Jakarta, CNBC Indonesia– Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR pada hari ini, Jumat (14/8/2026).
Selain memaparkan rancangan pendapatan dan belanja negara, Prabowo diperkirakan menyinggung sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan strategis yang berkembang sepanjang tahun ini.
Di luar berbagai isu yang masih bersifat perkiraan, agenda kemandirian nasional hampir pasti menjadi salah satu benang merah pidato tersebut. Salah satunya adalah swasembada pangan yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo.
Kinerja produksi beras turut memperkuat pembahasan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton pada 2025, meningkat 13,29% dibandingkan 2024. Sementara itu, produksi beras sepanjang Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton, naik tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain kemandirian pangan, paling tidak ada delapan topik yang berpotensi masuk dalam pidato Kenegaraan ataupun Penyampaian Nota Keuangan Prabowo.
1. Perang Timur Tengah dan Dampaknya
Perang di Timur Tengah berpotensi menjadi salah satu isu global yang disinggung Presiden Prabowo dalam rangkaian pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan 2027. Konflik tersebut telah membuat tak hanya Indonesia namun seluruh dunia merasakan penderitaan.
Hal ini lantaran perang tersebut memengaruhi kenikan harga energi, gangguan perdagangan global, naiknya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan dampak ke fiskal.
Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda kepastian akan berakhirnya perang. Perundingan pembukaan kembali Selat Hormuz yang tengah berlangsung juga masih menemui jalan buntu, sementara aktivitas pelayaran melalui jalur tersebut berada jauh di bawah kondisi normal.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Indonesia pun cukup mengalami dampak dari tertanggunya selat tersebut karena masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Serta sekitar 31% pasokan minyak Indonesia juga melewati Selat Hormuz.
Dampak konflik terlihat pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Di tengah asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel, ICP sempat melonjak menjadi US$117,31 pada April dan US$106,56 per barel pada Mei 2026.
ICP kemudian turun menjadi US$83,45 pada Juni dan US$81,68 per barel pada Juli 2026. Meski melandai, posisinya masih di atas asumsi APBN. Harga minyak Brent juga berada di kisaran US$87 per barel pada Kamis (13/8/2026), menunjukkan risiko dari konflik Timur Tengah belum sepenuhnya mereda.
2. Logam Tanah Jarang, Bursa Mineral, dan Ekspor Satu Pintu
Logam tanah jarang (LTJ) berpotensi kembali disinggung Prabowo. Komoditas tersebut sebelumnya sudah disebut dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025, yang menjadi nota keuangan pertama Prabowo sebagai presiden.
“Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth,” ujar Prabowo saat itu. Ia menekankan bahwa LTJ berperan penting dalam industri teknologi tinggi, kehidupan modern, dan pertahanan.
LTJ merupakan kelompok 17 unsur kimia yang digunakan dalam beragam produk, mulai dari telepon pintar, kendaraan listrik, turbin angin, hingga peralatan pertahanan.
Di Indonesia, mineral tersebut antara lain ditemukan sebagai unsur ikutan dalam pertambangan timah, nikel, tembaga, dan bauksit.
Keseriusan pemerintah mengelola komoditas tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Badan Industri Mineral pada Agustus 2025. Pemerintah juga membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas sebagai BUMN yang menangani mineral strategis, kritis, dan LTJ.
Pemerintah telah mengidentifikasi delapan blok dengan potensi LTJ dan mineral strategis lainnya di Kalimantan, Sulawesi, serta Bangka Belitung.
Perminas akan menangani blok tersebut, sementara proyek riset pengolahan LTJ disiapkan di Mamuju, Sulawesi Barat.
Terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyusun aturan teknis pengelolaan dan ekspor LTJ. Larangan ekspor akan diberlakukan terhadap LTJ sebagai produk utama, sedangkan produk mineral yang hanya mengandung LTJ sebagai unsur ikutan masih dapat diekspor.
Pemerintah juga tengah memetakan kandungan LTJ dalam produk pertambangan sekaligus membangun ekosistem industrinya. Hal ini diperlukan karena Indonesia hingga kini belum memiliki industri khusus yang mampu memisahkan dan mengolah LTJ secara komersial.
