Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) ternyata memiliki bank milik pemerintah yang berakar dari gerakan sosialis-populis lebih dari seabad lalu, tetapi kini justru mendapat dukungan luas dari Partai Republik. Bank tersebut adalah Bank of North Dakota.
Melansir CNBC International, Jumat (30/10/2026), bank ini menjadi satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS dan mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun.
Bank of North Dakota lahir pada 1919 setelah gerakan Nonpartisan League menguasai North Dakota dan mendorong kepemilikan publik atas sektor-sektor penting, termasuk perbankan.
Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga tersebut tetap bertahan di negara bagian yang dikenal konservatif dan dimenangkan Donald Trump dengan selisih lebih dari 36 poin persentase pada pemilihan presiden 2024.
Dari Gerakan Sosialis
Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, mengakui keberadaan bank tersebut menjadi sesuatu yang unik di tengah karakter politik negara bagiannya.
“Kita adalah salah satu negara bagian paling konservatif di Amerika Serikat, namun kita memiliki bank yang dikelola negara bagian,” kata Armstrong.
Ia mengaku bersyukur bank itu masih beroperasi, meskipun meragukan lembaga serupa akan mudah didirikan jika baru diusulkan saat ini.
Dukungan serupa datang dari Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven, serta mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS. Cramer mengatakan bank tersebut dahulu kerap dicemooh sebagai eksperimen sosialisme, tetapi kini mulai dilirik oleh kelompok politik lain.
“Kita hidup di era populisme,” ujarnya.
Mendukung Ekonomi Daerah
Bank of North Dakota tidak beroperasi seperti bank ritel pada umumnya. Lembaga ini menyimpan dana pemerintah negara bagian dan bekerja sama dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pinjaman pertanian, properti komersial, pendidikan, dan proyek pembangunan ekonomi.
Keuntungan yang diperoleh dapat dikembalikan ke kas negara bagian atau digunakan untuk mendukung program ekonomi.
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menyebut lembaganya sebagai instrumen keuangan yang dapat memberikan manfaat besar jika dikelola dengan tepat.
“Jika digunakan dengan cara yang salah, konsep ini bisa menjadi agak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat ampuh,” katanya.
Menurut Morgan, salah satu prinsip pentingnya adalah bank tidak boleh bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal.
Menyelamatkan Batu Bara
Peran bank tersebut terlihat ketika membantu transaksi penyelamatan Coal Creek Station, pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada 2020, pemilik sebelumnya, Great River Energy, menyatakan pembangkit itu merugi dan berencana menutupnya.
Pemerintah negara bagian kemudian mendorong pencarian pembeli untuk mempertahankan fasilitas yang menopang lapangan kerja dan pasokan listrik.
Bank of North Dakota berperan dalam skema pembiayaan yang membantu penjualan pembangkit dan jalur transmisinya.
Melalui North Dakota Transmission Authority, obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun diterbitkan untuk mendukung pembelian jalur transmisi, dengan Bank of North Dakota menjadi pembeli obligasi tersebut.
CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, mengatakan perusahaannya tidak akan bisa mewujudkan transaksi itu tanpa bantuan bank.
Jadi Inspirasi
Keberhasilan model North Dakota mendorong sejumlah politisi, terutama dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, mengusulkan pendirian bank publik di wilayah lain.
New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California termasuk wilayah yang pernah mengupayakan atau menjajaki kebijakan serupa. Para pendukung menilai bank publik dapat membantu pemerintah membiayai infrastruktur, perumahan, dan kebutuhan ekonomi lokal.
Namun, gagasan ini juga mendapat penolakan dari industri perbankan. American Bankers Association menilai bank publik berisiko membebani pembayar pajak dan membuka ruang bagi campur tangan politik dalam keputusan pinjaman.
“Intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian,” kata juru bicara asosiasi tersebut, Josh Britton.
Morgan berpendapat model tersebut dapat diterapkan di negara bagian lain selama tata kelolanya dirancang dengan baik dan kesehatan bank tetap menjadi prioritas.
“Bank Anda dapat melakukan apa pun yang diinginkan oleh negara bagian Anda, selama hal tersebut tidak mengganggu kesehatan bank itu sendiri,” ujarnya.
Bagi North Dakota, pengalaman lebih dari satu abad itu menunjukkan bahwa bank milik pemerintah dapat bertahan dalam sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta, selama mandat dan batas operasionalnya jelas.
(tfa/sef)
Leave a comment