Menguji Leonardo Sebagai Pemasok Pesawat Militer Indonesia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kemajuan sektor industri dirgantara Indonesia, khususnya industri manufaktur, tidak dapat dilepaskan dari kerja sama dengan sejumlah pabrikan Eropa yang sekarang telah bertransformasi menjadi Airbus. Adapun kontribusi produsen pesawat terbang Amerika Serikat tidak sebesar apa yang sudah diberikan oleh pabrik pesawat terbang asal Spanyol, Prancis dan Jerman.

Oleh karena itu, bukan merupakan hal yang aneh bila industri manufaktur dirgantara Indonesia mempunyai keterkaitan yang intensif dengan pabrikan Eropa, termasuk juga dalam urusan rantai pasok global. Saat ini terdapat pula perusahaan partikelir Indonesia yang memasok aerostructure kepada Airbus.

Kemitraan antara Airbus dan Indonesia di sektor industri dirgantara, khususnya pesawat militer, yang dijalin sejak 1978 kini telah memasuki masa sulit yang nampaknya akan berlangsung setidaknya sampai 2030. Kerja sama yang dimaksud ialah di bidang industri dirgantara dan bukan sekadar urusan jual beli pesawat terbang dan helikopter.

Seperti pernah ditulis sebelumnya, era sukar tersebut tidak lepas dari perbedaan prinsip antara firma multinasional Eropa itu dengan konsumen di Indonesia yakni Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan perniagaan. Di samping itu, perkongsian antara Airbus dan PT Dirgantara Indonesia pun sekarang memasuki masa surut disebabkan oleh sejumlah isu yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak.

Sebagai pengganti Airbus, Indonesia kini sudah berpaling kepada Leonardo yang merupakan maskapai multinasional Italia. Kegiatan usaha Leonardo lebih beragam daripada lini bisnis Airbus karena selain bergerak di sektor dirgantara, perusahaan itu juga bergerak di bidang elektronika pertahanan dan sistem senjata kapal perang.

Dalam melakukan aktivitas usaha, nampaknya Leonardo lebih longgar dibandingkan dengan Airbus ketika menyentuh isu good governance and compliance. Kondisi demikian sepertinya sejalan dengan suasana bisnis perdagangan pertahanan di Indonesia saat ini yang lebih suka kelonggaran dalam urusan yang pernah membuat Airbus harus membayar denda senilai €6,2 miliar kepada Parquet National Financier, Serious Fraud Office dan US Department of Justice beberapa tahun lalu.

Leonardo Helicopters dan PT Dirgantara Indonesia beberapa tahun silam telah menjalin kerja sama pengadaan enam helikopter AW189 yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Kementerian Pertahanan menerima alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$240 juta pada MEF 2020-2024 bagi program helikopter angkut berat yang semula digadang-gadang akan diberikan kepada Airbus Helicopters.

Dari enam AW189, dua adalah versi angkut, dua varian Combat SAR dan sisanya ialah helikopter VIP. Dalam kemitraan itu, pabrik pesawat terbang Indonesia hanya berperan melaksanakan outfitting dan customization atas helikopter produksi Leonardo.

Selain pembelian AW189, Kementerian Pertahanan memiliki rencana mengimpor pula tiga rotorcraft AW139 untuk TNI Angkatan Darat dan hendak membeli sejumlah helikopter AW149 bagi TNI Angkatan Laut. Berbeda dengan akuisisi enam AW189 di mana terdapat kemitraan dengan industri dirgantara lokal, pengadaan AW139 dan AW149 diduga kuat akan menggunakan jasa makelar.

Rencana pembelian 12 jet tempur latih M-346F Block 20 produksi Leonardo Aeronautics oleh Kementerian Pertahanan pun memakai tangan makelar dan bukan merupakan akuisisi langsung. Singkat kata, Leonardo Helicopters dan Leonardo Aeronautics tengah mendapatkan mendapatkan angin buritan di pasar pertahanan Indonesia.

Pergantian preferensi pabrikan pemasok dalam dunia perdagangan pertahanan sesungguhnya ialah hal yang normal sepanjang hal demikian memberikan keuntungan juga kepada konsumen. Apalagi sejak 1980-an negara-negara berkembang yang menjadi pasar produk pertahanan negara-negara maju tidak ingin hanya menjadi pasar saja, namun ingin mendapatkan pula keuntungan teknologi dan industri dari impor peralatan pertahanan yang dilaksanakan.

Menjadi pertanyaan apakah pengadaan wahana udara dari Leonardo akan memberikan keuntungan teknologi dan industri bagi Indonesia? Terkait pertanyaan itu, sejumlah hal berikut sudah sewajarnya diperhatikan oleh Indonesia.

Pertama, skema pengadaan. Merujuk pada pola pengadaan yang sudah dan akan berlangsung, skema pembelian merupakan akuisisi tidak langsung lewat pihak ketiga. Terdapat program pembelian lewat kerjasama dengan BUMN, sedangkan rencana pengadaan lainnya melalui firma swasta yang mempunyai induk di Uni Emirat Arab.

Dengan kata lain, pola pembelian tidak langsung pun memiliki varian yang berbeda, di mana hal itu ditentukan oleh pengambil keputusan. Perkara skema akuisisi akan menentukan pula hal-hal lain yang muncul sebagai konsekuensi dari kegiatan tersebut.

Kedua, kerja sama industri. Apakah rencana pembelian sejumlah pesawat sayap putar dan pesawat sayap latih dari Leonardo menghasilkan kerjasama industri yang signifikan bagi Indonesia?

Apakah industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan seperti manufaktur aerostructure dari Leonardo dan tidak sekadar outfitting dan customization saja? Apakah ada program offset, apalagi offset yang signifikan, untuk akuisisi helikopter dan pesawat tempur latih yang dilakukan lewat makelar?

Persoalan manufaktur aerostructure menjadi tantangan pula bagi PT Dirgantara Indonesia andaikata ingin memanfaatkan peluang pengadaan helikopter dari Leonardo. Sebagaimana diketahui, kinerja manufaktur aerostructure dalam lebih satu dekade terakhir perseroan tersebut tidak baik sehingga tidak banyak pesanan baru yang diberikan oleh pelanggan tradisional di Eropa.

Diperlukan modal yang cukup besar agar dapat dilaksanakan modernisasi semua permesinan yang terkait dengan aerostructure dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada program KF-21 seumpama Indonesia memutuskan membeli jet tempur generasi 4.5 itu. Sampai sejauh ini, belum nampak tanda-tanda bahwa Leonardo akan memberikan pekerjaan aerostructure kepada BUMN Indonesia mengingat bahwa kuantitas akuisisi yang sangat sedikit.

Tentang rencana mendatangkan 12 M-346F Block 20, apakah Leonardo menawarkan paket offset yang akan berkontribusi besar terhadap industri pertahanan Indonesia? Mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan offset ialah meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional, maka program alih teknologi yang hanya mencakup tentang kapabilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) tidak akan berkontribusi signifikan terhadap firma Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa kemampuan melakukan MRO sewajarnya menjadi satu paket dalam pengadaan dan bukan merupakan paket yang terpisah. Bisakah program offset yang signifikan didapatkan jika pembelian dilaksanakan lewat makelar?

(miq/miq)