Tak Cuma Cangkul, AI hingga Sensor Tanah Kini Masuk Sawah Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Bagi Sumarno, petani asal Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, penggunaan pupuk kini tidak lagi sekadar mengandalkan perkiraan. Berkat teknologi sensor tanah berbasis Internet of Things (IoT), ia dapat mengetahui kebutuhan pupuk berdasarkan kondisi lahannya.

Hasilnya cukup signifikan. Penggunaan pupuk yang sebelumnya mencapai sekitar 1.600 kilogram per hektare berhasil ditekan menjadi 750 kilogram pada periode Juni-November 2025, atau berkurang hingga 53%. Teknologi yang mungkin dahulu terasa jauh dari kehidupan petani kini justru membantu Sumarno mengelola lahannya dengan lebih efisien.

Pengalaman Sumarno menjadi gambaran bagaimana internet mulai membawa perubahan di sektor pertanian Indonesia.

Tidak hanya mempermudah akses informasi, teknologi digital juga membuka peluang bagi petani untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, hingga mengelola hasil panen dengan lebih efisien.

Di tengah ancaman perubahan iklim, cuaca yang semakin sulit diprediksi, dan fluktuasi harga pangan, pemanfaatan teknologi digital semakin relevan.

Mulai dari sensor tanah, sistem irigasi cerdas, hingga pemantauan harga pangan, digitalisasi berpotensi mendukung sistem pangan yang lebih produktif, efisien, dan terjangkau.

Meski demikian, manfaatnya masih bergantung pada pemerataan konektivitas, keterjangkauan teknologi, serta kemampuan petani memanfaatkan data untuk mengambil keputusan.

Dalam mendukung transformasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut mendorong pemanfaatan teknologi hingga ke wilayah perdesaan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan langsung oleh petani dan pembudidaya.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak boleh hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga harus menjangkau desa untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menkomdigi Meutya Hafid saat mencoba mengoperasikan perangkat IoT yang digunakan oleh petani di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Rabu (05/11/2025). (Dok. Komdigi/DRA) Foto: Menkomdigi Meutya Hafid saat mencoba mengoperasikan perangkat IoT yang digunakan oleh petani di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Rabu (05/11/2025). (Dok. Komdigi/DRA)

“Kami ingin memastikan digitalisasi diterapkan langsung dalam use case di lapangan. Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” ujar Meutya.

Dalam konteks ketahanan pangan, transformasi digital dapat mendukung tiga jalur utama.

Pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi.

Kedua, memperkuat pemantauan harga dan distribusi pangan melalui sistem informasi berbasis data. Ketiga, membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi. Teknologi pertanian membantu memperkuat ketersediaan pangan, pemantauan harga mendukung respons pemerintah terhadap gejolak pasar, sementara digitalisasi perlindungan sosial membantu masyarakat rentan mempertahankan akses terhadap kebutuhan pokok.

Tak Cuma Cangkul, AI hingga Sensor Tanah Kini Masuk Sawah

Teknologi yang sebelumnya identik dengan industri manufaktur dan perkotaan kini mulai menemukan tempatnya di lahan pertanian.

Setelah sensor tanah membantu petani menyesuaikan penggunaan pupuk, pemanfaatan teknologi digital juga merambah pengaturan irigasi, pemantauan kondisi tanaman, hingga pengelolaan budi daya perikanan.

Penerapannya pun tidak terbatas pada satu daerah. Dari sistem irigasi cerdas di Sumatera Utara hingga pemantauan kualitas air kolam di Jawa Barat, teknologi berbasis Internet of Things (IoT) mulai diuji dan dimanfaatkan untuk menjawab berbagai tantangan produksi pangan.

1. Sensor Tanah dan Irigasi Cerdas Tingkatkan Efisiensi

Salah satu penerapannya terlihat di Desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan laporan Komdigi pada Oktober 2026, penggunaan sensor pertanian Jinawi dilaporkan membantu mengurangi kebutuhan pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare, atau turun sekitar 53%.

Capaian tersebut menunjukkan potensi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk berdasarkan kondisi tanah.

Selain pemupukan, digitalisasi pertanian juga dapat dikembangkan melalui irigasi otomatis, pemantauan cuaca, serta penggunaan AI untuk mendeteksi potensi serangan hama dan penyakit tanaman.

Teknologi tersebut dapat membantu petani menentukan waktu tanam, mengatur kebutuhan air, dan mengantisipasi risiko gangguan produksi.

