Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendukung rencana pemerintah dalam menata alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar global dan kapasitas penyerapan smelter di tahun 2027 mendatang.
Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa penetapan kuota RKAB harus memperhitungkan pertumbuhan permintaan nikel dunia agar komoditas nasional tidak dijual dengan harga murah.
“Jadi RKAB kita perlu lakukan kalibrasi sesuai dengan kebutuhan dari pasar nikel dunia, sesuai dengan kebutuhan dari smelter. Jadi ada beberapa faktor yang memang ini perlu diperhatikan,” ujarnya dalam acara Minerba Convex 2026, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pihaknya menilai kelebihan produksi nikel asal Indonesia berisiko menekan harga jual di pasar global. Kebijakan pemangkasan kuota RKAB produksi nikel hingga ke level 270 juta ton oleh Kementerian ESDM sebelumnya mendapatkan respon positif oleh pasar dengan lonjakan harga mendekati 20%.
“Jadi waktu Kementerian ESDM mengumumkan kita akan cut RKAB-nya, produksinya ke 270, harga nikel itu naik hampir sekitar 20% responnya. Jadi kebijakan ini kita perlu dorong juga supaya kita bisa melihat keseimbangannya. Buat apa kita memproduksi nikel yang tidak dibutuhkan dunia?” kata Seto.
Indonesia dinilai perlu menjalankan strategi pengelolaan pasokan jangka panjang. Pihaknya saat ini tengah mendiskusikan formulasi proyeksi permintaan nikel untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun mendatang bersama Kementerian ESDM sebagai pedoman ekspansi penambang.
“Jadi saya kira mungkin harus ada kombinasi kayak oke ini dari DEN kita juga lagi diskusi sama teman-teman di ESDM bagaimana kita bisa memproyeksikan demand nikel untuk 5 dan 10 tahun ke depan. Nah dari situ kemudian kita tarik ke rencana produksi jangka panjang Indonesia untuk nikel ini berapa,” tambahnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap RKAB per tahun tetap dibutuhkan untuk menyeimbangkan dinamika pasar. Langkah ini penting dilakukan mengingat pertumbuhan permintaan nikel dunia untuk industri stainless steel berada di kisaran 3-5% per tahun, serta sektor baterai sebesar 7%.
“Nah kemudian ya tadi RKAB tetap dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa kita jangan membuat oversupply di pasar,” tandasnya.
Wacana Pangkas RKAB Nikel 2027
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan strategi pemangkasan kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027.
Alasannya, untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan nikel di pasar global. Kebijakan tersebut diadopsi dari keberhasilan pengendalian pasokan batu bara yang mampu mendongkrak harga batu bara hingga US$ 154 per ton untuk kalori 6.333.
Bahlil pun meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk segera menerapkan skema pemangkasan RKAB nikel tersebut. Bahlil menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh atas keputusan penataan pasokan nikel meskipun berpotensi memicu protes dari para pelaku usaha.
“Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu,” ungkap Bahlil dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
Langkah pemangkasan RKAB nikel itu dipicu oleh terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) nikel hampir 800.000 ton dari total kebutuhan dunia sebesar 3,5 juta ton per tahun. Lonjakan produksi nikel yang berlebihan di dalam negeri telah menekan harga komoditas global hingga meluncur ke bawah level US$ 16.000. Per 2 November 2026, harga nikel terpantau berada di level US$ 15.400-an per ton.
“Nah, terkait dengan nikel, Bapak Ibu semua, harga nikel sekarang sudah di bawah di bawah harga US$ 16.000, US$ 15.800. Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?” tuturnya.
Skema yang dikaji untuk diterapkan di sektor nikel itu berkaca dari keberhasilan kebijakan pengawasan RKAB pada sektor batu bara yang diterapkan tahun ini. Pada 2025, kontribusi batu bara Indonesia mencapai 540 juta ton atau setara 43% dari total perdagangan batu bara dunia sebesar 1,3 miliar ton. Namun, harganya sempat jatuh akibat produksi nasional yang tidak terkontrol.
“Saya katakan kalau begitu, daripada harga diatur oleh asing, barang-barang kita 540 juta itu sama dengan 43% suplai batu bara dunia dari Indonesia, saya bilang kalau begitu kita jaga di antara supply and demand, potong RKAB. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Hari ini harga batubara bisa mencapai US$ 154 untuk kalori 6.333. Ini strategi,” paparnya.
Keberhasilan pemotongan kuota RKAB batu bara tercatat mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan dari kisaran Rp 130 triliun hingga Rp 135 triliun pada 2025 menjadi Rp 141 triliun per 1 Oktober 2026, dan ditargetkan bisa menembus Rp 160 triliun hingga Rp 165 triliun pada akhir 2026.
Pemerintah optimistis pemangkasan RKAB nikel juga akan memberikan dampak positif serupa bagi penerimaan negara.
“Ini strategi karena kita jaga supply and demand. Pendapatan negara kita melonjak, produksi turun. Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten enggak jual murah barang kita,” tandasnya.
(pgr/pgr)
Leave a comment