Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji skema penanganan kewajiban atau utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Pemerintah tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, serta kementerian terkait untuk merampungkan proses pengalihan saham hingga uji tuntas (due diligence) dari sisi valuasi dan hukum.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani mengatakan, proses uji tuntas tersebut diharapkan dapat rampung pada Desember 2026. Hasilnya akan menjadi salah satu landasan untuk memperkuat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan proyek Whoosh.
“Sampai saat ini Kemenkeu masih berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara dan kementerian untuk pengalihan saham PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan uji tuntas valuasi dan hukum. Kami harapkan uji tuntas selesai Desember 2026 untuk perkuat rancangan Perpres,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Evita menegaskan, pemerintah juga terus memberikan pendampingan agar operasional Whoosh tetap berjalan dan kewajiban pembiayaannya dapat dikelola dengan baik.
Menurut dia, pemerintah pada prinsipnya memastikan layanan Whoosh tetap berjalan, sementara kewajiban pembiayaan proyek tersebut dapat dikelola secara terukur tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait kemungkinan penyesuaian tenor maupun skema pembiayaan utang Whoosh, Evita mengatakan pemerintah masih menunggu hasil uji tuntas.
“Apakah akan ada penyesuaian tenor dan pembiayaan, kita lihat uji tuntas. Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan dan langkah strategi pembiayaan kita lakukan secara hati-hati dan terukur,” tegasnya.
(haa/haa)
Leave a comment