergantung pada Gas

Ketergantungan Singapura terhadap gas alam menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan listrik negara tersebut masih ditopang oleh gas alam, termasuk pasokan impor dari Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan data Energy Market Authority (EMA) Singapura, kontribusi gas alam terhadap pembangkitan listrik meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 60,8% pada 2003 menjadi 93,11% pada 2025.

Dominasi gas alam bahkan sempat mencapai puncaknya pada 2020, yakni sebesar 95,76% dari total pembangkitan listrik Singapura.

Sebaliknya, kontribusi produk minyak bumi (petroleum products) turun drastis dari 36,4% pada 2003 menjadi hanya 0,29% pada 2025. Sementara itu, sumber energi lainnya menyumbang 6,60%.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Singapura mengandalkan pasokan gas melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pasar internasional.

Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri membuat sektor kelistrikan Singapura rentan terhadap gangguan pasokan maupun fluktuasi harga gas global.

Di tengah meningkatnya permintaan listrik, termasuk dari pusat data (data center) dan sektor industri, diversifikasi sumber energi menjadi semakin penting untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil sekaligus menekan emisi karbon.

Salah satu teknologi yang sedang dikaji adalah small modular reactor (SMR), yakni reaktor nuklir berukuran lebih kecil dengan kapasitas hingga sekitar 300 megawatt (MW) per unit.

Pengembangan energi nuklir sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai negara. Berdasarkan data World Nuclear Association (WNA), pembangkitan listrik nuklir global meningkat pesat sejak 1970-an dan mencapai kisaran 2.700 terawatt-jam (TWh) pada 2025, seiring berkembangnya penggunaan teknologi nuklir di berbagai kawasan, terutama Asia.

Di tengah perkembangan tersebut, Singapura dan Indonesia hingga kini belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) komersial yang beroperasi, sehingga kontribusi keduanya terhadap pembangkitan listrik nuklir global masih nol.

Singapura juga belum menetapkan target kapasitas nuklir dalam gigawatt (GW). Negara tersebut masih berada pada tahap pengkajian kelayakan teknologi, dengan tantangan utama berupa keterbatasan lahan, aspek keselamatan, biaya pembangunan, serta kesiapan infrastruktur dan regulasi.

Indonesia Juga Bersiap Bangun PLTN

Berbeda dengan Singapura yang masih mengevaluasi kelayakan, Indonesia telah memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Pemerintah menargetkan PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032 di kawasan Sumatra-Bangka, disusul tambahan 250 MW di Kalimantan pada 2033.

Dalam jangka panjang, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 memproyeksikan kapasitas nuklir meningkat hingga 35 gigawatt (GW) pada 2060.

Secara keseluruhan, porsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk nuklir dalam klasifikasi tersebut, diproyeksikan meningkat dari 15,9% pada 2025 menjadi 73,6% dalam bauran pembangkitan listrik nasional pada 2060.

Proyeksi Kapasitas EBT dan Bauran Listrik RI hingga 2060 Foto: Institute for Essential Services Reform (IESR): IETO 2026

Selain itu, pada 19 Oktober 2026, perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, mengumumkan kesepakatan pengembangan dua pembangkit nuklir terapung berkapasitas gabungan 200 MW di Maluku Utara.

Indonesia juga memperkuat kesiapsiagaan nuklir. Pada 22 Oktober 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar simulasi keadaan darurat nuklir di Serpong, termasuk penanganan sabotase dan kontaminasi radioaktif.

Meski demikian, realisasi pengembangan PLTN tetap membutuhkan kajian kelayakan, kesiapan regulasi, pembiayaan, serta standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang ketat.

Nuklir Rendah Emisi, Kelayakan Jadi Kunci

Dari perspektif keberlanjutan, energi nuklir memiliki keunggulan dalam menghasilkan listrik dengan emisi karbon jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.

Berbeda dengan batu bara dan gas, reaktor nuklir tidak menggunakan pembakaran bahan bakar fosil dalam proses pembangkitan sehingga hampir tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung saat beroperasi.

Berdasarkan kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), median emisi sepanjang siklus hidup pembangkit nuklir mencapai sekitar 12 gram setara karbon dioksida per kilowatt-jam (gCO₂e/kWh), jauh di bawah batu bara sebesar 820 gCO₂e/kWh dan gas sebesar 490 gCO₂e/kWh.

Artinya, intensitas emisi nuklir sekitar 98,5% lebih rendah dibandingkan batu bara dan 97,6% dibandingkan gas.

Meski demikian, nuklir bukan tanpa risiko. Pengelolaan limbah radioaktif, keselamatan reaktor, besarnya investasi awal, serta waktu pembangunan yang panjang perlu menjadi pertimbangan.

Bagi Singapura, nuklir berpotensi mengurangi ketergantungan pada gas impor. Sementara bagi Indonesia, teknologi tersebut dapat mendukung diversifikasi energi dan pengurangan emisi dari sektor kelistrikan yang masih didominasi batu bara.

Namun, pengembangan nuklir di kedua negara membutuhkan studi kelayakan menyeluruh, mencakup biaya listrik, keselamatan lokasi, kesiapan infrastruktur, dampak lingkungan, dan penerimaan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa rendah emisi yang dihasilkan, tetapi juga kemampuan menyediakan listrik yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

(slm/slm)