Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) menargetkan, mampu merealisasikan penerimaan sampai dengan akhir tahun ini sebesar Rp 806 triliun.
Target setoran wajib pajak besar atau yang kerap dikenal dengan istilah wajib pajak kakap ini setara dengan 34,4% dari target pajak nasional, yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto mengatakan, untuk mencapai target itu, ia telahmemerintahkan kepada jajarannya untuk tidak mengejar target secara buta, tetapi lebih mengedepankan cooperative compliance.
“Jika tingkat kepatuhan bapa atau ibu berada di kuadran kanan (tinggi), kami tidak perlu setiap tahun menguji melalui pemeriksaan. Mari kita bangun sinergi yang ngeklik melalui transparansi data, ” tegas Dasto dikutip dari keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).
Kanwil LTO yang turut mengelola pajak badan usaha milik negara atau BUMN sebetulnya juga tengah mendukung penuh program streamlining atau restrukturisasi BUMN melalui penyediaan fasilitas perpajakan yang pasti dan transparan.
Meski pemerintah pusat tengah fokus untuk melakukan program restrukturisasi itu, Kanwil LTO percaya diri pencapaian target penerimaan negara sebesar Rp806 triliun dapat diraih, melalui hubungan kemitraan yang kooperatif dan saling percaya.
Fasilitas perpajakan untuk perusahaan BUMN yang tengah restrukturisasi seperti pemberian fasilitas nilai buku atas restrukturisasi BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, dianggap tidak signifikan mereduksi setoran pajak.
Secara regulasi saat ini (PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK1/2026), pengalihan dalam 2 tahun dapat menggugurkan fasilitas kecuali untuk efisiensi yang disetujui.
Namun, saat ini pemerintah sedang menyusun RPP Danantara yang akan mengakomodasi skema restrukturisasi berjenjang/sekuensial agar tetap dapat memanfaatkan fasilitas nilai buku demi mendukung efisiensi BUMN.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aksi korporasi yang bertujuan untuk efisiensi nasional tidak terhambat oleh beban administrasi perpajakan, selama memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan yang berlaku.
(arj/arj)
Leave a comment