Pembenahan tata kelola mineral juga dilakukan melalui persiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Bursa tersebut dibentuk untuk memperbaiki tata niaga sekaligus menciptakan pembentukan harga komoditas yang lebih transparan di dalam negeri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BMKS akan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027.
Prabowo juga telah mengirimkan nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang akan mengawasi bursa tersebut kepada DPR.
Langkah lainnya dijalankan melalui sistem ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini dirancang untuk menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor tercatat serta masuk ke sistem keuangan domestik.
Masa transisinya dimulai pada 1 Juni 2026 dengan mencakup batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan ferroalloy.
Eksportir tetap menjalankan pengiriman, sedangkan dokumen, harga, volume, tujuan ekspor, dan nilai transaksinya dilaporkan melalui PT DSI. Implementasi penuh ditargetkan berlangsung mulai 1 September 2026.
Prabowo pada 20 Juli 2026 menyebut PT DSI telah mengelola devisa lebih dari US$10,5 miliar dalam waktu sekitar satu setengah bulan. Menurutnya, sebelum PT DSI beroperasi, terdapat selisih sekitar 30% hingga 45% antara harga jual komoditas di Indonesia dan harga di pasar internasional.
3. Program PNM Mekaar
Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar telah rampung dan berpotensi disinggung Prabowo. Terbaru, BP BUMN, BPI Danantara, dan Kemenko Perekonomian menyelesaikan skema penurunan bunga bagi sekitar 14 juta nasabah PNM Mekaar.
Bunga pembiayaan akan dipangkas menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%-24% atau rata-rata sekitar 20%. Kebijakan tersebut merupakan arahan Prabowo agar pembiayaan bagi perempuan prasejahtera tidak terlalu membebani.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan persiapan pelaksanaannya mencakup percepatan regulasi pendukung, relokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penerbitan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Program PNM Mekaar memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki atau ingin merintis usaha ultra mikro. Selain modal, nasabah memperoleh pendampingan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Pemerintah menargetkan bunga baru sebesar 8% mulai berlaku pada awal September 2026. Besarnya jumlah penerima serta kebutuhan dukungan anggaran membuat kelanjutan program tersebut berpotensi masuk dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
4. Pusat Finansial International Indonesia
Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) juga memiliki peluang untuk menjadi topik yang akan di bicarakan dalam pidato Prabowo.
Sebagai catatan, DPR telah mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang pada 21 Juli 2026. Sebelumnya, pembahasannya memang dipercepat agar dapat menjadi bahan pidato kenegaraan pada Agustus.
PFII dirancang sebagai kawasan keuangan berstandar internasional untuk menarik bank global, perusahaan pengelola aset, asuransi, family office, dan pengelola trust. Kegiatannya dapat mencakup perdagangan saham, obligasi, valas, aset digital, komoditas, bursa karbon, dan emas.
Pemerintah memperkirakan PFII dapat menarik investasi sekitar Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Modal awalnya disebut tidak berasal dari APBN, tetapi dapat bersumber dari Danantara.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas PPh badan 0% hingga 50 tahun bagi kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan tertentu. PFII direncanakan berlokasi utama di Bali serta memiliki kekhususan dalam perizinan, penggunaan valuta asing, dan penyelesaian sengketa.
Besarnya fasilitas tersebut membuat pengawasan terhadap pencucian uang, keterbukaan pemilik aset, dan kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
5. Guru PPPK Berpeluang Ditarik ke Pusat
Perubahan besar berpeluang terjadi dalam pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah sedang mengkaji opsi mengalihkan guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi ASN pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan opsi tersebut dibahas untuk mengatasi persoalan pengelolaan dan pembiayaan guru di daerah. Status sebagai ASN pusat juga memungkinkan guru ditempatkan ke wilayah yang masih kekurangan tenaga pengajar sehingga penyebarannya lebih merata.
Pemerintah kini menghitung jumlah guru yang dapat dialihkan, termasuk kemungkinan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebutuhan anggaran untuk guru sekolah umum maupun sekolah keagamaan turut masuk dalam perhitungan.
