Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran Rp8,67 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2027. Anggaran tersebut ditargetkan menyasar 315 ribu unit rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, anggaran bedah rumah menjadi porsi terbesar dalam pagu program PKP 2027 yang mencapai Rp10,85 triliun.
“Dari pagu program Kementerian PKP Rp10,85 triliun ini anggaran untuk bedah rumah atau BSPS, ini sebagian besar yaitu Rp8,67 triliun,” kata Didyk dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, target 315.000 unit tersebut merupakan hasil penyesuaian alokasi anggaran per unit rumah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Menteri PKP Maruarar Sirait, serta pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
“Karena tahun 2027 kita melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk unit rumah, sesuai dengan arahan Pak Menteri, kemudian juga arahan dari para pimpinan anggota Komisi V DPR RI, dan juga dari BPS. Maka kita anggaran Rp8,67 triliun ini ditargetkan mencapai 315.000 unit rumah yang akan menjadi sasaran tahun 2027,” ujarnya.
Target tersebut tersebar di sejumlah unit kerja Kementerian PKP, yakni Ditjen Kawasan Permukiman mendapat alokasi Rp2,49 triliun untuk 84.593 unit, sementara Ditjen Perumahan Perdesaan memperoleh Rp3,589 triliun untuk 127.607 unit.
 Pekerja mengerjakan bangunan proyek bedah rumah di Kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Rabu (7/4). Sebanyak 40 rumah langganan banjir di RT 13 RW 04, Kebon Pala, Kampung Melayu, akan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk saat ini pengerjaan 18 rumah terlebih dahulu dan ditargetkan selesai setelah ramadhan. Renovasi rumah itu akan dibuat model panggung. Selain itu, warga yang rumahnya sedang dalam tahap renovasi dipindahkan oleh pemerintah ke beberapa rumah kontrakan dan kos-kosan. Sementara itu, Ita merasa terbantu atas bantuan yang diberikan pemerintah. Nana 50 Th salah satu warga Rt 013 RW 04 yang rumahnya direnovasi mengaku bersyukur. “Saya sangat berterimakasih karena rumah ini tadinya suda tiddak layak huni, karena sering kebanjiran setiap tahun dan bahan rumahpun sudah keropos, saya takutkan rubuh” kata nana saat diwawancarai CNBC Indonesia. Kegiatan renovasi ini sudah dimulai pada 31 Maret lalu. Rencananya rumah-rumah ini dibangun 3 lantai untuk mengantisipasi banjir. Proyek ini merupakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dikutip dari Detikcom, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menerangkan ada 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, yang akan direnovasi berkonsep kampung vertikal. Nantinya, tiap rumah memiliki 3 lantai, dan bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha. Seperti diketahui, sebanyak 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, yang akan direnovasi berkonsep rumah panggung. Namun, rencana ini menuai kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya, kritik datang dari Fraksi PDIP DKI Jakarta. Dia menilai pembangunan rumah yang berkonsep vertikal itu tidak akan menyelesaikan masalah banjir.. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Pembongkaran rumah di Kebon Pala untuk dijadikan rumah panggung. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
|
Adapun Ditjen Perumahan Perkotaan mengalokasikan Rp2,59 triliun untuk program BSPS sebanyak 102.800 unit. Jika digabung, ketiga alokasi tersebut mencapai sekitar Rp8,67 triliun dengan target 315.000 unit rumah.
Meski demikian, target tersebut masih jauh di bawah kebutuhan yang dihitung pemerintah. Ia memaparkan, target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PKP tahun 2027 mencapai 2 juta unit renovasi rumah.
Namun, untuk memenuhi target tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp57,29 triliun. Artinya, dengan pagu Rp8,67 triliun saat ini, masih terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp48,62 triliun.
Didyk mengatakan, Kementerian PKP masih mengusulkan tambahan anggaran agar target yang lebih besar dapat dicapai.
“Ini di bawah usulan dari di rencana RPKP yang sebanyak 2 juta unit. Ini yang masih terus kita usulkan,” ucap dia.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP sendiri memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,768 triliun. Angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran kementerian yang mencapai sekitar Rp106 triliun, sehingga terdapat backlog atau kekurangan anggaran sebesar Rp94,23 triliun.
(wur)
Leave a comment