Jakarta, CNBC Indonesia – Diam-diam, Jakarta memiliki banyak stok hunian vertikal yang belum dimaksimalkan atau belum digunakan, jumlahnya mencapai puluhan ribu unit. Masih besarnya stok apartemen milik yang belum terserap pasar, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi industri properti Jakarta.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
“Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang bagaimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Arvin dalam rapat kerja daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta, dikutip Jumat (28/8/26).
Keberadaan unit yang telah tersedia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta. Namun, persoalannya adalah harga hunian dan kemampuan masyarakat belum selalu berada pada titik yang sama. Karena itu, dibutuhkan kebijakan, insentif, dan instrumen pembiayaan yang mampu mempersempit kesenjangan tersebut.
“Jangan sampai kita terus berbicara tentang kebutuhan membangun rumah baru, sementara di sisi lain ada hunian yang sudah tersedia tetapi belum bisa diakses oleh masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana mempertemukan keduanya,” ujar Arvin.
REI DKI Jakarta menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang berada di antara penerima subsidi dan konsumen yang mampu membeli rumah komersial dengan harga pasar.
Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) dinilai memiliki kebutuhan besar terhadap hunian di perkotaan, terutama yang berada dekat dengan lokasi pekerjaan dan akses transportasi publik.
“Mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu mampu mengakses hunian komersial dengan harga pasar,” jelas Arvin.
Dari sisi pemerintah daerah, persoalan daya beli juga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan akses masyarakat terhadap hunian. Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia mengatakan backlog perumahan di Jakarta masih cukup besar, datanya menunjukkan backlog mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga.
Di tengah kondisi tersebut, kenaikan harga tanah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat penyediaan hunian terjangkau semakin menantang. Pemprov DKI Jakarta pun mengembangkan instrumen pembiayaan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah, salah satunya melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR).
Skema tersebut menawarkan bunga tetap 5% hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100% tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi, serta pembebasan biaya provisi dan administrasi. Yang menjadi salah satu poin penting, FPPR juga dapat digunakan untuk membeli hunian eksisting. Artinya, skema tersebut berpotensi menjadi cara untuk mempercepat penyerapan unit yang sudah tersedia di pasar.
“Pembiayaan menjadi salah satu penghubung antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan hunian. Karena itu, semakin banyak pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, semakin besar pula peluang hunian yang tersedia dapat terserap,” ujar Ledy.
(hoi/hoi)
Leave a comment