Di luar penerapan yang dilaporkan Komdigi, pemanfaatan teknologi serupa juga dikembangkan melalui kegiatan akademisi. Salah satunya di Desa Sidomulyo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melalui penerapan sistem irigasi cerdas berbasis IoT dan tenaga surya untuk membantu petani mengelola pengairan secara lebih efisien.

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan pada 2025, program tersebut mencatat peningkatan hasil panen sekitar 31%, dari 4,2 menjadi 5,5 ton per hektare. Biaya operasional irigasi juga turun 60%, dari Rp250.000 menjadi Rp100.000 per musim.

2. Teknologi IoT Dongkrak Produksi Ikan Nila

Di sektor perikanan, Komdigi melaporkan pemanfaatan IoT meningkatkan produksi ikan nila di Sukabumi, Jawa Barat, hingga 40%, berdasarkan capaian yang disampaikan dalam kegiatan Panen Raya Ikan Nila pada 15 Oktober 2025.

Pemerintah menyalurkan 60 perangkat IoT Microbubble Aerator kepada delapan kelompok pembudidaya ikan untuk membantu menjaga kadar oksigen kolam dan memantau kondisi air.

Salah satu penerima manfaatnya, Pokdakan Cipancur Cimahi Farm Feed, dilaporkan menghasilkan sekitar 40 ton ikan nila per siklus panen dan memasok sekitar 400 kilogram per minggu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertumbuhan hasil ikan nila terus meningkat berkat pembelajaran dan pendampingan teknologi ini,” ujar pembudidaya Abdullah Agus Salim, dikutip dari Komdigi.

Ia optimistis Sukabumi dapat mencapai swasembada ikan nila dan memasok wilayah lain dalam beberapa tahun mendatang.

Secara nasional, produksi ikan nila juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi ikan nila mencapai 1,56 juta ton pada 2024, meningkat sekitar 18,2% dibandingkan 1,32 juta ton pada 2019.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi ikan nila nasional pada 2026 tercatat sementara sebesar 1,22 juta ton. Angka tersebut masih perlu memperhatikan cakupan periode pelaporan sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan produksi tahunan pada periode sebelumnya.

Perkembangan produksi nasional ini memberikan gambaran mengenai pertumbuhan sektor budi daya ikan nila, sementara penerapan IoT di Sukabumi menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi digital dapat membantu pembudidaya meningkatkan produksi.

Meski demikian, kenaikan produksi secara nasional tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan penerapan IoT karena turut dipengaruhi berbagai faktor lain.

3. Ngawi Bersiap Terapkan Pertanian Digital

Sementara itu, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Komdigi melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, menyiapkan digitalisasi pertanian dan perikanan untuk komoditas padi, melon, dan ikan nila.

Persiapan tersebut mencakup survei calon lokasi yang dilaksanakan pada 11 Februari 2026 untuk menilai kesiapan infrastruktur dan kelompok tani yang akan menjadi penerima manfaat.

Teknologi yang direncanakan mencakup sensor tanah, irigasi dan pemupukan otomatis, serta sistem peringatan dini terhadap cuaca ekstrem dan hama. Berbeda dengan Sragen dan Sukabumi, program Ngawi masih memerlukan implementasi dan evaluasi untuk mengukur hasilnya.

Meski demikian, digitalisasi pertanian tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat. Petani juga membutuhkan konektivitas internet, pendampingan teknologi, pembiayaan, dan akses pasar. Karena itu, peran Komdigi dalam memperluas konektivitas dan literasi digital perlu didukung kolaborasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Ke depan, integrasi data dari kondisi lahan, produksi, hingga distribusi hasil panen dapat membantu memperkuat efisiensi dan posisi petani dalam rantai pasok.

Tantangannya adalah memastikan manfaat digitalisasi menjangkau petani kecil sehingga teknologi turut mendukung ketahanan pangan secara lebih merata.

Selain mendukung produktivitas pertanian dan perikanan, konektivitas digital juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi harga pangan. Dalam hal ini, peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui penguatan konektivitas dan literasi digital menjadi penting agar informasi tersebut semakin mudah diakses dan dimanfaatkan, termasuk oleh petani dan pedagang di daerah.

Website harga pangan seperti Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia bukan sekadar tempat mengecek harga beras, cabai, atau minyak goreng.

Di tengah ancaman lonjakan harga bahan pokok, platform digital ini menjadi salah satu instrumen pendukung pemerintah untuk mendeteksi gejolak harga lebih dini dan menentukan langkah pengendalian inflasi.

Pasalnya, kenaikan harga pangan dapat langsung menekan daya beli masyarakat sekaligus mendorong inflasi.

