6 Presiden & Wapres RI yang Tak Menuntaskan Masa Jabatan

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejarah Indonesia mencatat sejumlah presiden dan wakil presiden (wapres) harus meninggalkan kursi kekuasaan lebih cepat dari semestinya.

Penyebabnya beragam, mulai dari pengunduran diri, pencabutan mandat oleh lembaga negara, hingga pergantian kekuasaan di tengah gejolak politik nasional.

Kasus terbaru adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada hari ini, Kamis (12/11/2026), Gibran resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba untuk menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba untuk menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah menyerahkan surat tersebut, Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.35 WIB atau hanya berselang 20 menit sejak kedatangannya.

Sebelum Gibran, sejarah Indonesia mencatat sejumlah nama presiden dan wakil presiden yang mengakhiri masa jabatan lebih awal. Meski sama-sama tidak menuntaskan periode, latar belakang setiap pergantian memiliki konteks politik dan konstitusional yang berbeda.

Soeharto mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998, setelah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Keputusan tersebut diambil di tengah Krisis Asia yang memicu krisis ekonomi, krisis sosial, gelombang demonstrasi mahasiswa dan tuntutan reformasi.

Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah tekanan politik dan sosial semakin besar. Posisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Gus Dur Diberhentikan MPR, Sukarno Kehilangan Kekuasaan

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak menyelesaikan masa jabatannya. Ia menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, ketika MPR memberhentikannya melalui Sidang Istimewa.

Keputusan tersebut berlangsung setelah konflik politik antara Gus Dur dengan DPR dan MPR semakin tajam. MPR menyatakan presiden telah melanggar haluan negara, sementara Gus Dur menolak hadir untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Megawati Soekarnoputri kemudian ditetapkan sebagai presiden menggantikannya.

Gus Dur Foto: Ist

Jauh sebelumnya, Presiden Sukarno juga kehilangan kekuasaan sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mencabut kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Proses peralihan kekuasaan berlangsung di tengah krisis politik pasca-G30S 1965 dan perubahan besar dalam konfigurasi politik nasional.

Peristiwa Sukarno kerap dibahas dalam konteks peralihan kekuasaan yang kontroversial. Namun, secara kelembagaan, pencabutan kekuasaan tersebut dilakukan melalui keputusan MPRS, bukan pengunduran diri Sukarno.

Wapres yang Mengakhiri Jabatan Lebih Awal

Tidak hanya presiden, sejumlah wakil presiden juga pernah mengakhiri masa jabatan sebelum periode yang seharusnya selesai.

Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Keputusan tersebut menjadi akhir dari era Dwi Tunggal bersama Sukarno.

Hatta merasa perannya sebagai wakil presiden semakin terbatas dalam sistem pemerintahan parlementer, di samping perbedaan pandangan politik dengan Sukarno.

Presiden RI ke-2 Soeharto dan Ibu Tien. (Dok. Presidential Documents, National Library of Indonesia via Wikipedia) Foto: Presiden RI ke-2 Soeharto dan Ibu Tien. (Dok. Presidential Documents, National Library of Indonesia via Wikipedia)

Sementara itu, B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatan sebagai wakil presiden karena naik menjadi presiden. Habibie menggantikan Soeharto pada Mei 1998, sedangkan Megawati menggantikan Gus Dur pada Juli 2001.

Keduanya tidak mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pengertian biasa, melainkan mengalami pergantian posisi akibat suksesi kepresidenan.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa berakhirnya masa jabatan sebelum waktunya tidak selalu disebabkan oleh mekanisme yang sama.

Ada pengunduran diri secara sukarela, pencabutan kekuasaan oleh lembaga negara, dan pergantian jabatan sesuai mekanisme konstitusi.

(mae/mae)