Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 sebesar 5,47% (year on year). Sekitar sebulan sebelumnya, Vietnam melaporkan pertumbuhan 9,95% untuk periode yang sama. Namun, perbandingan ini perlu dibaca hati-hati: ekonomi Indonesia jauh lebih besar, sementara Vietnam berada dalam fase “mengejar ketertinggalan” (catch–up).
Selisih angka pertumbuhan tersebut bukan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia “kalah”, melainkan untuk membaca arah persaingan, yakni siapa yang lebih serius membangun basis industri, menarik investasi berteknologi tinggi, dan merebut posisi strategis dalam rantai pasok global (global value chains/GVC).
Perlu digarisbawahi, persaingan di era modern bukan lagi sekadar soal seberapa cepat Produk Domestik Bruto (PDB) berekspansi, melainkan seberapa dalam struktur industri dan penguasaan teknologi yang melekat di dalam negeri. Hausmann, Hwang, dan Rodrik (2007) menunjukkan bahwa negara yang mengekspor barang dengan tingkat kecanggihan lebih tinggi cenderung tumbuh lebih cepat pada periode berikutnya.
Vietnam dan Dilema Hub Perakitan Global
Kecepatan pertumbuhan Vietnam memang mengesankan. Pada sembilan bulan pertama 2026, ekspornya melonjak 24,5% menjadi US$434,3 miliar. Tetapi, di sisi lain impornya pun melesat 36,7% menjadi US$453,7 miliar, sehingga neraca barang defisit US$19,4 miliar. Defisit itu menyempit menjadi sekitar US$12,1 miliar pada periode sepuluh bulan berkat surplus pada September dan Oktober.
Defisit ini bukanlah tanda pelemahan ekonomi. Sebanyak 94,1% impor Vietnam adalah barang input produksi. Investasi asing langsung (FDI) yang terealisasi juga mencapai US$21,1 miliar (tertinggi dalam lima tahun terakhir) dengan 82,6% di antaranya mengalir ke industri pengolahan.
Akan tetapi, struktur perdagangan ini menyimpan catatan kritis. Komputer dan produk elektronik merupakan kelompok ekspor terbesar Vietnam (sekitar US$124 miliar). Ironisnya, kelompok ini juga menjadi penyumbang impor terbesar (sekitar US$189 miliar), sehingga mencatat defisit sektoral hingga US$65 miliar.
Ekspor besar dengan kandungan impor tinggi berarti nilai tambah yang tertinggal di dalam negeri jauh lebih kecil daripada angka perdagangan bruto. Perusahaan penanaman modal asing (PMA), termasuk yang bergerak di minyak mentah, menyumbang 80,7% ekspor, sedangkan perusahaan domestik hanya 19,3%. Bank Dunia (2024) bahkan mencatat bahwa porsi perusahaan Vietnam yang terhubung dengan rantai nilai global turun dari 35% pada 2009 menjadi 18% pada 2023.
Vietnam telah sukses menjadi hub perakitan penting bagi pabrik dunia. Ini tahap awal yang lazim dalam industrialisasi. Tantangan berikutnya adalah memperbesar nilai tambah dan kapabilitas teknologi yang dikuasai pelaku usaha nasional.
Kompleksitas Ekonomi Indonesia: Keluar dari Jebakan Komoditas
Salah satu indikator yang relevan untuk menilai kualitas transformasi ekonomi adalah Indeks Kompleksitas Ekonomi (Economic Complexity Index/ECI). Indeks ini menggabungkan keragaman produk ekspor (diversity) dengan seberapa jarang suatu produk dapat dibuat negara lain (ubiquity). Produk yang hanya mampu dibuat sedikit negara mencerminkan pengetahuan produktif yang lebih kompleks (Hidalgo dan Hausmann, 2009).
Berdasarkan data perdagangan 2024 dalam Atlas of Economic Complexity (Harvard Growth Lab), Vietnam berada di peringkat ke-45 dengan skor 0,63, sedangkan Indonesia di peringkat ke-69 dengan skor 0,23. Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), Vietnam naik sepuluh peringkat, sementara Indonesia turun sebelas peringkat. Atlas mengaitkan penurunan Indonesia dengan kurangnya diversifikasi ekspor.
ECI tetap perlu dibaca kritis. Indeks ini dihitung dari data ekspor menurut negara pengekspor, bukan kepemilikan perusahaan, sehingga turut mencatat kemampuan produksi perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara, bukan otomatis kapabilitas produsen lokal. ECI juga bukan ukuran nilai tambah domestik (domestic value–added/DVA). ECI berguna sebagai pintu masuk, bukan indikator tunggal.