Ketika harga komoditas strategis melonjak di sejumlah daerah, pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk mengetahui sumber persoalan, mulai dari keterbatasan pasokan hingga gangguan distribusi.

Melalui platform seperti PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan Panel Harga Pangan yang dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas), perkembangan harga dapat dipantau berdasarkan komoditas, wilayah, dan tingkat perdagangan.

Kedua platform tersebut menyediakan data harga pangan yang dapat menjadi referensi pemerintah dalam mengidentifikasi daerah yang mengalami kenaikan harga sekaligus membandingkannya dengan wilayah lain.

Harga beberapa sembako di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terpantau cenderung normal pada Senin (13/4/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata ) Foto: Harga beberapa sembako di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terpantau cenderung normal pada Senin (13/4/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata )

Pentingnya pemantauan harga terlihat dari perkembangan inflasi pangan pada September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan sebesar 4,37%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%.

Secara bulanan, sejumlah komoditas menjadi pendorong inflasi, terutama cabai rawit dengan andil 0,08 poin persentase, cabai merah 0,06 poin persentase, daging ayam ras 0,05 poin persentase, dan beras 0,03 poin persentase. Tekanan harga juga terjadi di sejumlah wilayah, dengan komoditas penyumbang inflasi yang berbeda-beda.

Jika harga suatu komoditas melonjak di daerah tertentu, pemerintah dapat menelusuri apakah kenaikan dipicu oleh produksi yang menurun, distribusi yang terganggu, atau pasokan yang belum mencukupi.

Informasi ini menjadi penting bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menentukan langkah intervensi. Pemerintah dapat mempertimbangkan distribusi pasokan dari daerah surplus, operasi pasar, hingga Gerakan Pangan Murah untuk meredam tekanan harga.

Salah satu contoh intervensi terlihat di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah menyalurkan 10,9 ton cabai rawit merah pada 19-24 Februari 2026 untuk membantu menstabilkan pasokan dan harga.

Pada 23 Februari, pasokan cabai rawit merah di pasar tersebut meningkat 45,45% menjadi 16 ton dibandingkan hari sebelumnya. Seiring peningkatan pasokan dan upaya stabilisasi, harga cabai tercatat turun 22,22% menjadi Rp70.000 per kilogram.

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana pemantauan harga dan distribusi dapat menjadi dasar evaluasi langkah stabilisasi pangan. Meski demikian, penurunan harga tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan intervensi pemerintah karena turut dipengaruhi kondisi produksi dan pasokan.

Di sisi lain, transparansi harga juga membantu petani, pedagang, dan konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih memadai. Petani dapat membandingkan harga di berbagai pasar, sementara konsumen memiliki referensi untuk menentukan tempat berbelanja.

Digitalisasi Bansos

Selain melalui peningkatan produksi dan pemantauan harga, digitalisasi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pemerintah dapat memperkuat proses verifikasi penerima bantuan melalui integrasi data lintas instansi. Komdigi berperan mendukung infrastruktur pertukaran data melalui SPLP, sementara penentuan penerima bantuan tetap menjadi kewenangan instansi terkait.

Implementasinya mulai menunjukkan perkembangan.

Berdasarkan laporan Komdigi, SPLP telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi hingga 28 September 2026. Angka tersebut mencerminkan aktivitas pertukaran data dalam sistem.

Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam Perlinsos Digital yang menjangkau 514 kabupaten/kota hingga 20 Oktober 2026. Jumlah keluarga terdaftar tersebut tidak otomatis menunjukkan jumlah penerima bantuan yang telah menerima penyaluran.

Integrasi data antarinstansi melalui SPLP dapat mendukung proses validasi penerima bantuan agar lebih akurat. Pemerintah juga menyiapkan perluasan implementasi dengan memperkuat kapasitas sistem dan keamanan pengelolaan data.

Data penerima yang lebih akurat dapat membantu memastikan bantuan menjangkau rumah tangga yang membutuhkan. Ketika harga beras, telur, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya meningkat, bansos yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat rentan mempertahankan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan.

Meski demikian, tantangan utama digitalisasi bansos bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga memastikan data penerima terus diperbarui dan menyediakan mekanisme koreksi bagi masyarakat yang belum terdata atau mengalami kesalahan pencatatan.

Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak secara langsung menekan harga pangan, tetapi berpotensi mengurangi dampak kenaikan harga terhadap daya beli kelompok rentan. Bersama efisiensi produksi pertanian dan pemantauan harga pangan, upaya ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya teknologi yang diterapkan, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh petani, pedagang, dan konsumen.

Melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan konektivitas, peningkatan literasi digital, dan tata kelola data yang baik, digitalisasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.