Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman meyakini harga beras di pasaran akan turun, setelah aparat penegak hukum menindak pelaku dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dia menyebut praktik mafia pangan menjadi salah satu faktor yang diduga ikut mendorong kenaikan harga beras.
“Iya. Sudah pasti turun. Sudah pasti turun kan? Yang ini (beras SPHP) harganya kan seharusnya Rp12.000 (per kg), dijual Rp17.000 (per kg). Turun nggak, kalau ditangkapi kayak gini. Turun nggak? Iya turun. Ya sudah pasti, otomatis ini, dan ingat, beras melimpah kan? Bener nggak?” kata Amran saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Amran mengatakan, beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram (kg) diduga dipasarkan kembali dengan harga Rp17.000 per kg. Beras subsidi itu disebut diolah ulang dan dijual sebagai beras premium.
Menurutnya, praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras yang mendapat subsidi pemerintah justru dijual dengan harga lebih tinggi. Dia pun meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan jaringan mafia beras hingga ke seluruh Indonesia.
“Oh iya satu komplotan. Ini memang ada sindikasi, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia. Supaya konsumen, masyarakat bisa tenang. Ini kesempatan sekarang kita bongkar mafia pangan,” tegasnya.
Amran menilai pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum untuk membersihkan praktik mafia pangan yang diduga merugikan petani maupun konsumen. Dia menyebut beras merupakan komoditas vital yang dapat memicu persoalan sosial dan politik jika terjadi krisis pasokan.
“Ini sangat berbahaya. Beras itu vital. Kalau krisis ekonomi masih bisa kita bertahan. Krisis kesehatan, Covid-19, masih bisa kita selamat. Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik, terjadi konflik sosial dan kita bisa perang saudara. Bahkan pemerintah itu bisa terganggu,” kata Amran.
Dia juga menyoroti besarnya anggaran subsidi pemerintah yang menurutnya belum sepenuhnya mencegah praktik penyimpangan. Amran menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025.
“Dan ini disubsidi pemerintah. Tahu subsidi pemerintah berapa? Rp160 triliun tahun ini, subsidi. Dan paling besar di sektor beras, pangan. Tahun lalu Rp144 triliun. Tapi masih ada oknum yang bermain-main,” ujarnya.
 Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
|
Amran Sebut Stok Beras Melimpah
Amran mengatakan, kondisi stok beras nasional saat ini dinilai lebih kuat dibandingkan ketika dirinya pertama kali menjabat sebagai menteri. Dia menyebut kapasitas gudang Bulog mencapai 3 juta ton, sementara stok beras saat ini mencapai 4,5 juta ton sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan.
“Di sini (PIBC) selalu berteriak, mengatakan beras tidak ada, harus impor, beras tidak ada harus impor. Sekarang, beras melimpah, gudang tidak muat, kita malah sewa gudang, kapasitas gudang 3 juta ton, stok sekarang 4,5 juta ton. Berarti 1,5 juta ton kita sewa,” kata Amran.
Dia menegaskan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik pengoplosan beras, termasuk jika ditemukan keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian maupun Bulog.
“Iya, kalau ada (oknum) dari Kementerian Pertanian, Bulog ikut, saya pastikan saya pecat. Kalau sore ini, hari ini aku tau, sore saya pecat,” ujarnya.
Pemerintah berharap pengusutan dugaan mafia pangan dapat memperbaiki distribusi beras dan membantu menekan harga di tingkat konsumen. Meski demikian, penurunan harga beras di pasaran masih perlu dipantau setelah proses penindakan dan pemeriksaan berlangsung.
(wur)
Leave a comment