Pelajaran bagi Indonesia bukan sekadar mengundang lebih banyak pabrik asing untuk merakit barang di dalam negeri, melainkan memastikan transfer pengetahuan (knowledge spillover) kepada perusahaan nasional. Studi Javorcik (2004) atas data Lituania menemukan bahwa limpahan produktivitas dari investasi asing terutama mengalir lewat hubungan dengan pemasok lokal di hulu, bukan lewat pesaing di sektor yang sama.
Di sinilah tantangan struktural Indonesia. Industri pengolahan memang menyumbang sekitar 19% PDB dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada Kuartal III-2026 (andil 1,20 poin persentase). Namun, porsi manufaktur yang besar belum tentu berarti kompleksitas yang tinggi.
Surplus perdagangan nonmigas sebesar US$34,2 miliar pada Januari-September 2026 ditopang terutama oleh kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (US$29,3 miliar), bahan bakar mineral (US$21,4 miliar), serta besi dan baja (US$14,0 miliar), yang bukan produk berteknologi tinggi. Satu-satunya produk padat karya di antara lima penyumbang surplus terbesar adalah alas kaki (US$4,9 miliar).
Dengan struktur seperti itu, volume ekspor yang besar bisa berjalan beriringan dengan penurunan peringkat kompleksitas ekonomi. Hilirisasi yang berhenti di produk perantara memang menaikkan nilai ekspor, tetapi belum tentu menaikkan kompleksitas ekonomi secara keseluruhan.
Agenda Kebijakan
Agar pertumbuhan berkorelasi dengan peningkatan kapabilitas industri nasional, pemerintah perlu menjalankan empat agenda kebijakan yang terukur.
Pertama, kepastian aturan main berbasis kinerja (performance–based regulation).
Persyaratan transfer pengetahuan dan keterlibatan pemasok domestik harus transparan dan terukur. Insentif fiskal seperti tax holiday atau tax allowance tidak boleh diberikan cuma-cuma, melainkan terikat pada target kinerja (key performance indicators) yang jelas, misalnya belanja komponen dari pemasok lokal dan jumlah tenaga teknis lokal, dengan evaluasi berkala yang dipublikasikan.
Kedua, pengukuran keberhasilan multidimensi dan kemitraan riset. Hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari nominal investasi atau kapasitas smelter. Pemerintah perlu mempublikasikan data nilai tambah domestik, porsi pemasok lokal, produktivitas tenaga kerja, serta hak paten dan riset. Didukung revitalisasi pendidikan vokasi industri dan kemitraan riset (R&D) antara pemodal asing, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam negeri.
Ketiga, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang realistis dan bergradasi. TKDN tidak boleh menjadi hambatan administratif yang hanya memenuhi kuota formalitas. Aturannya perlu bertahap (phased approach) sesuai kesiapan industri pendukung (supporting industries), dipadukan dengan program pengembangan vendor (vendor development programme). Kuota yang dipaksakan tanpa kapasitas pemasok berisiko menaikkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk akhir.
Keempat, integrasi UMKM ke rantai pasok. UMKM tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pemberdayaan sosial. Melalui standardisasi, sertifikasi mutu, dan akses pembiayaan, UMKM perlu ditransformasi menjadi produsen komponen presisi yang kompetitif dan andal bagi industri besar.
Keterbukaan perdagangan melengkapi agenda ini. Indonesia telah menyelesaikan perundingan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September 2025. Pemerintah menargetkan penandatanganan pada 21 November 2026 dan pemberlakuan pada awal 2027, ketika fasilitas tarif khusus GSP Uni Eropa bagi Indonesia berakhir.
Namun, akses pasar tidak otomatis meningkatkan daya saing; perusahaan nasional harus mampu memenuhi standar kualitas, keberlanjutan (sustainability), dan ketertelusuran (traceability) yang kian ketat.
Pada akhirnya, Indonesia tidak perlu meniru model Vietnam secara membabi buta. Model itu pun tidak bebas risiko. Bank Pembangunan Asia (ADB) pada September 2026 mengingatkan bahwa investasi dan kredit yang melaju cepat dapat memperbesar kerentanan keuangan. Yang perlu diadopsi adalah konsistensi membangun ekosistem industri dan mengaitkan investasi asing dengan pemasok domestik secara permanen.
Pertumbuhan tinggi adalah fondasi penting, tetapi kedalaman struktur dan kompleksitas produksi sangat menentukan ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan ekosistem industri yang terintegrasi serta riset dan sumber daya manusia yang kuat, Indonesia berpeluang keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle–income trap) menuju negara industri yang maju dan mandiri.
(miq/miq)
Leave a comment