Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan total stok pupuk nasional sebanyak 1.936.505 ton per 10 November 2026 untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam. Di tengah kesiapan stok tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi juga meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Vice President (VP) Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh mengungkapkan kondisi ini didukung perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga distribusi lebih sederhana dan pupuk semakin pasti diterima petani.
“Kalau sebelumnya distribusi pupuk melewati beberapa tahapan hingga Lini IV, sekarang kami bertanggung jawab langsung sampai titik serah. Dengan alur yang lebih sederhana, ketersediaan pupuk di tingkat petani menjadi lebih pasti,” ungkap dia dikutip Kamis (12/11/2026).
Anggy menjelaskan, stok pupuk nasional yang disiapkan perusahaan terdiri dari 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi. Adapun rincian stok pupuk bersubsidi sebesar 909.600 ton pupuk Urea, 550.041 ton NPK, 18.142 ton NPK Kakao, 8.412 ton SP-36, 3.906 ton ZA, serta 66.176 ton pupuk organik.
Sementara stok pupuk nonsubsidi Pupuk Indonesia terdiri dari 325.232 ton Urea, 20.723 ton NPK, dan 34.273 ton ZA.
“Stok tersebut tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga Pupuk Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kondisi tersebut, stok pupuk bersubsidi diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari ke depan, berdasarkan rata-rata penebusan sekitar 28.000 ton per hari,” ujar Anggy.
Untuk memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga, tambahnya, Pupuk Indonesia melakukan pemantauan stok setiap hari hingga ke gudang penyangga tingkat kabupaten. Pemantauan ini didukung transformasi digital melalui Command Center yang memungkinkan perusahaan memonitor proses produksi, pengiriman, posisi kapal, stok di setiap kabupaten, hingga realisasi penebusan pupuk oleh petani.
Lebih lanjut dikatakan Anggy, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada petani juga memberikan dampak positif bagi penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sepanjang Januari hingga 10 November 2026, penyaluran pupuk bersubsid mencapai sekitar 7.709.711 ton, lebih tinggi 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 6.789.854 ton.
“Industri pupuk selama ini memiliki pengelolaan yang kompleks karena melibatkan banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat 145 regulasi yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Kini, berbagai aturan tersebut disederhanakan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Perubahan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi beserta aturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, BUMN pupuk bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah atau penerima pupuk.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi menilai kebijakan pemerintah di sektor pupuk memberikan dampak bagi petani dan pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, berbagai persoalan yang sebelumnya sering dikeluhkan petani, mulai dari keterbatasan volume, harga yang tinggi, hingga kelangkaan pupuk, kini mulai diatasi melalui perbaikan kebijakan.
Ia mengungkapkan, pemerintah berhasil menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa menambah beban APBN. Pada saat yang sama, volume pupuk bersubsidi juga bertambah hingga 700.000 ton.
Pemerintah turut merencanakan pembangunan sejumlah pabrik pupuk baru, dengan lima pabrik ditargetkan diresmikan sebelum 2029.
Selain itu, perubahan mekanisme pembayaran bahan baku dari sebelumnya dibayarkan setelah proses produksi menjadi pembayaran di muka turut memberikan efisiensi bagi industri pupuk.
Suwandi juga menambahkan, kemudahan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Produktivitas meningkat, kesejahteraan petani membaik, dan pada akhirnya sektor pertanian dapat tumbuh lebih kuat.
“Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang meningkat dari 0,83% pada 2024 menjadi 5,74% pada 2025. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat dari 124 menjadi 132 pada periode yang sama,” ungkap Suwandi.
(dpu/dpu)
Leave a comment