Rencana ini berkaitan langsung dengan RAPBN 2027 karena pengalihan status akan memindahkan sebagian beban belanja pegawai dari APBD ke APBN. Apabila guru tetap menjadi ASN daerah, pemerintah pusat juga perlu menghitung tambahan anggaran yang harus diberikan kepada daerah.
Besarnya jumlah guru dan kebutuhan biaya yang harus disiapkan membuat perkembangan pembahasan ini berpotensi mendapat tempat dalam pidato Prabowo dan penyampaian Nota Keuangan 2027.
6. Transfer ke Daerah
Tekanan fiskal yang dialami sejumlah pemerintah daerah membuat Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu bagian penting dalam RAPBN 2027. Terbaru, pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu daerah membayar gaji PNS dan PPPK.
Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 490 pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Namun, anggaran itu bukan tambahan TKD reguler, melainkan bantuan khusus untuk menopang belanja pegawai daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 79 pemerintah daerah menghadapi kesulitan fiskal dan membutuhkan sekitar Rp14 triliun. Tekanan antara lain berasal dari besarnya kebutuhan pembayaran gaji PPPK.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari penurunan TKD. Anggarannya turun dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp693 triliun pada 2026. Penurunan ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk membayar pegawai, menyediakan layanan publik, dan menjalankan pembangunan.
Untuk 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang menaikkan TKD sekitar Rp40 triliun hingga Rp90 triliun. Kerangka awal pemerintah menempatkan anggaran TKD 2027 pada kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Namun, angka tersebut belum final dan baru akan dipastikan dalam Nota Keuangan serta RAPBN 2027.
Topik TKD juga berkaitan dengan rencana pengalihan guru PPPK menjadi ASN pusat.
Jika guru tetap dikelola pemerintah daerah, tambahan anggaran perlu disalurkan melalui APBD. Sebaliknya, pengalihan menjadi ASN pusat akan memindahkan sebagian beban gaji dari daerah ke APBN.
7. Perpres Ojol
Perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) juga bisa menjadi salah satu bahasan dalam pidato Prabowo.
Terbaru, pemerintah bersama DPR tengah memfinalisasi Peraturan Presiden mengenai ekosistem transportasi online.
Perpres tersebut akan menjadi payung hukum yang mengatur hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, pelaku UMKM atau merchant, dan konsumen.
Pemerintah juga akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pengusaha mikro karena mereka menyediakan kendaraan serta menanggung biaya operasional secara mandiri.
Status tersebut membuat pengemudi dapat memperoleh akses terhadap program perlindungan, pemberdayaan, pelatihan, dan pembiayaan yang tersedia bagi pelaku usaha mikro. Meski demikian, pengemudi tetap mempertahankan pola kemitraan agar memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu kerja.
Salah satu poin utamanya adalah pembagian pendapatan sebesar minimal 92% untuk pengemudi dan maksimal 8% bagi aplikator. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diumumkan Prabowo pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026.
Perpres juga akan membagi kewenangan antarkementerian.
Kementerian Perhubungan menangani tarif penumpang dan keselamatan, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur layanan pengiriman barang, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menangani perlindungan sosial pengemudi.
Aturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai pendapatan, status kemitraan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi pengemudi.
8. Gaji ASN
Nasib gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 juga berpotensi dibahas oleh presiden Prabowo.
Pasalnya, gaji pokok PNS belum mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir.
Penyesuaian terakhir dilakukan pada 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Saat itu, pemerintah menaikkan gaji ASN sebesar 8% setelah tidak ada penyesuaian sepanjang 2020-2023.
Dalam satu dekade terakhir, kenaikan gaji ASN hanya terjadi tiga kali, yakni sebesar 5% pada 2015, 5% pada 2019, dan 8% pada 2024.
Dokumen KEM-PPKF 2027 belum mencantumkan secara khusus rencana kenaikan gaji pokok ASN. Pemerintah baru menyatakan bahwa kebijakan belanja pegawai akan diarahkan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, serta pensiunan melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13.
Saat ini, gaji pokok PNS berkisar Rp1,68 juta hingga Rp6,37 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Karena belum ada kepastian dalam dokumen awal, arah kebijakan gaji ASN pada 2027 berpotensi baru terlihat dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Leave a comment