Bogor, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan terdapat 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong pajak penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2025. Dalam hal ini, wajib pajak tidak melaporkan seluruh bukti potong tersebut.
Misalnya, ada sebuah wajib pajak yang bekerja dan mendapatkan penghasilan berdasarkan proyek. Kemudian, wajib pajak itu sebenarnya memiliki 10 proyek pada 2025. Namun, yang dilaporkan ke SPT hanya delapan pada 2025. Hal ini kemudian menyebabkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau mengurangi nilai kurang pajak yang seharusnya.
“Kalau secara total, termasuk yang (nilai bukti potongnya) di bawah Rp100.000 terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potongnya,” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, Kamis (12/11/2026).
Dari 1,9 juta wajib pajak itu, Direktorat Jenderal Pajak kemudian memberikan pengingat melalui surat elektronik (email) kepada 475.698 wajib pajak atas 3,72 juta bukti pemotongan. Kriterianya adalah bukti pemotongan dengan status valid dan sudah dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan pada SPT Masa PPh Pasal 21; bukti pemotongan atas jenis pajak non-final; jumlah nilai PPh pada seluruh bukti pemotongan yang dihapus lebih dari atau sama dengan Rp100.000; dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada bukti pemotongan yang dihapus sama dengan NPWP pada SPT Tahunan tahun pajak 2025.
“Dari sebarannya ada 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai antara Rp100.000 sampai Rp1 juta. Pada sisi lain ada 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar,” ujarnya.
“Di sisi nilai PPh, kelompok terbesarnya adalah Rp10 juta hingga Rp100 juta yaitu sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak. Jadi kami betul-betul kawal sampai detail,” tambahnya.
Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan pesan pengingat menggunakan pendekatan behavioral. Misalnya, mereka mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa tindakan yang tidak melaporkan pajak secara utuh akan sangat memengaruhi kualitas pendidikan.
“Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa,” ujarnya.
(haa/haa)
Leave a comment