Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 40 negara kini “ditandai” pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini terkait perang dagang AS dan China.
Trump mengatakan negara-negara itu berpotensi menjadi pihak yang membantu China menghindari tarif. Laporan diberikan Gedung Putih melalui situs resmi whitehouse.gov, Jumat (14/8/2026).
Dikatakan bagaimana pemerintah Trump khawatir dengan “illegal transshipment“. Ini merujuk praktik pengiriman barang melalui negara ketiga yang dikenai tarif AS lebih rendah, untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi yang diberlakukan Trump.
Indonesia Masuk
Secara garis besar AS mengklasifikasikan 40 negara itu dalam tiga kelompok besar. Indonesia masuk dalam kelompok kedua. Lalu apa saja pembedanya?
Kelompok pertama merujuk ke negara-negara dan blok perdagangan yang menangani volume besar barang terkait China. Tetapi, negara-negara itu, tetap memiliki basis industri yang terdiversifikasi serta menjadi platform ekspor utama ke AS.
Ada delapan negara yang masuk ke dalamnya. Yakni Kanada, Uni Eropa (UE), India, Israel, Jepang, Meksiko, Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan.
 Amerika Serikat menghadapi tantangan yang kian meningkat terkait praktik transshipment (pengalihan pengiriman) barang secara ilegal. (Dok. The-Great-Transshipment-Scam) Foto: (Dok. The-Great-Transshipment-Scam)
|
Kedua, kelompok negara-negara yang dinilai memiliki keterkaitan lebih erat melalui rantai pasok yang terhubung dengan China. Mulai dari sumber bahan baku, basis manufaktur, sistem logistik, hingga jalur pengalihan regional.
Ada enam negara yang masuk. Selain Indonesia, ada pula Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Negara-negara tersebut memiliki skala industri, kapasitas pelabuhan, infrastruktur pemasok, kedalaman manufaktur, atau kapasitas logistik yang cukup untuk mengalirkan sejumlah besar barang terkait China ke dalam arus perdagangan yang ditujukan ke AS,” jelas laporan Gedung Putih.
“Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan jaringan manufaktur yang berhubungan dengan China dan telah menjadi platform utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, alas kaki, pakaian, komponen, serta berbagai barang industri lainnya yang menggunakan bahan atau komponen asal China,” tambah laporan tersebut.
“Brasil dan Turki berfungsi sebagai platform produksi dan logistik regional yang lebih besar dan mampu mendukung pengalihan rute atau klaim transformasi produk pada kategori barang tertentu,” ujarnya.
Ketiga, kelompok negara yang memiliki keuntungan seperti akses khusus ke pasar AS yang membuat mereka menjadi “target oportunistis yang menarik” untuk pengalihan rute barang China. Setidaknya ada 24 negara yang masuk di dalamnya.
Negara-negara itu antara lain Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Kenya. Ada pula Laos, Maroko, Myanmar, Oman, Panama, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), serta Uzbekistan.
Gedung Putih pun akan bekerja sama erat dengan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembangkan sistem “perbatasan detektif” berbasis AI. Sistem ini akan membantu menilai apakah suatu pengiriman barang melibatkan praktik transshipment.
Sistem itu akan menggunakan informasi seperti data pengiriman, riwayat rute, dan perangkat lainnya. Namun belum diketahui apakah akan ada tarif tambahan atau hukuman khusus ke negara-negara yang ditandai.
“Pemerintahan Trump akan mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, langkah-langkah pemberantasan transshipment yang diterapkan telah berhasil,” bunyi laporan lagi.
“Evaluasi berkelanjutan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat Amerika mendapatkan manfaat penuh dari program perdagangan dan tarif Presiden Trump,” tambah Gedung Putih di kesimpulannya.
(sef/sef)
Leave a comment